DSC_2844 i


Kantor Kesbangpol Kota Kediri mengadakan Forum Diskusi Politik di Hotel Insumo Palace Kota Kediri, Senin (16/05/2016). Acara tersebut diikuti sebanyak 100 orang peserta yang terdiri dari perwakilan Partai Politik di Kota Kediri

Acara ini dibuka langsung oleh Kepala Kesbangpol Tanto Wijohari. Hadir sebagai narasumber yakni Puguh djatmiko dari Kodim 0802, dan narasumber yang kedua yakni Nurul Mamnun, M.PdI (Komisioner KPU Kota Kediri).

Kepala Kantor Kesbangpol Kota Kediri Tanto Wijohari saat membacakan sambutan Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar mengatakan, kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana komunikasi dari dan antar semua komponen baik infrastruktur politik maupun suprastruktur politik. Jadi forum diskusi politik ini adalah sebagai wadah koordinasi untuk menyamakan persepsi antara partai politik dengan instansi pemerintah serta lembaga teknis terkait dalam pelaksanaan pemilihan umum, juga untuk meningkatkan pemahaman kepada peserta diskusi yang merupakan wadah/organisasi yang berperan mensukseskan pemilu yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil melalui pemungutan suara . Dengan dilaksanakan forum diskusi politik ini, sangat diharapkan dalam pelaksanaan pemiluke depan di kota kediri baik pemilu legislatif, pemilu presiden dan pemilu walikota dapat berjalan dengan baik dan lancar serta berkualitas diperlukan sinergi dan komitmen bersama dari semua elemen, organisasi sosial politik, pemerintah daerah dan lembaga teknis terkait.

Pada paparan pertama, puguh jatmiko, menyampaikan bahwa proses demokratisasi yang hari ini tengah berlangsung tak boleh lepas dari nilai-nilai wawasan kebangsaan, pernyataan ini disampaikan mengingat akhir-akhir ini ada gejala proses disorientasi pembangunan politik yang mengarah pada tercerabutnya akar kebangsaan dalam diri komponen anak bangsa. Hal ini dapat dilihat dari,fenomena individualism, semakin rendahnya solidaritas kebangsaan, semakin rentannya anak bangsa di susupi isme-isme yang lain hingga fenomena korupsi yang merajalela dimana-mana. Untuk mengatasinya, perlu kiranya dalam setiap pendidikan politik perlu dimasukkan muatan wawasan kebangsaan sebagai materi dasar pemahaman kehidupan berbangsa & bernegara.

Selanjutnya, paparan kedua yang disampaikan oleh Nurul mamnun, M.Pdi menyampaikan bahwa Pemilu dari masa ke masa, sejak era reformasi telah mengalami perbaikan, baik dari sisi sistem pemilu maupun tata kelola organisasinya.

Dari sisi sistem, pemilu kita telah berubah dari model dwi partai menjadi multipartai, lebih khusus pada sistem pileg, pemilu 1999 kita menganut sistem proporsional tertutup, yang kemudian sistem ini diubah dengan sedikit varian menjadi sistem proporsional daftar tertutup pada 2004. pada pemilu 2009 sistem tersebut berubah lagi menjadi proporsional daftar terbuka, hingga pemilu 2014 sistem tersebut masih dipakai.

Dari sisi electoral process,yakni badan penyelenggara pemilu, perbaikan dapat kita lihat dari konstitusionalitas lembaga penyelenggara pemilu kita. KPU sebagai badan penyelenggara pemilu sejak 20013 telah ditetapkan sebagai badan pemilu yang bersifat mandiri dan tetap. Pada pemilu 1999 dan 2004, KPU sebagai badan penyelenggara pemilu masih termaktub dalam UU pemilu dan penyelenggarannya (UU No 3 1999 pada pemilu 1999, dan pada pemilu 2004 berada pada UU No 12 2003). Perubahan signifikan terjadi pada tahun 2007 dimana badan penyelenggara pemilu telah termaktub dalam UU sendiri yakni UU No 22 tahun 2007. Proses perbaikan badan penyelenggara pemilu terus berlanjut, hingga sekarang Badan pemilu kita memiliki UU No 15 tahun 2011. Dalam UU tersebut selain memuat tentang Badan Penyelenggara Pemilu juga memuat lembaga pengawas pemilu, dewan kode etik penyelenggara pemilu (DKPP) beserta segala tupoksi masing-masing lembaga.

Dari sisi penyelenggaran pemilu, lembaga penyelenggara pemilu kita telah bergerak menuju transparansi dan aksesibilitas informasi. Hal ini bisa kita lihat, masyarakat dapat dengan mudah mengakses hasil-hasil pemilu ditiap tingkatan dengan cukup transparan, sehingga publik dapat ikut mengawal hasil-hasil perhitungan pemilu.
begitupun dari sisi penyelesaian sengketa pemilu. Dalam sengketa proses, sistem pemilu yang sekarang telah menyediakan PTUN sebagai sarana penyelesaian dan Jika sengketa hasil yang dipersoalkan, maka sistem pemilu kita menyediakan MK sebagai sarana penyelesaian (ars).