Kepala KPPN Kota Kediri Sri Utami (Tengah) saat membuka Acara Sosialisasi PMK terkait Tata Cara Revisi Anggaran 2017 di Aula KPPN Kediri pada Kamis (9/2)

Kediri-Seiring dengan diberlakukannya Peraturam Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2017 sejak tanggal 30 Januari 2017 lalu, maka penting untuk disosialisasikan kepada satuan kerja pemerintahan. Bertempat di Aula Gedung Kantor Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kediri Jalan Basuki Rahmad 10 Kediri, Kamis (9/2) dilakukan sosialisasi Peraturam Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2017 oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur. Sekretaris KPU Kota Kediri mengutus Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kota Kediri untuk mewakilinya karena dalam waktu bersamaan, ada kegiatan di Rapat di KPU Provinsi Jawa Timur.

Kepala KPPN Kediri Sri Utami dalam sambutannya saat membuka acara mengharapkan para Kuasa Pengguna Anggaran dapat memahami Peraturan Menteri Keuangan terkait Revisi Anggaran ini. “KPPN Kediri sebagai mitra pelayanan satuan kerja yang ada di wilayah kerja KPPN Kediri berharap agar satuan kerja dapat segera melaksanakan kegiatan DIPA tahun 2017 sampai triwulan pertama ini mencapai 25 persen target kinerja, maka dari itu, jika perlu revisi, berhubung ada PMK yang baru ini, mohon segera dipahami” ungkapnya.

Semenrata itu, dari Kanwil DJP Jawa Timur Gaguk Bagus Wibowo yang menjadi pemateri dalam kegiatan ini, memaparkan ada sejumlah perbedaan PMK yang baru ini dengan PMK terkait tata cara penganggaran yang lama.
“Salah satu hal yang menonjol dari PMK yang baru ini adalah adanya alur mekanisme revisi anggaran melalui surat elektronik pada Direktorat Jenderal Anggaran” ungkapnya. “Akan tetapi, untuk revisi via email ini belum dilaksanakan, karena masih dalam tahap penyempurnaan dan diharapkan dalam waktu dekat sudah bisa berjalan” sampainya. (SUB)