index2

Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo menyelenggarakan Seminar Politik. Seminar politik yang di laksanakan di Graha Pena Surabaya pada hari Kamis, 12 Mei 2016 ini, dikemas dalam tema ” Diskusi Memaknai Demokrasi Pemilu Yang Berintegritas” sekaligus Bedah Buku “ Selebritisasi Pemilu “ Karya Dr. Sufyanto, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Seminar ini dibuka langsung oleh Dr. H. Zulkifli Hasan, SE, Ketua Umum PAN, sekaligus Ketua MPR RI. Sederet tokoh  dalam seminar ini menjadi nara sumber, antara lain ; Prof Muhammad (Ketua Bawaslu Republik Indonesia), Arief Budiman, MBA (Anggota KPU Republik Indonesia), Dr. Biyanto Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Seminar politik ini diikuti dari berbagai macam latar belakang, antara lain, dari LSM, Mahasiswa, Dosen, penyelenggara pemilu, media, termasuk seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa Indonesia sudah 18 tahun berbenah diri untuk terus memperbaiki demokrasinya, untuk itu harus ditegaskan disini,  demokrasi sejati harus diproyeksikan untuk menuju keadilan dan kemakmuran rakyat. Sehingga ia berharap adanya seminar dan diskusi ini dapat menjadi sumber pengetahuan kita dalam memaknai demokrasi yang sesungguhnya.

Sebagai narasumber pertama, Muhammad menyampaikan bahwa bukanlah suatu mimpi untuk mewujudkan demokrasi yang berintegritas, jika semua pihak yang terlibat dalam demokrasi pemilu itu punya kemauan. Lebih lanjut Muhammad memaparkan, setidak-tidaknya ada 4 paramater untuk memaknai demokrasi itu berintegritas, pertama, Regulasi yang jelas dan tegas, yang hitam putih, jangan sampai kemudian regulasi itu dibuat abu-abu, tidak jelas dan tidak tegas. Ia mencontohkan bahwa jajarannya selama ini susah untuk membedakan mana sosialisasi dan mana kampanye, antara cost politic dan money politic, akibat regulasi yang kurang jelas dan tegas. Kedua,  peserta pemilu yang kompeten. Partai politik hendaknya menyiapkan dengan sungguh-sungguh kadernya. Jangan sampai menyiapkan kadernya yang bermasalah atau berpotensi masalah. Ketiga, Birokrasi yang netral,  ia menjelaskan banyak PNS yang ditempatkan di KPU dan Bawaslu dengan motif politik, sehingga ini mengganggu kerja politik yang baik. dan yang keempat, penyelenggara pemilu yang berintegritas. Penyelenggara pemilu juga manusia biasa yang punya dua sisi baik dan sisi buruk. Maka bantulah penyelenggara agar menguatkan sisi baik penyelenggara, jangan terus digoda.

Sementara itu Arief Budiman dalam paparannya menyampaikan bahwa buku karya Dr. Sufyanto dengan judul Selebritisasi Pemilu ini merupakan buku yang bagus, kita bisa melihat  sejauh mana penyelenggaraan pemilu berjalan, khususnya di Jawa Timur. Lebih lanjut Areif Budiman menjelaskan terkait dengan Data belanja iklan kampanye, bahwa tidak selamanya biaya iklan kampanye yang banyak akan diikuti oleh perolehan suara yang banyak pula. Karena boleh jadi setiap pemilih yang menerima uang politik dari berbagai peserta pemilu justru sama sekali tidak menggunakan hak pilihnya. Pola komunikasi media  masyarakat Indonesia menurut Arief Budiman lebih dominan kepada Media Televisi sekitar 95 %, disusul secara berurutan, internet 33 %, radio 20 %, surat kabar 12 %, tabloid 6 % dan majalah 5 %. Arief budiman menjelaskan bahwa media massa tidak begitu besar mempengaruhi pilihan politik masyarakat saat pemilu, terutama di Jawa Timur, sebagaimana dijelaskan dalam bukunya Dr. Sufyanto, tetapi yang lebih mempengaruhi pilihan politik masyarakat itu adalah meodel pertemuan tatap muka, dan pertemuan terbatas.

Dr. Biyanto sebagai narasumber terakhir menyampaikan bahawa  umumnya, ada tiga variable proses demokrasi pemilu, pertama media, kedua aktor politik, dan ketiga masyarakat. Ketiga variable ini saling berinteraksi satu sama lain, dan berhubungan secara simbiosis mutualisme. Aktor politik membutuhkan masyarakat, juga membutuhkan media dan sebaliknya, sehingga perlu diatur dalam sebuah aturan yang jelas dan tegas. Lebih lanjut Dr. Biyanto menjelaskan, bahwa politik itu butuh biaya tinggi. Sehingga dulu ada adigium atau istilah ”orang miskin gak boleh sakit, orang miskin gak boleh bodoh”, sekarang perlu ditambah lagi, ” orang miskin tidak boleh berpolitik”. Pada akhir paparannya Dr. Biyanto berharap agar janganlah kita menjadi pemilih yang sakit, artinya janganlah suara kita digadaikan, janganlah politik itu dipegang oleh orang punya banyak uang dan berkuasa tetapi sama sekali tidak punya adab dan tidak beretika. Dalam diskusi ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta yang pada intinya bagaimana merumuskan dan memformulasikan sistem politik kita menjadi lebih sehat dan bermartabat. Seminar kemudian ditutup pada pukul 16.06. WIB. (mam)