EPPID2

Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun  2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman  Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan  Kemendagri dan Pemda,  serta untuk mewujudkan pelayanan informasi secara cepat, tepat  di  setiap Badan Publik ,  maka telah dibentuk  dan dikukuhkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  (PPID).

bahwa atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang telah diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan berlaku efektif tanggal  30 April 2010, sebagai bentuk implementasi paradigma tata kelola pemerintahan  yang baik (Good Governance), yakni terwujudnya kepemerintahan yang demokratis,  transparan, akuntabel dan adanya partisipasi masyarakat dalam berbagai proses  perumusan kebijakan publik.

UU KIP ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Badan Publik dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, sekaligus guna mencerdaskan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehadiran UU KIP memberikan penegasan bahwa keterbukaan informasi publik bukan saja merupakan bagian dari hak asasi manusia secara universal, namun juga merupakan hak konstitusional setiap warga negara, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 28F UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi, menyebarkan, dan mendapatkan informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
Di sisi lain, seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 28J, selain memiliki hak atas informasi publik, masyarakat memiliki kewajiban juga untuk mematuhi berbagai peraturan dan mekanisme dalam mendapatkan dan menggunakan informasi tersebut.

Nantinya kalangan LSM/Pers dan Masyarakat, berhak mendapatkan informasi publik dengan mengisi format yang sudah disediakan di setiap instansi dengan ketententuan seperti melampirkan copy  KTP/ serta legalitas media atau organisasi yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri atau di Kantor Kesbang Pol Linmas