picA

Oleh : Moch. Nurul Mamnun

(Komisioner KPU Kota Kediri, Divisi Hukum, SDM, Pengawasan & Organisasi)

 

Dua tahun Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri 2013 telah berlalu. Hingar bingar  pilkadapun sudah lama dilupakan. Namun, ada sejumlah catatan penting yang perlu kita perhatikan, yaitu bahwa pilkada di kota Kediri meskipun pada akhirnya sukses dengan dilantiknya Abu Bakar, dan Lilik Muhibah, hasilnya dipersoalkan oleh petahana yang kalah waktu itu, yaitu Samsul Ashar dan pasangannya Sunardi. Pasangan yang bernomor urut 4 ini menggugat KPU Kota Kediri ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasangan inikeberatan terhadap rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara PemilihanWalikota dan Wakil Walikota Kota Kediri Tahun 2013 berdasarkanBerita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan UmumWalikota dan Wakil Walikota Kota Kediri Tahun 2013 Di Tingkat Kotaoleh Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Tertanggal 03 September2013. Bahkan menjelang pelantikan Walikota dan Wakil Walikota terpilih 2 April 2014, gugatanpun berlanjut ke PTUN yaitu gugatan dari  Samsul Ashar, tertanggal 5 Pebruari 2014 di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Inti dari gugatan tersebut adalah permohonan penundaan pelantikan Abu Bakar dan Lilik Muhibah.

Meskipun pada akhirnya Mahkamah Konstitusi menolak gugatan pasangan Samsul dan Sunardi, tetapi sebagai  penyelenggara pemilu, belajar dari sebauh kasus yang telah terjadi untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi, pelajaran dan pengalaman menjadi sesuatu yang amat penting, dan berguna dalam  penyelanggaraan pilkada di tahun-tahun mendatang yang lebih berkualitas.Untuk itulah tulisan ini hadir dalam rangka mengkaji kembali putusan MK terkait dengan pilkada di Kota Kediri.

Setidak-tidaknya terdapat sebelas persoalan yang diangkat oleh pasangan dr. Samsul Ashar dan Ir. Sunardi dalam menggugat KPU Kota Kediri, yaitu penghilangan dan atau penghalangan hak pilih warga, kontrak politik, intimidasi, kampanye hitam, politik uang, perusakan surat suara, adanya surat suara sah yang dimasukan amplop surat suara tidak sah, perbedaan penghitungan perolehan suara yang merugikan pasangan Samsul Ashar dan Sunardi, netralitas penyelenggara pemilu, dan kampanye mendahului jadwal serta kampanye pada waktu masa tenang.

Dari sebelas isu hukum yang diangkat tersebut, terdapat 4 isu hukum yang langsung ditujukan kepada KPU Kota Kediri selaku pihak yang tergugat, selebihnya ditujukan kepada pihak terkait atau pasangan nomor urut 6 yaitu Abdullah Abu Bakar dan Lilik Muhibah. Ke empat isu tersebut adalah Adanya penghalangan atau penghilangan hak konstitusional warga untukmemilih, yang dilakukan dengan cara tidak menyediakan dan/atau tidakmemfasilitasi TPS yang seharusnya ada pada beberapa rumah sakit di Kota Kediri, terjadinya intimidasiterhadapsaksi-saksiPemohon yangmendokumentasikan adanya pelanggaran-pelanggaran pemilukada, terdapat surat suara tidak sah mencapai angka 8.350 diseluruh TPSKota kediri., sera adanya surat suara sah yang dimasukan ke dalam amplop tidak sah.

 

Berikut ini tabel gugatan pasangan Samsul Ashar kepada KPU Kota Kediri

No Isu Hukum Pemohon

( Pasangan Samsul Ashar dan Sunardi)

Termohon

(KPU Kota Kediri)

Pendapat Mahkamah
1 Pengahalangan dan atau penghilangan hak pilih warga  Hal ini dilakukan dengan caratidak menyediakan dan/atau tidak memfasilitasi TPS yangmaksimal bagi masyarakat untuk dapat menyalurkan haknya. Hal initerjadi di beberapa Rumah Sakit di Kota Kediri;

 

tidak benar jika KPPS di Rumah Sakit hayangkara diKelurahan Dandangan dan DKT Kelurahan Semampir, keduanyaKecamatan Kota dinyatakan tidak memfasilitasi dan tidak mendapat

pelayanan petugas KPPS sebagaimana yang didalilkan Pemohon.

 

Dalil pemohon tidak terbukti menurut hukum.
2 Terjadi intimidasi terhadap saksi-saksi pemohon Terjadi intimidasi terhadap saksi pemohon antara lain Nur Kholis di Kel. Bujel, Amar Solikin di Kel. Bujel dan Arya di Kel. Setono Gedong Tidak benar, seandainya terjadi, apakah pengaruhnya intimidasi tersebut terhadap perolehan suara calon ? Dalil pemohon tidak terbukti menurut hokum.
3 Terdapat surat suara tidak sah mencapai angka 8.350 diseluruh TPSKota kediri Fakta yang mencengangkan berupa besarnya jumlahsurat suara yang tidak sah yang mencapai angka 8.530 (delapan ribu

lima ratus tiga puluh) surat suara, yang terjadi hampir di seluruh TPS di

Kota Kediri, yang merupakan basis pendukung Pemohon.

 

Daliltersebut di hubung-hubungkan seolah-olah yang rusak tersebut awalnyasah dengan 1 (satu) coblosan pada kolom nomor 4. Dalil Pemohon tersebut tidak benar dan halitu tidak bisa dijadikan dasar hukum, sebab dalam dalil Pemohon ditulis

di duga”.

Dalil pemohon tidak terbukti menurut hukum.
4 Adanya surat suara sah yang dimasukan ke dalam amplop tidak sah Adanya surat suara sah yang dimasukan ke dalam amplop tidak sah yang terjadi di Kel. Kampung Dalem Dalil ini tidak beralasan menurut hukum oleh karena Pemohon

tidak menguraikan pengaruhnya terhadap perolehan suara maupun

peringkat masing-masing pasangan calon.

Dalil pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Pertama, isu hukum utama yang diangkat oleh pihak pemohon adalah penghalangan dan atau penghilangan hak pemilih yang berada di rumah sakit. Pemohon, pasangan Samsul dan Sunardi dalam gugatannya mendalilkan bahwa terjadi penghalangan atau penghilangan hak pilih, hal ini dilakukan dengan caratidak menyediakan dan/atau tidak memfasilitasi TPS yangmaksimal bagi masyarakat untuk dapat menyalurkan haknya di beberapa Rumah Sakit di Kota Kediri sehingga merugikan pasangan nomor 4, bagi termohon dalam jawabannya menyatakan, tidak benar jika KPPS di Rumah Sakit bhayangkara di kelurahan Dandangan dan rumah sakit DKT Kelurahan Semampir, keduanya Kecamatan Kota dinyatakan tidak memfasilitasi dan tidak mendapat pelayanan petugas KPPS sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Karena faktanya memang pelayanan itu ada. Sementara itu, Mahkamah dalam pendapatnya menyatakan Dalil pemohon tidak terbukti menurut hukum. Lebih lengkapnya adalah demikian “Terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam paragraf [3.12.1] di atas, Mahkamah mempertimbangkan, seandainya pun benar dalil Pemohon bahwa Termohon tidak menyediakan dan/atau tidak memfasilitasi TPS di RS Bhayangkara dan RS DKT, serta hanya dapat melayani hak pilih sebagian pasien, petugas, karyawan, dan dokter di RS Baptis dan RS Gambiran dengan alasan surat suara habis, quod non, sesuai dengan bukti (vide bukti P-10, P-93, P-116, dan bukti T-7 sampai dengan T-10) dan fakta di persidangan (vide keterangan saksi-saksi Pemohon yaitu Kuncoro Budi Utomo, Retno Widarningsih, Dawam, dan Sukemi), menurut Mahkamah, Pemohon tetap tidak mengajukan bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa seluruh atau sebagian besar pasien, petugas, karyawan, dan dokter di RS yang tidak terlayani tersebut dipastikan akan memilih Pemohon yang pada akhirnya secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, khususnya antara Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak terbukti menurut hukum;

Persoalan pemilih di rumah sakit harus menjadi persoalan yang perlu diperhatikan dan dicarikan solusinya agar partisiapasinya menjadi lebih tinggi. Kendala utama yang seringkali dirasakan oleh penyelenggara pemilu adalah kesadaran para pemilih yang berada di rumah sakit baik dokter, karyawan, pasien serta keluarga yang menunggu pasien untuk mengurus administrasi pindah pilih dari TPS asal ke TPS tujuan. Berdasarkan PKPU nomor 12 tahun 2010 tentang Pedoman tata cara pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah pasal 34 ayat 1 disebutkan “ Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit, memberikan suara di TPS terdekat dengan rumah sakit yang bersangkutan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Adapun teknis pelayanannya dijelaskan dalam PKPU no 15 tahun 2010 tentang perubahan atas PKPU no 72 tahun 2009 tentang pedoman tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS, pasal 51 ayat 1 dijeaskan bahwa “Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit, memberikan suara di TPS terdekat dengan rumah sakit yang bersangkutan, dengan ketentuan Ketua KPPS pada TPS terdekat dengan rumah sakit tersebut menugaskan anggota KPPS untuk melayani pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit dalam memberikan suara berdsarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dengan demikian jelas, bahwa pelayanan terhadap pemilih di rumah sakit adalah hanya kepada pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit, bukan kepada dokter, karyawan, atau orang yang menunggu pasien. Bagi selain pasien yang menjalani rawat inap, ada mekanisme ketika akan memilih di TPS yang terdekat dengan rumah sakit yaitu mekanisme pindah pilih dengan mengisi form A-8 KWK-KPU ( Surat Keterangan untuk memberikan suara di TPS lain). Mekanisme inilah yang seringkali tidak dilakukan oleh pemilih-pemilih yang berada di rumah sakit. Paling tidak, upaya yang harus dilakukan oleh penyelanggara adalah pertama, Koordinasi, kedua, sosialisasi, dan yang ketiga adalah supervisi atau monitoring. Koordinasi dilakukan antara penyelenggara dengan pihak rumah sakit untuk keperluan pendataan pasien, karyawan yang jaga pada hari pemilihan, maupun para dokter yang berjaga pada hari pemilihan, sosialisasi dilakukan kepada pihak rumah sakit, baik kepada dokter, pasien, karyawan atau orang yang menunggu pasien berkaitan dengan mekanisme pindah pilih, sehingga meraka paham betul prosedur-prosdur pindah pilih. Sementara supervisi atau monitoring dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pelayanan di rumah sakit berjalan dengan baik.

Kedua, isu hukum tentang terjadinya intimidasiterhadap saksi pemohon antara lain Nur Kholis di Kel. Bujel, Amar Solikin di kel. Bujel dan Arya di kel. Setono Gedong. Dalam tanggapannya termohon membantah, Tidak benar, seandainya terjadi, apakah pengaruhnya intimidasi tersebut terhadap perolehan suara calon? dalam keterangan tertulisnya, Panwas kota Kediri menjelaskan bahwa terhadap dalil pemohon bahwa telah terjadi intimidasi terhadap saksi-saksi pemohon, setelah diklarifikasi dan diadakan kajian bahwa terhadap laporan adanya intimidasi tidak merupakan pelanggaran pemilu, dan setelah diadakan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait disimpulkan tidak ada intimidasi. Mahkamahpun berpendapat menyatakan Dalil pemohon tidak terbukti menurut hukum. Lebih lengkapnya pendapat mahkamah adalah demikian “Terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tercantumdalam paragraf [3.12.3] di atas, jikalaupun benar terdapat intimidasi dari PPSkepada saksi Pemohon di Kelurahan Bujel dan Kelurahan Setono Gedong, quodnon, sesuai dengan bukti (vide Bukti P-51, P-91, T-11, T-12, T-13, T-14) dan faktadi persidangan (vide keterangan saksi Moh. Nur Kholis), menurut Mahkamah,Pemohon tidak mengajukan alat bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah bahwaakibat dari intimidasi tersebut berpengaruh secara signifikan kepada hasilperolehan suara masing-masing pasangan calon, khususnya antara Pemohondan Pihak Terkait. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quotidak terbukti menurut hukum;

Ketiga, isu terdapatnya suara tidak sah yang mencapai angka 8.530 (delapan ribulima ratus tiga puluh) surat suara, yang terjadi hampir di seluruh TPS diKota Kediri, yang merupakan basis pendukung Pemohon. Terhadap tuduhan ini, termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa Daliltersebut di hubung-hubungkan seolah-olah yang rusak tersebut awalnyasah dengan 1 (satu) coblosan pada kolom nomor 4. Dalil Pemohon tersebut tidak benar dan halitu tidak bisa dijadikan dasar hukum, sebab dalam dalil Pemohon ditulis “di duga”.Jika dicermati, apa yang dituduhkan pemohon, bahwa telah terjadi perusakan surat suara sehingga terdapat surat suara tidak sah mencapai 8.530 surat suara tidak sah, itu adalah akumulasi surat suara tidak sah dari 530 TPS yang ada di Kota Kediri pada waktu pelaksanaan pilkada. Sehingga jika dirata-rata, maka akan ketemu disetiap TPS terdapat sekitar 16-17 surat suara tidak sah, dan apabila  kita bandingkan dengan rata –rata jumlah DPT per TPS sekitar 300 sampai dengan 450 menurut penulis hal ini adalah sesuatu yang wajar, karena hanya sekitar 4-5% jumlah surat suara tidak sahnya, untuk setiap TPS. Untuk lebih jelasnya, penulis paparkan dalam bentuk tabe di bawah ini:

Tabel Perbandingan Suara Sah dan Suara Tidak SahPilwali Kota Kediri 2013

Kec Jml DPT Jumlah Suara Sah Jumlah Suara tidak sah Jumlah Suara Sah+suara tidak sah %

Jml Suara Sah

%

Jml Suara Tidak Sah

%

Partisipasi/kehadiran

Jml TPS
Kota 67.139 47.056 2.529 49.585 94,8 5,2 73,8 178
Pesantren 61.098 46.238 3.297 49.535 93,3 6,7 81,0 191
Mojoroto 78.103 57.339 2.704 60.043 95,4 4,6 76,8 161
Kota Kediri 206.340 150.633 8.530 159.163 94,6 5,4 77,2 530

Sumber: KPU Kota Kediri

Memperhatikan tabel di atas, Nampak jelas bahwa untuk Kec. Kota, dari total jumlah DPT 67.139, jumlah kehadirannya 49.585 dengan 2.529 suara tidak sah,atau sekitar 5,2 %. Kec. Pesantren dari jumlah total DPT 61.098 pemilih, jumlah kehadirannya 49.535 dengan suara tidak sah mencapai 3.297  atau sekitar 6,7 %. Sementara itu Kec. Mojoroto dari total jumlah DPT 78.103 pemilih, jumlah kehadirannya 60.043 dengan suara tidak sah 2.704 atau sekitar 4,6 %. Sehingga jika diakumulasikan dari tiga kecamatan total suara tidak sahnya mencapai 8.530 atau sekitar 5,4 %. Dalam peraturan KPU tidak ditemukan aturan tentang jumlah besar kecilnya suara sah ataupun suara tidak sah berikut kalsifikasi dan implikasinya, sehingga besar kecilnya suara tidak sah tidak kemudian mempengaruhi hasil pemilu.  Dengan demikian apa yang dituduhkan pemohon bahwa telah terjadi perusakan surat suara sehingga banyak terjadinya surat suara tidak sah adalah akumulasi dari 3 Kecamatan dengan jumlah total TPS mencapai 530. Terhadap tuduhan pemohon ini, Mahkamah berpendapat bahwa dalil pemohon tidak terbukti menurut hukum. Lebih jelasnya, pendapat Mahkamah adalah demikian, “Terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam paragraf [3.12.6] di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa selain alat bukti berupa Formulir Model C.1-KWK.KPU (vide Bukti P-60 sampai dengan P-85), Pemohon sama sekali tidak mengajukan alat bukti lain yang meyakinkan Mahkamah dan dapat membenarkan dugaan Pemohon bahwa telah terjadi kesengajaan untuk merusak surat suara pada Pemilukada Kota Kediri tersebut. Dari total 8.350 surat suara rusak tersebut, Pemohon sendiri mendalilkan bahwa hal itu diakibatkan dari adanya dua coblosan pada kolom Pasangan Calon Pemohon dan Pihak Terkait, artinya, jikalaupun dalil Pemohon a quo benar adanya, quod non, selain tidak dapat membuktikan signifikansi surat suara yang tidak sah tersebut terhadap peringkat perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait, banyaknya surat suara yang rusak atau tidak sah tersebut tentu sekaligus juga merugikan Pihak Terkait. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak terbukti menurut hukum;”

Keempat, tuduhan termohon berkaitan dengan adanya surat suara sah yang dimasukan ke dalam amplop surat suara tidak sah.Menurut pemohon, halini menggambarkan ketidaknetralan dan keberpihakan penyelenggara pemilu.Pemohon menduga, hal ini dilakukan secara sistematis dan massif.Terhadap tuduhan ini, KPU Kota Kediri selaku termohon menjawab,dalil ini tidak beralasan menurut hukum, oleh karena Pemohontidak menguraikan pengaruhnya terhadap perolehan suara maupunperingkat masing-masing pasangan calon. Pada persoalan ini, tampaknya ketelitian dan profesionalitas penyelenggara dapat diuji dan dilihat, apakah penyelenggara tingkat bawah dalam hal ini KPPS dan PPS menunjukan kelasnya sebagai penyelenggara yang teliti, akuntabel dan professional?. Apabila kita dalami, tuduhan pemohon ini adalah persoalan teknis, yang bisa saja terjadi. Persoalannya adalah apakah ada unsur kesengajaan atau murni human eror? Inilah yang barangkali perlu dibuktikan lebih lanjut? Yang penting juga disampaikan serta dibuktikan oleh pemohon adalah apakah kejadian ini merupakan kejadian yang memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan massif? Serta bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara calon. Dalam pendapatnya, Mahkamah menyatakan, bahwa Dalil pemohon tidak terbukti menurut hukum. Lebih lengkapnya pendapat Mahkamah adalah demikian : Terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam paragraf [3.12.8] di atas, jikalaupun benar bahwa terjadi kesalahan memasukkan surat suara sah ke dalam amplop surat suara tidak sah, quod non, sesuai bukti (vide bukti T-15 dan T-16) dan fakta di persidangan (vide keterangan saksi Pemohon yaitu Lukitowati), menurut Mahkamah, Pemohon tidak mengajukan alat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa kesalahan tersebut dilakukan secara sistematis dan masif sehingga berpengaruh secara signifikan terhadap peringkat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, khususnya antara Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak terbukti menurut hukum;

Pelajaran penting dari tuduhan ketiga dan keempat adalah bagaimana sosialisasi pemilu yang terstruktur, sistematis dan massif harus dilakukan, pentingnya sikap profesianlitas penyelenggara pemilu terutama pada tingkat PPS dan KPPS, dan pengawasan yang baik dari pengawas pemilu. Profesionalitas bisa terwujud manakala PPS dan KPPS mendapatkan bimbingan teknis yang cukup, sehingga persoalan-persoalan kecil akibat kurangnya pemahaman ditingkat KPPS dan PPS bisa diminimalisir. Pada tuduhan nomor 3 misalnya, bahwa meskipun angka 8.530 jumlah suara tidak sah merupakan suatu kewajaran , bagi penyelenggara pemilu harus dimaknai sebagai pelajaran untuk terus menekan angka tersebut seminimal mungkin. Karena ketika angka suara tidak sah cukup banyak , maka asumsi angkat muncul pada proses sosialisasinya. Tuduhan pemohon dari kasus hukum diatas, dimana terdapat 8.530 suara tidak sah semestinya tidak perlu muncul jikalau angka itu bisa ditekan lebih kecil. Setidaknya ada dua hal yang menyebabkan terjadinya suara tidak sah, pertama; tidak berhasilnya sosialisasi pemilu terutama dalam hal tata cara pencoblosan. Pemilih tidak begitu memahami mana model coblosan yang sah dan mana coblosan yang tidak sah, serta sosialisasi terhadap prosedur penggantian surat suara di TPS apabila terdapat surat suara rusak sebelum dicoblos, sehingga banyak menimbulkan surat suara tidak sah.Kedua; terjadinya perusakan oleh oknum penyelenggara. Sepanjang bisa dibuktikan dengan bukti-bukti kuat,  maka hal ini adalah preseden buruk bagi demokrasi di negara kita.