Arif Rahman Hakim, Sekretaris Jenderal KPU RI. Sumber: Facebook Arif Rahman Hakim
Arif Rahman Hakim, Sekretaris Jenderal KPU RI. Sumber: Facebook Arif Rahman Hakim

Banyuwangi– Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menegaskan kebijakan penataan sumber daya manusia (SDM) di satuan kerja (satker) menjadi salah satu prioritas utama. Sekretaris Jenderal KPU RI, Arif Rahman Hakim menyatakan bahwa kebijakan yang sebelumnya telah disampaikan melalui Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 9 Juni 2016 perihal: Pemetaan Pegawai pada Sekretariat KPU Provinsi dan Seketariat KPU Kabupaten/Kota dan Surat Nomor 1165/SJ/IX/2016 tanggal 23 September 2016 perihal: alokasi Anggaran Tunjangan Kinerja Tahun 2017 tersebut ditegaskan kembali saat Bimbingan Teknis Pelaksanaan Penghapusan dan Pelelangan Logistik Ex Pilkada 2013 dan Pemilu 2014 serta Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) di Pendopo Blambangan Banyuwangi 19-20 Oktober 2016.

“Penataan ini dilakukan karena adanya ketimpangan distribusi pegawai pada satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota” ungkap Arif. “Secara garis besar, kita memang masih memiliki kekurangan SDM sebanya 1.400 orang pegawai, namun kita tidak mungkin melakukan rekruitmen pegawai lagi untuk mengatasi kekurangan pegawai tersebut, karena anggaran akan habis” Pria yang menyukai petualangan alam ini melanjutkan.

Sekretaris Jenderal KPU RI, Arif Rahman Hakim pada bimtek Pelaksanaan Penghapusan dan Pelelangan Logistik Ex Pilkada 2013 dan Pemilu 2014 serta Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) mengatakan, secara umum KPU se-Indonesia masih kekurangan SDM 1.400 orang. Jika KPU melakukan perekrutan pegawai untuk memenuhi kekurangan tersebut, anggaran KPU akan habis tersedot untuk kebutuhan SDM. KPU RI menurut Arif Rahman Hakim memiliki kebutuhan anggaran 3,3 triliun per tahun, namun alokasi APBN untuk KPU hanya dapat dipenuhi sebesar 69 persen saja atau 1,8 triliun setiap tahunnya. “Saat ini, sebanyak 201 satker yang dimiliki KPU mengalami surplus pegawai, atau secara keseluruhan, 1000 orang PNS, tentu ini menjadi perhaatian tersendiri, karena berkaitan tunjangan kinerja yang mana akan sangat membebani anggaran kita” ungkap jebolan LKPP ini.

Arif Rahman Hakim memaparkan bahwa ketimpangan SDM ini tentu saja tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. “Penataan distribusi pegawai menjadi alternatif yang sangat mungkin dilakukan, agar tidak ada lagi satker yaang kekurangan dan kelebihan pegawai” ujarnya. Dengan distribusi pegawai yang ideal untuk tiap-tiap satker, maka diharapkan akan meningkatkan kinerja dari masing-masing pegawai.

Menanggapi kebijakan ini, Eberta Kawima, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur menyatakan siap melaksanakan kebijakan KPU RI. “Untuk membahas masalah distribusi pegawai ini, akan kita agendakan pertemuan khusus dalam waktu dekat membahas pelaksanaan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 9 Juni 2016 perihal: Pemetaan Pegawai pada Sekretariat KPU Provinsi dan Seketariat KPU Kabupaten/Kota dan Surat Nomor 1165/SJ/IX/2016 tanggal 23 September 2016 perihal: alokasi Anggaran Tunjangan Kinerja Tahun 2017 dengan mengundang kembali KPU Kabupaten/Kota” ujarnya.

Sementara itu, untuk PNS Sekretariat KPU Kota Kediri berjumlah 17 orang. Suroto, Sekretaris KPU Kota Kediri menyatakan untuk Sekretariat KPU Kota Kediri sudah sesuai dengan Surat Edaran KPU RI.  “Awal Oktober 2016 ini kami menerima dua orang pegawai baru yang mana satu orang mutasi dari KPU Kabupaten Bangka Tengah dan satu orang lagi merupakan pindahan dari KPU Kabupaten Ponorogo, sebelumnya KPU Kota Kediri hanya memiliki 15 orang PNS, dan sekarang sudah lengkap 17 orang” ungkapnya. (SRT)

 [facebook][tweet]