Suasana Beljar Bersama pada Rabu (4/1) di Ruang Pertemuan KPU Kota Kediri

Kediri-Awal Tahun 2017 ini, KPU Kota Kediri tetap melanjutkan sejumlah kegiatan kajian rutin yang sebelumnya telah dilakukan pada 2016, yaitu belajar bersama membahas peraturan KPU terkait penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Pada agenda rutin belajar bersama hari Rabu (4/1), pembahasan melanjutkan tema sebelumnya (14/12/2016) terkait pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu PKPU nomor 9 tahun 2016. Kali ini, pembahasan mengerucut pada pada 3 hal yaitu :

Pertama, terkait surat keputusan pengunduran diri bakal pasangan calon dari PNS, TNI/POLRI, Gubernur , Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota ataupun surat pernyataan berhenti dari jabatan pada BUMN/BUMD masih dalam proses maka wajib melampirkan surat keterangan pengunduran dirinya sedang dalam proses, surat tersebut diberikan kepada KPU paling lambat 5 hari setelah ditetapkan sebagai calon. Sedangkan untuk surat keputusan pemberhentiannya diberikan kepada KPU maksimal 60 hari setelah ditetapkan sebagai calon. Kedua hal tersebut tertuang dalam PKPU nomor 9 Tahun 2016 pasal 42 ayat 4 huruf f dan pasal 68 ayat 1 huruf a dan b.

Kedua, Dukungan bakal pasangan calon dari perseorangan dilakukan verifikasi secara administrasi oleh KPU sedangkan verifikasi secara faktual dilaksanakan oleh PPS, apabila terdapat pendukung yang mendukung bakal pasangan calon lebih dari satu (ganda) maka PPS wajib melakukan verifikasi secara faktual kepada yang bersangkutan untuk memberikan dukungannya hanya pada satu bakal pasangan calon saja. Apabila jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan tidak memenuhi persyaratan maka bisa dilakukan perbaikan dengan jumlah dukungan 2x lipat dari jumlah kekurangan dukungan (pasal 56 ayat 1 huruf a). Dukungan perbaikan tersebut bisa berupa dukungan yang baru atau perbaikan data dukungan yang lama. dan Ketiga, terkait perlu tidaknya verifikasi secara faktual terhadap ijasah bakal pasangan calon. (NLY)