Ilustrasi Media Sosial (Okezone.com)
Ilustrasi Media Sosial (Okezone.com)

Perkembangan teknologi dan informasi membuat manusia semakin memiliki banyak kreatifitas dan mengembangkan aktivitasnya yang sebelumnya belum pernah ada. Salah satunyaa dalam kegiatan politik adlah kegiatan kamanye pemilu maupun pilkada. Seiring berkembangnya dunia internet, maka banyak para kontestaan pemilu yang memanfaatkannya untuk melakukan kegiatan kampanye pemilu melalui akun facebook, twitter, instagram dan akun media sosial lainnya. Dalam belajar bersama yang dilaksanakan oleh Komisioner dan Pegawai Sekretariat KPU Kota Kediri pada Rabu (2/11) di Kantor KPU Kota Kediri yang melanjutkan kembali pembahasan PKPU 7 Tahun 2015 dan PKPU 12 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan KPU nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pada pasal 46 mengatur terkait penggunaan media sosial selama mas kampanye. Agus Rofiq, Ketua KPU Kota Kediri yang memandu kegiatan ini mengatakan pembahasan ini merupakan lanjutan dari lanjutan minggu sebelumnya. “Kampanye melalui media sosial ini sudah diatur di Peraturan KPU, sehingga para kontestan dapat mempedomani peraturan yang mengatur terkait kampanye ini” ungkapnya.

Gus Rofiq, sapaan akwhatsapp-image-2016-11-03-at-09-53-03rab Agus Rofiq menjelaskan jika para kontestan tidak bias serampangan dalam melaksanakan kampanye media sosial, karena pihak penyelenggara baik KPU maupun Panwaslu pasti akan memantau, karena para kontestan wajib mendaftarkan akun resmi yang digunakan untuk berkampanye. “Tak hanya kepada KPU dan Bawaslu, kontestan juga harus memberitahukan kepada kepolisian, dan akun resmi wajib ditutup paling lambat satu hari setelah masa kampanye berakhir” jelas Gus Rofiq.

Selain terkait kampanye melalui media sosial, dalam lanjutan diskusi ini juga mengidentifikasi sejumlah potensi masalah terkait pelaksanaan kampanye yang mungkin terjadi selama perhelatan Pemilihan Walikota Kota Kediri tahun 2018 nanti. “Dari pembahasan ini, kami juga menginventarisir potensi masalah yang kami masukkan dalam daftar inventarisasi masalah, dan ini nanti kami lakukan pembahasan khusus atau koordinasi lebih lanjut dengan pihak lain jika diperlukan” ungkapnya. (DNR)

[facebook][tweet]