KPU Kota Kediri terus marathon membahas anggaran Pilkada tahun 2018 guna menyesuaikan dengan norma terbaru anggaran Pilkada. Rapat yang dilakukan di ruang KPU Kota Kediri ini, dihadiri oleh seluruh Komisioner, Sekretaris, Kasubag, Operator dan Notulis. Pembahasan yang dimulai sejak awal Ramadhan ini semakin menambah semangat kerja meski dalam suasana puasa. Pembahasan dimaksudkan untuk menyesuaikan format dari aturan penganggaran menurut Permendagri No. 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ke norma “terakhir” tentang anggaran Pilkada yaitu Keputusan KPU RI No. 43 dan 44 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan juknisnya.

Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Dewita Hayu Shinta Divisi Anggaran, Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi Jatim pada Rapim KPU se-Jatim di Batu Rabu-Kamis (15/6-16/6) bahwa untuk KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada pada tahun 2018 dan sudah menyusun anggaran sesuai Permendagri No. 51 Tahun 2015 wajib menyesuaikannya dengan Keputusan KPU RI No. 43 dan 44. Khusus Kabupaten/Kota yang pada tahun 2018 menyelenggarakan Pilkada bersamaan dengan Pilgub maka wajib memperhatikan juga Keputusan Gubernur No. 131 tentang Sharing Anggaran antara Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Penyusunan RKB harus sesuai aturan yang ada dan pembahasan RKB ini akan terus dibahas sampai selesai dan rigit, agar anggaran tepat dan efisien, serta memudahkan proses berikutnya ujar Bapak Suroto Sekretaris KPU Kota Kediri.(iva)