Di Indonesia sejak reformasi, partisipasi politik perempuan khususnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi agenda penting pemerintah dan legislatif. Berbagai kebijakan affirmasi dan penguatan terus diupayakan. Masyarakat sebagai salah satu pilar penting demokrasi mempunyai peranan yang sangat penting untuk mewujudkan partisipasi politik perempuan yang lebih luas dan bermakna.

Partisipasi perempuan dalam politik sangatlah penting, sebab keberadaan mereka dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok perempuan dengan mewakili, mengawal dan mempengaruhi agenda dan proses pembuatan kebijakan, serta turut serta dalam proses pembangunan. Namun dalam praktiknya representasi politik perempuan di parlemen masih di bawah target kuota 30%.pr

Rata-rata perempuan memiliki wakil parlemen di seluruh dunia masih sangat rendah, yaitu 20,9 persen. Di indonesia pada pemilu legislatif tahun 2009 perempuan hanya memperoleh 18,05% dan di tahun 2014 perempuan hanya memperoleh 17,3%  atau 97 dari 560 anggota DPR RI dan 25,8% atau 34 dari 132 anggota DPD. Keterwakilan perempuan ata-rata masih dibawah 30%,  hal ini menjadi bukti pentingnya memberikan kesempatan bagi perempuan untuk duduk dalam parlemen sehingga diperlukan intervensi Negara dalam kuota politik perempuan melalui regulasi serta memberlakukan kebijakan yang responsive gender di setiap bidang.

Kebijakan affirmasi perempuan dalam sistem pemilu di mulai sejak tahun 2003 pada UU No. 12 Tahun 2003 dan UU No. 10 Tahun 2008, dan diperkuat dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD. Pada 2 regulasi sebelumnya UU No.12 Tahun 2003 dan UU No. 10 Tahun 2008 tidak ada penekanan atau sanksi jika tidak memenuhi kuota 30% namun pada UU No 8 tahun 2012 tentang Pemilu diwajibkan paling tidak ada 30%  kandidat perempuan dalam daftar yang dipilih partai politik. Partai politik akan dilarang mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) apabila tidak memenuhi kuota ini. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan perhatian serius pada masalah ini dan mewajibkan seluruh partai politik untuk dapat memenuhi kuota ini, baik level nasional maupun daerah.

Tabel.1 UU Pemilu dalam rangka Representasi Perempuan

UU No. 12 Tahun 2003 Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif minimal 30%
UU No. 10 Tahun 2008

 

·        Minimal 30 % keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat

·        Bakal calon perempuan minimal 30 % perempuan

·        Dalam setiap 3 (tiga) orang bakal calon, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan

UU No. 8 Tahun 2012 ·       Minimal 30 % keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat

·       Daftar Bakal calon memuat sedikitnya 30 % keterwakilan perempuan

·       Dalam daftar bakal calon yang disusun berdasarkan nomor urut  setiap 3 orang terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon

·       KPU memverifikasi terhadap terpenuhiya sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan

·       Jika dalam daftar bakal calotidak memuat sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan maka KPU memberikan kesempatan untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut

 

Sumber : Diolah dari UU No.12 Tahun 2003, UU No. 10 Tahun 2008, dan UU No. 8 Tahun 2012.

Strategi yang diterapkan melalui regulasi ini berdampak pada peningkatan keterwakilan perempuan di Kota Kediri, meskipun di level pusat dan propinsi mengalami penurunan.  Pada pemilu legislatif tahun 2009 di Kota Kediri keterwakilan perempuan memperoleh 7 kursi dari 30 kursi di DPRD Kota Kediri atau sebesar 23,3%.  Sedangkan pada pemilu legislatif tahun 2014 seiring dengan diberlakukannya UU No 8 Tahun 2012 keterwakilan perempuan di DPRD Kota kediri mengalami peningkatan sebesar 7% dari periode sebelumnya yaitu 10 kursi dari 30 kursi yang tersedia atau sebesar 30%. Setidaknya terpenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan di legislatif daerah atau DPRD Kota Kediri. Berikut nama-nama anggota legislatif perempuan pada 2 periode terakhir yakni periode  2009-2014 dan periode 2014-2019.

Tabel.2 Anggota DPRD Perempuan Kota Kediri Periode 2009-2014

No Nama Anggota DPRD Asal Parpol Keterangan
1 Hj. Wara S. Renny Pramana, SE PDI-P Dapil 1
2 Ni Made Susilowati, SH PDI-P Dapil 2
3 Dra. Nuraida P. Demokrat Dapil 1
4 Erita Dewi, SE, MM, MBA P. Demokrat Dapil 3
5 Dewi Purwati P. Hanura Dapil 2
6 Eko Retnoningrum, SE PKS Dapil 1
7 Sriana, Amd PBB Dapil 2

Tabel.3 Anggota DPRD Perempuan Kota Kediri Periode 2014-2019

No Nama Anggota DPRD Asal Parpol Keterangan
1 Hj. Wara S. Renny Pramana, SE PDI-P Dapil 1
2 Eko Retnoningrum, SE PKS Dapil 1
3 Nurfulaily, SP PKS Dapil 2
4 Firdaus PAN Dapil 1
5 Yuni Kuswulandari P. Golkar Dapil 1
6 Andayani Nurhidayati, SE P. Golkar Dapil 3
7 Sriana, S.Pd, MM P. Gerindra Dapil 2
8 Hartingah, APMD P. Gerindra Dapil 1
9 Mistiani P. Demokrat Dapil 3
10 Tri Rahayu P. Hanura Dapil 1

Dengan peningkatan keterwakilan pada pemilu legislatif tahun 2014 bukan berarti perjuangan untuk keterwakilan perempuan di DPRD Kota Kediri selesai, masih diperlukan strategi untuk mempromosikan kesetaraan gender dalam kehidupan politik dan kenegaraan. Strategi diperlukan untuk peningkatan tidak hanya pada kuantitas politisi perempuan di parlemen namun juga kualitasnya.

 Menurut Dewi Candraningrum dari Jurnal Perempuan bahwa strategi untuk mempromosikan kesetaraan gender dalam kehidupan politik dan kenegaraan di Indonesia dapat dijabarkan dalam beberapa langkah berikut ini:

1) Merujuk pada komitmen internasional;

2) Representasi kuota dan langkah afirmatif bagi kuota perempuan diparlemen dan legislatif;

3) Reformasi legislatif dalam menjaga kesetaraan hak antara laki-laki, perempuan dan minoritas seksual;

4) Aksi afirmasi untuk mengatasi disparitas gender dalam politik, terutama partai politik. Karena partai politik adalah penjaga gawang demokrasi, maka perlu diusahakan ketiga perihal berikut dalam partai politik:

  1. Kuota voluntir untuk partisipasi perempuan dalam struktur partai politik;
  2. Outreach partai politik pada pemilih perempuan;
  3. Memperkuat dialog publik dan dialog antar dan inter-partai.

5) Partisipasi politik tidak hanya terbatas pada partai politik, tetapi perempuan dapat berpartisipasi dalam beberapa aspek elektoral secara independen, misalnya dalam organisasi masyarakat sipil. Jaringan perempuan, NGO, dan media dapat menyediakan perempuan akses untuk meningkatkan partisipasi politiknya, yaitu dengan memberikan fokus pada lima perihal berikut:

  1. Kampanye publik dan dukungan bagi keterlibatan politik perempuan;
  2. Monitoring gender pada arus politik, bagaimana kualitas lakilaki dan perempuan dalam aktivitas politik dan apakah minoritas seksual mendapat hak, akses dan partisipasi politiknya secara penuh sebagai warganegara;
  3. Mendukung kelahiran generasi baru perempuan politisi;
  4. Bekerjasama dengan laki-laki sebagai mitra dalam mempromosikan kesetaraan berpolitik;
  5. Mereduksi diskriminasi gender dalam informasi media dan lainlain.

Keterwakilan masih harus terus diperjuangkan dengan berbagai strategi dan oleh banyak pihak, agar segera tercapai keadilan dan perbaikan status perempuan di Negara ini. Upaya peningkatan tidak hanya pada sisi kuantitas namun juga sisi kualitas sehingga kursi dan atau kekuasaan, pada akhirnya, harus dibagi rata, jika ingin setara, jika ingin adil.