Demokrat

Kediri, (24/05) Diskusi politik serius namun santai terselenggara di DPC Partai Demokrat Kota Kediri dalam rangkaian kunjungan silaturahmi KPU Kota Kediri ke Parpol (24/05). Diskusi semakin intens manakala menyinggung tema sistem Pemilu legislatif proporsional terbuka yang telah digunakan sejak pemilu 2009. Sebagaimana isu umum yang menjadi pembicaraan di antara partai-partai peserta pemilu, sistem proporsional terbuka dituding menyebabkan masalah maraknya kader instan dengan kekuatan finansialnya terpilih sebagai anggota legislator, sekaligus menyingkirkan kader lama yang telah berkecimpung dalam dunia perkaderan internal partai. Tema tersebut menjadi poin utama pembicaraan Pak Jaka Siswa Lelana (Ketua DPC PD Kota Kediri) manakala beliau menceritakan suka duka pencalonan beliau dari pemilu ke pemilu serta bagaimana dia mengelola partai. Masih menurut beliau, sistem tersebut merupakan cikal bakal dari “money politics “ semakin massif di masyarakat. sistem ini telah ikut mendorong masyarakat untuk berbuat lebih pragmatis dalam mengambil tindakan politik. Menurut hasil investigasi beliau, terungkap bahwa dalam satu keluarga dapat menerima sedikitnya 3 sampai dengan 7 amplop “money politics”, dalam tindakan berikutnya satu keluarga ini menggunakan mekanisme rapat keluarga untuk membagi suara, kepada siapa diantara mereka akan mencoblos. Dalam modus yang lebih parah ada juga yang hanya bersedia menerima amplop, tetapi tak satupun diantara anggota keluarga ini bersedia memberikan suara kepada sang pemberi amplop. Melihat fenomena tersebut Jaka Siswa Lelana memiliki usul bagaimana jika “money politics’ dilegalkan/difasilitasi negara dalam bentuk uang transport untuk pemilih, keuntungannya bagi KPU tentu saja dapat meningkatkan angka partisipasi pemilih.

Menanggapi uraian panjang lebar tersebut, Nurul Mamenun mengungkapkan, pada dasarnya masing-masing sistem, proporsional terbuka maupun proporsional tertutup memiliki plus dan minus tersendiri. Pihaknya sebagai penyelenggara pemilu tk Kab/Kota hanyalah pelaksana dari regulasi yang telah dibuat oleh DPR. Namun, beliau juga menyarankan agar isu ini dapat diolah hingga dapat menjadi masukan dalam pembahasan RUU paket politik di DPR.

Cuplikan diskusi di atas adalah bagian dari diskusi pada acara Silaturahmi KPU Kota Kediri ke Partai Demokrat Kota Kediri, yang diselenggarakan pada 24 Mei 2016 di Kantor DPC Demokrat Kota Kediri.

Hadir dalam acara tersebut yakni Jaka Siswa Lelana (Ketua), Efendi (Sekretaris), jajaran DPC dan PAC. dari KPU Kota Kediri, yakni Agus Rofiq (Ketua), Nurul Mamenun, Anis Iva P, Pusporini E Palupi, M. Wahyudi serta jajaran sekretariat.

Rangkaian kegiatan ini dimaksudkan untuk menjalin silaturahmi, mengenal lebih dekat diantara stakeholder politik agar jelang pelaksanaan perhelatan politik nantinya proses komunikasi dan interaksi politik dapat berjalan mulus, sekaligus memperlancar proses-proses penyelenggaraan Pilkada maupun pemilu di masa yang akan datang(ars)