Ilustrasi Logistik Pemilu. Sumber Foto: Solopos
Ilustrasi Logistik Pemilu. Sumber Foto: Solopos

Kediri – Dalam Bimtek Penghapusan/ Pelelangan Logistik ex Pilkada dan Pemilu 2014 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota se Jawa Timur di Aula Menakjinggo  Kab Banyuwangi terungkap bahwa  pengelolaan logistik  pasca Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Umum Preiden, dan Pemiihan Kepala Daerah, sering dijumpai adanya permasalahan- permasalahan dalam pengelolaannya. Hasil dari evaluasi KPU RI, sebetulnya ada 3 hal mengapa timbul permasalahan dalam pengelolaan logistik pasca pemilu/pilkada yang hampir terjadi di seluruh KPU Kab/Kota.

  1. Pengelolaan pendataan/pemeriksaan kotak dan bilik suara belum dilaksanakan secara optimal. Stock opname kotak dan bilik suara berbahan aluminium idealnya dilaksanakan dua kali dalam setahun guna laporan keuangan, dengan begitu bisa diketahui pasti jumlah dan kondisi fisik kotak dan bilik suara. Akan tetapi, untuk melaksanakan ini memiliki kendala ketebatasan anggaran juga permasalahan dalam pelaksanaan stock opname. Kertersediaan kotak/bilik suara dari bahan aluminium belum sepenuhnya bisa mencukupi/ memenuhi kebutuhan, sehingga harus proses pengadaan. Perlakuan dalam pengelolaan pengelolaannya juga berbeda.
  2. Gudang/penyimpanan logistik yang terbatas, baik fisik gedung maupun ketetsediaan anggaran untuk sewa gedung. Dari pemilu ke pemilu logistic yang terus menumpuk dan belum bias dilakukan pemusnahan membuat daya tamping gudang over load. Hal ini tentu saja membuat penyimpanan logistic eks pemilu terbatas.
  3. Pengelolaan logistik berupa surat suara dan formulir. Beberapa satker masih menyimpan dan belum melaksanakan penghapusan logistik pemilu 2004 & 2009 juga surat suara pilkada yang sudah melewati Jadwal Retensi Arsip (JRA) dan juga surat suara pemilu legislatif, Pilpres 2014.

Terait permasalahan ini, KPU RI menargetkan logistic eks pemilu berupa formulir dan logistic sampai dengan Pemilu 2014, harus sudah dihapuskan pada tahun 2016 ini.

Suroto, Sekretaris KPU Kota Kediri saat ditemui di kantornya pada Senin, (24/10) seusai mengikuti Rapat Pleno KPU Kota Kediri menyatakan bahwa pihaknya kini masih berkoordinasi dengan ANRI dan KPKNL untuk melakukan penghapusan logistic eks Pemilu 2014 dan Pilkada 2013 dengan cara melalang. “Dalam Rapat Pleno tadi salah satu agenda pembahasannya adalah masalah Penghapusan eks Logistik Pemiluyang memang salah satu bentuk tindaklanjut dari Bimbingan Teknis KPU Provinsi Jatim di Banyuwangi 19-20 Oktober kemaren” ungkapnya. KPU Kota Kediri sendiri hanya memiliki satu gudang yang berada di satu komplek dengan kantor. “Jika logistic surat suara dan formulir dari pemiu ke pemilu ini tidak segea dihapuskan, tentu akan sangat menyusahkan, karena kapasitas gudang yang terbatas akan menggaggu penyimpanan logistic pemilu di masa mendatang” terang pria kelahiran 1964 ini.

Penghapusan logistic eks pemilu berupa surat suara dan formulir Pilwali Kota Kediri 2013, Pilgub Jatim 2013, Pileg dan Pilpres 2014 sendiri rencaananya dilakukan dengan dilelang. Pihak yang dapat  mengikuti lelang ini nanti masih akan koordinasikan dengan KPKNL, dan menunggu setelah ada ijin dari Arsip Nasional Republik Indonesia. (SRT)

[facebook][tweet]