2Surabaya-Komisi Pemilihan Umum sebagai instansi penyelenggara kegitan kolosal dan massal tentu saja tidak akan bisa terlepas dari logistik. Logistik Pemilu tentu saja harus diadakan dengan kegiatan Pengadaan Barang dan Jaa sesuai dengan aturan perundang-undangan. Tuntutan tersebut ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa (Diklat PBJ) yang dilakukan secara reguler. Sekretariat KPU Provinsi Jawa Timur tahun 2016 ini mengadakan diklat tersebut selama empat hari yang dimulai tanggal 11 sampai 14 Oktober 2016 di Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya dengan pemateri Son Magenda Ardiwinata dari LKPP.

Diklat PBJ tahun ini diikuti oleh 38 peserta yang berasal dari Sekretariat KPU Provinsi Jawa Timur dan Sekretariat KPU Kabpaten/Kota se-Jawa Timur, tak ketinggalan dari KPU Kota Kediri. Dalam diklat ini, peerta dijejali Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.

1Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur, Muhammad Eberta Kawima saat membuka acara Diklat Pengadaan Barang & Jasa (PBJ) berharap paling tidak di satuan kerja KPU Kabupaten/Kota ada 3 pegawai yang lulus diklat Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). “Memang dalam kegiatan PBJ ini Honor kecil, yang besar Horornya” ujar Eberta. “Tapi dengan ilmu pengadaan yang memadai serta komitmen untuk melakukan pengadaan barang dan jasa yang sesuai aturan perundng-undangan serta menjauhi “bermain-main” dengan pihak penyedia, maka anologi diatas Insha Allah terabaikan” Eberta melanjutkan kalimatnya. “Pengadaan Logistik Pemilu dan Pilkada ini lebih banyak berfokus pada barang cetakan dan alat kelengkapan TPS” pungkas Kawima.

Sementara itu, Choirul Anam, anggota KPU Provinsi Jawa Timur yang mewakili Ketua KPU Jawa Timur membuka acara Diklat PBJ berharap agar para peserta nanti bisa mengikuti diklat dengan baik dan lulus dalam ujian PBJ. “Dengan memiliki SDM yang berkompeten dalam PBJ, tentu akan sangat memudahkan KPU dalam melaksanakan pengadaan logistik pemilu, maka dari itu, saya berharap kawan-kawan bisa serius dan mendalami peraturan perundang-undangan terkait PBJ ini dengan baik” harap Anam. “KPU RI sekarang sudah memiliki LPSE sendiri, Keberadaan LPSE di KPU selain Mandiri dalam Penyelenggaraan, seluruh kedepannya tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitasnya karena sangat berpengaruh terhadap penyelenggaran di KPU itu sendiri, seperti surat suara, formulir-formulir dan perlengkapan-perlengkapan di TPS, sehingga saya sangat berharap kawan-kawan sekretariat ini berkomitmen untuk bersama meningkatkan kapasitas dan kompetensi di bidang pengadan ini, supaya kita bisa mandiri”, ungkap Anam. (dny)