“Demokrasi Indonesia dinilai semakin maju, salah satunya adalah dengan diakomodirnya calon perseorangan dalam pencalonan pilkada”, pernyataan ini disampaikan oleh Arief  Budiman ketika menjadi narasumber tunggal di Fisip UIN Surabaya. Seperti diketahui, pada hari Kamis, 19 Mei 2016 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Sunan Ampel Surabaya mengadakan Studium General  dengan tema “Calon Independen dan Kemajuan Demokrasi Electoral di Indonesia”.  Acara ini mengundang seluruh Mahasiswa Fisip UIN Surabaya, para Dosen Ilmu Politik, serta Ketua KPU Kabupaten/Kota seluruh Jawa Timur.

20160520Dalam paparannya, Anggota KPU Republik Indonesia asal Jawa Timur ini menjelaskan, bahwa calon perseorangan muncul pasca Undang-Undang 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 256, sebagai tindaklanjut MoU antara pemerintah RI dengan GAM, lebih tepatnya setelah adanya Putusan MK Nomor 05/PUU-V/2007 yang memberikan ruang pencalonan melalui jalur perseorangan. Dengan adanya putusan MK ini, maka munculah UU nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. Pasal-pasal yang mengatur calon perseorangan antara lain pasal 59 ayat(1) b dan ayat (2) a, b, c, d, dan e.

Lebih lanjut, Arief Budiman menjelaskan, bahwa telah terjadi perubahan syarat minimal dukungan dari minimal 3% sampai maksimal 6,5% di UU 12 tahun 2008 menjadi minimal 6,5% sampai maksimal 10% di Undang-Undang nomor 8 tahun 2015. Dalam Pilkada Serentak tahun 2015, 97 daerah terdapat Paslon Perseorangan dari 269 daerah yang menyelenggarakan Pilkada (paling banyak Kabupaten Nabire dengan 5 Paslon dari perseorangan), dari 97 daerah, di 14 daerah dimenangi oleh pasangan calon perseorangan. Keempat belas daerah itu adalah Kab. Bandung, Kab. Gowa, Kab. Ketapang, Kab. Kutai Kertanegara, Kab. Minahasa Utara, Kab. Rejanglebong, Kab. Rembang, Kab. Saburaijua, Kab.Supiori, Kota Banjarbaru, Kota Bontang, Kota Bukittinggi, Kota Tanjungbalaidan Kota Tomohon. Dalam pencalonan persorangan ini, permasalahan yang sering muncul adalah kurangnya dukungan dari syarat  minimal dukungan yang disyaratkan; Dukungan fiktif; DukunganGanda; Manajemen Data Dukung.

Diakhir paparannya Arief Budiman menjelaskan bahwa nilai positif dari munculnya calon perseorangan adalah memberikan kesempatan  yang luas kepada masyarakat untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon; memberikan ruang dan pilihan yang luas kepada pemilih untuk menentukan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; meminimalisir monopoli partai politik dan memperbaik iklim pasar politik dengan memaksa partai politik untuk memperbaiki fungsinya dalam melakukan seleksi bakal pasangan calon. (mam)