Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Syarrifudin memberi pengarahan dalam Rapat Teknis Pendanaan Pilkada Tahun 2018 di Jakarte (29/05).

Jakarta-Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahap ke 3 tahun 2018 diharapkan lebih sukses dari Pilkada serentak sebelumnya. Senin (29/5/2017) Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Rapat teknis Pendanaan Pilkada Serentak 2018 bertempat di Golden Boutique Hotel Jakarta. Undangan rapat teknis ini ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota, dan DPR serta Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Tercatat hadir dalam rapat sebanyak 266 orang berasal dari instansi Provinsi, Kab/Kota dan yang menyelenggarakan Pilkada 2018.
Acara dibuka oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Syarrifudin yang mewakili Mendagri. Pilkada Serentak tahun 2018 nanti akan diikuti sebanyak 171 daerah dengan rincian 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota.
“Rapat teknis ini amat penting untuk diselenggarakan dalam rangka upaya membangun komitmen serta menjamin kepastian ketersediaan anggaran dan guna menjamin efektif penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018” ungkap Syarrifudin. Tujuan Kemendagri melaksanakan kegiatan ini karena memiliki beberapa perhatian khusus terkait pendanaan Pilkada. “Hal-hal yang menjadi perhatian dalam pendanaan pilkada 2018 antara lain Pertama, memastikan kebutuhan pendanaan pilkada serentak 2018 yang tahapannya dimulai 2017, telah dianggarkan dalam APBD dalam jumlah yang cukup sesuai kebutuhan untuk mendanai setiap tahapan baik dalam APBD 2017 maupun dalam APBD 2018. Kedua, Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) diharapkan paling lambat pada akhir bulan Juli 2017.
Agar tidak terjadi perdebatan bahwa NPHD pendekatannya perkegistan bukan per anggaran. Kalau soal jumlah itu bisa berubah atau diadendumkan. ketiga, Perlu penguatan aparatur keuangan, dalam rangka tertib administrasi pengelolaan dana hibah Pilkada serentak 2018. Keempat, Dalam hal panwas kab/kota belum terbentuk, kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan diusulkan oleh Bawaslu Provinsi” rinci Dirjen.
Hasil evaluasi, ada beberapa permasalahan terkait pendanaan Pilkada antara lain bisa menyebabkan: pertama, besaran anggaran pilkada ditetapkan sepihak oleh pemda, tanpa melalui pembahasan dengan pihak penyelenggara. Kedua, besaran angg yang diusulkan penyelenggara tidak ingin dikurangi. Ketiga, penandatangan NPHD mengalami kererlambatan akibat tidak disepakatinya hal tersebut. Keempat, pencairan anggaran mengalami keterlambatan sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan.

Dirjen Bina Keuangan Daerah selanjutnya menggarisbawahi langkah-langkah terkait pendanaan Pilkada 2018 yang perlu menjadi perhatian dan harus dilaksanakan adalah Kepala Daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2018 mengambil langkah-langkah untuk menyediakan pendanaan dalam jumlah yang cukup sebelum penandatanganan NPHD.
Pemda dan penyelenggara pemilu, agar segera menyepakati besaran angg pilkada dan menjamin kepastian tersedianya pendanaan guna efektifitas penyelenggaraan pilkada serentak 2018.
Penyediaan anggaran pilkada tersebut harus dipahami bahwa anggaran pilkada yang dianggarkan merupakan satu paket kegiatan penyelenggaraan pilkada secara utuh, termasuk penyediaan anggaran pilkada susulan/ulang. Penerima hibah dalam penyelenggara pemilu supaya dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana hibah serentak 2018 sesuai dg peraturan perundang-undangan.
Mewujudkan pelaksanaan pilkada langsung yang lebih berkualitas, merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan. (SRT)