DSC06375s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kediri Kota, (26/8) Pada 26 Agustus 2015 KPU Kota Kediri menyelenggarakan diseminasi hasil Riset Partisipasi dalam pemilu dengan tema “Politik Uang dalam Pemilu” dengan studi kasus Pemilu Legislatif 2014 dan Pilwali Kota Kediri 2013. Dalam diseminasi tersebut terungkap faktabahwa pemilih di Kota Kediri termasuk pemilih yang sangat pragmatis dalam menentukan pilihannya.Melalui data yang dipaparkan Taufik Alamin, M.Si, Researcher dari STAIN Kota kediri menunjukkan bahwa Praktek politik uang dalam Pilwali tahun 2013 dan Pileg tahun 2014 di Kota Kediri telah terjadi secara ekstensif sehingga telah menjadi rahasia umum di masyarakat.

Hal ini terjadi karena masyarakat kota Kediri memandang politik sebagai sesuatu yang tidak menjadi perhatian utama. Dalam arti, politik hanya dianggap sebagai aktifitas lima tahunan untuk memilih calon atau pasangan calon dengan memperoleh imbalan tertentu sesuai dengan ongkos kerja sehari. Sebagaimana paparan Peneliti terungkap bahwa pandangan masyarakat Kota Kediri terhadap politik uang pada pelaksanaan Pilwali 2013 maupun Pileg 2014 yang lalu, sebanyak 48% responden menyatakan menerima uangnya tetapi belum tentu memilih orangnya. Pandangan tersebut merupakan pandangan mayoritas dari seluruh jumlah responden. Jika dicermati lebih jauh pandangan ini, menurut peneliti memiliki dua asumsi. Asumsi pertama, masyarakat sebenarnya telah memiliki pilihan terhadap calon tertentu, namun karena proses pemberian uang itu dilakukan oleh calon atau tim sukses yang merupakan orang-orang yang mereka kenal, maka besar kemungkinan ada perasaan enak dan tidak enak jika menolaknya. Maka uangpun diterima meskipun pilihannya sudah ke calon lain. Sedangkan asumsi yang kedua, masyarakat menganggap politik uang sebagai sesuatu yang biasa, sehingga tidak perlu untuk ditutup-tutupi. Dengan memberikan uang, hubungan antara calon atau pasangan calon dengan pemilih bersifat transaksional. Uang yang telah dikeluarkan oleh calon dianggap sebagai ongkos atau biaya politik. Dengan demikian ada semacam ikatan atau penanda bahwa antara keduanya telah terjalin hubungan yang saling memberi. Calon atau pasangan calon akan mendapatkan suara atau dukungan politik, sedangkan bagi pemilih mendapatkan imbalan untuk pengganti biaya transport atau upah kerja sehari

Terkait dengan perilaku politik uang ini, masyarakat memiliki penilaian, mayoritas responden berpendapat pemilih yang menerima pemberian uang dari calon atau tim suksesnya adalah sesuatu hal yang dianggap biasa yakni sebanyak 54%, sementara yang berpandangan bahwa hal tersebut merupakan pilihan masing-masing orang berjumlah 40%. Jika digabungkan pendapat dari keduanya maka dapat digarisbawahi bahwa responden menganggap politik uang sebagai sesuatu yang wajar dan tidak perlu dipersoalkantelah menjadi menjadi mayoritas cara pandang.

Akhirnya sebagai kesimpulan umum, fenomena politik uang di Kota Kediri tersebut terjadi karenakan adanya sistem nilai yang sama antara pihak pemberi (calon/tim sukses) dan penerima (pemilih). Praktik politik uang yang berlangsung secara ekstensif tersebut memang meningkatkan partisipasi formal pemilih. Namun demikian partisipasi tersebut bersifat semu (pseudo-participation) sebab nir-rasionalitas, dan bukan timbul dari kemandirian sikap politik.

Sebagai bagian akhir dari paparan, beliau menyampaikan gagasan dan saran, perlunya dilakukan pendidikan politik secara terus menerus terutama sebelum pemilu. Kegiatan ini dimulai dengan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU dengan melibatkan pengurus partai, media massa, perguruan tinggi, tokoh masyarakat dan agama dan organisasi social mengenai setempat mengenai bahaya politik uang. Terus Mendorong partai politik agar melakukan pendidikan politik dan kaderisasi secara sungguh-sungguh sehingga menghasilkan calon-calon pemimpin yang berintegritas dan berkualitas. Selain itu, Perlu dibentuk aturan yang jelas dan tegas untuk menindak praktek politik uang. Selama ini aturan tentang politik uang sudah ada tetapi tatacara memprosenya yang belum jelas. Ke depan aturan main dalam menindak praktek politik uang harus jelas dan rinci.