KPU Pusat melalui  Surat Edaran KPU RI Nomor 176/KPU/IV/2016, tertanggal 6 April 2016 kepada KPU disemua tingkatan untuk melaksanakan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) guna mempermudah proses pemuktahiran data pemilih pada pemilu/ pemilihan yang akan datang berbasis DPT, DPKTB dan Mutasi Penduduk.

dpTerkait surat edaran tersebut, reaksi masing-masing KPU Propinsi dan Kab/Kota berbeda-beda mensikapinya. Ada yang mengumpulkan kembali DPKTB yang sebagian masih didalam kotak suara, ada yang langsung koordinasi dengan dinas kependudukan setempat bahkan ada yang terjun ke kelurahan-kelurahan untuk mengumpulkan data sirkulasi penduduk.

Data pemilih merupakan modal awal dari pelaksanaan Pemilu sebab dari data pemiilih tersebut nantinya banyak hal akan dipengaruhi, misalnya jumlah TPS, Jumlah Surat Suara, Jumlah minimal dukungan pasangan calon dan lain-lain. Di PKPU Nomor : 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan Penghitungan Suara Penilihan Gubernur dan Wakil Gubernu, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa satu TPS sebanyak-banyaknya berjumlah 800 pemilih, jadi semakin banyak jumlah pemilih maka semakin banyak juga jumlah TPS. Begitu juga dengan surat suara dan dukungan terhadap pasangan calon independen. Surat Suara dicetak sejumlah Daftar pemilih tetap ditambah 2,5 persen sedangkan dukungan terhadap pasangan calon perseorangan walikota dan wakil walikota atau bupati dan wakil bupati di kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen). Selain keperluan untuk penghitungan pengadaan baik barang dan jasa, jumlah pemilih juga sangat rentan dengan gugatan. Beberapa daerah yang menyelenggarankan PILKADA Tahun 2015 sempat menghadapi gugatan terkait data pemilih. Diantaranya Pilkada Kabupaten Keerom Papua. Salah satu pasangan calon melaporkan KPU Kabupaten Keerom Ke Panwaslu karena menemukan banyak Daftar pemilih yang tanpa NIK (rumahpemilu.org). Persoalan yang sama juga menimpa KPU Kabupaten Binggai yang diadukan ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap melakukan Kecurangan salah satunya penemuan fakta  DPT ilegal mencapai 18.000 lebih (merdeka.com) dan masih ada daerah daerah lain yang mengalami masalah serupa. Melihat pentingnya data pemilih tersebut, maka KPU berupaya menyusun data pemilih semaksimal mungkin dalam rangka mewujudkan PEMILU yang lebih baik.

Kota Kediri yang akhir masa jabatan kepala daerahnya pada semester pertama tahun 2019, sesuai UU Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang akan melaksanakan Pilkada pada Juni 2018. Banyak persiapan yang telah dilakukan oleh KPU Kota Kediri terkait dengan PILKADA, diantaranya melakukan Pemuktahiran data pemilih berkelanjukan sesuai intruksi KPU RI melalui SE 176.

Pertengahan bulan Februari 2016, KPUD Kota Kediri melali divisi program dan data berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Kediri guna menggali informasi dan data penduduk pada saat itu dan prediksi jumlah penduduk yang usia diatas 17 tahun pada tahun 2018. Informasi tersebut akan digunakan sebagai penunjang penyusunan rencana kebutuhan anggaran pada point Jumlah TPS dan Prediksi pengadaan jumlah surat suara. Hubungan yang baik antara KPU Kota Kediri dengan DISPENDUKCAPIL Kota Kediri membawa manfaat dengan diperolehnya data by name by address penduduk Kota Kediri per Februari 2016. Sinkronisasi data Penduduk per ferbruari 2016 dengan Daftar Pemilih pemilu terakhir (PILPRES 2014) merubah jumlah pemilih dari 209.287 menjadi 261.209. Penambahan signifikan tersebut sempat mendapat apresiasi dari KPU Propinsi Jawa Timur saat disampaikan pada Rakor Pemuktahiran Data Pemilih berkelanjutan di Kota Batu. Apa yang dilakukan oleh KPU Kota Kediri layak ditiru oleh KPU Kab/Kota yang lain.

Apresiasi dari KPU Propinsi memacu KPU Kota Kediri untuk lebih intens dalam pemuktahiran data pemilih. Sinkronisasi Data Pemilih pemilu terakhir dengan data dispenduk Kota Kediri menyisakan permasalahan penduduk Kota Kediri yang meninggal dunia pada kurun waktu tersebut. Perubahan jumlah penduduk karena meninggal dunia banyak yang tidak terrecord di dispendukcapil. Hal itu dimungkinkan karena rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan anggota keluarganya yang meninggal ke Dispendukcapil kecuali bagi mereka-mereka yang memang membutuhkan adminsitrasi terkait kematian anggota keluarganya. Misal digunakan untuk mengurus TASPEN, Tunjangan Kematian, Asuransi atau lainnya. Sempat muncul guyonan bahwa data penduduk meninggal dapat kita proleh di Pemakaman Umum, jadi butuh berkoordinasi dengan penggali kubur atau verifikasi ke pemakaman umum guna memperoleh data tersebut. Ide brilian yang sulit dilaksanakan.

Di Kota Kediri, masing-masing kelurahan mempunyai buku register “BUKA BUMI” yang memuat data warga yang meninggal dan tempat pemakamannya. Informasi tersebut ditindaklanjuti oleh KPU Kota Kediri dengan berkirim surat kepada Walikota Kediri melalui sekretaris daerah memohon ijin berkoordinasi dengan kelurahan se-Kota Kediri guna memperoleh copy buku tersebut. Pengadministrasian secara manual menjadikan terkadang tulisan di buku register sulit untuk dibaca, tidak mengandung NIK serta penulisan nama yang terkadang menggunakan nama sebutan (bukan nama asli) merupakan kendala yang muncul saat data penduduk meninggal tersebut direkap. Hasil dari rekapitulasi tersebut akan disinkronisasi dengan data sebelumnya sehingga dharapkan akan memperbaiki daftar pemilih selanjutnya.

Hasil Review pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) semester pertama tahun 2016 ternyata selain data sirkulasi penduduk yang datanya diperoleh dari dispendukcapil terkait mutasi masuk dan keluar serta penduduk meninggal dunia yang diperoleh dari kelurahan, mengacu ke PKPU Nomor 4 tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernu, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, pasal tiga, warga negara yang pada hari pemungutan suara pada pemilihan genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak pilih, maka perlu koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Agama terkait dengan penduduk yang telah/ pernah kawin sebelum usia 17 tahun serta koordinasi dengan TNI/Polri terkait dengan penduduk sipil yang beribah status menjadi TNI/Polri atau sebaliknya sebab walaupun sudah berumur 17 tahun atau sudah menikah, kalau statusnya sebagai anggota TNI/Polri maka tidak mempunyai hak pilih. Selain itu komponen disabilitas juga butuh perhatian lebih terkait sosialisasi dan alat kelengkapan TPS. Mereka yang menyandang tuna netra akan membutuhkan template sebagai alat bantu pemilihan suara.

Mensikapi semua permasalahan tersebut, dibutuhkan dukungan semua pihak baik dispendukcapil, TNI/Polri, Dinas sosial serta partai politik sebagai peserta pemilu untuk dapat mendukung program pemuktahiran data pemilih berkelanjutan. Tanpa bantuan pihak terkait, sulit bagi KPU untuk menghasilkan data pemilih yang baik. Semoga dengan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan KPU bisa mewujudkan pemilu yang lebih baik. Amien.

Di Tulis Oleh Moch. Wahyudi 

Anggota KPU Kota Kediri Div. Keuangan Umum Dan Logistik