Sidoarjo– Ketua KPU Kota Kediri Agus Rofiq dalam Rapim KPU se-Jatim yang bertempat di KPU Sidoarjo memaparkan empat agenda penting yang akan dilaksanakan oleh KPU Kota Kediri. Empat point penting yang disampaikan yaitu Pertama, Anggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri tahun 2018, yang mana KPU Kota Kediri sudah mengajukan anggaran pemilihan  ke Pemkot Kediri sebesar Rp. 15.177.761.400 dengan rincian Tahun 2017 sebesar Rp. 1.799.805.750 (sudah teralokasikan di APBD kota kediri tahun 2017) dan Tahun 2018 sebesar Rp. 13.377.955.650 (anggaran belum dibahas bersama DPRD).  Selajutnya terkait rencana penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berdasarkan koordinasi dengan TAPD kemungkinan nanti NPHD akan ditandatangani 2 kali. Kemudian jumlah TPS akan mengalami pengurangan sebanyak 66 TPS sebagaimana  yang direncanakan telah direncanakan, sebagai tundaklanjut koordinasi dengan KPU Propinsi Jatim. Kedua: Laporan pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester I 2017. KPU Kota Kediri berkomitmen kuat untuk melakukan pemutakhiran dan menyusun daftar pemilih secara berkelanjutan yang lebih baik dengan tujuan agar tercipta daftar pemilih yang komprehensif, akurat dan terkini. Kegiatan PDPD di semester I tahun 2017 ini lebih banyak melibatkan stakeholder kependudukan khususnya penyedia data. Hasil pemutakhiran selama semester I tahun 2017 menjunjukkan jumlah pemilih di Kota Kediri  sejumlah 229.634 orang.
Ketiga, Laporan Rumah Pintar Pemilu (RPP) “Kilisuci” KPU Kota Kediri yang diresmikan anggota KPU Provinsi Jawa Timur Muhammad Arbayanto tanggal 31 maret 2017 lalu beberapa kali mendapat kunjungan dari parpol, perguruan tinggi, SMA/SMK. Keempat: realisasi DIPA 2017 perbulan sampai akhir bulan Mei 2017 ini  sudah terserap 38,91%. Menanggapi Selanjutnya terkait rencana penandatanganan NPHD Pilkada Kota Kediri yang kemungkinan akan dilaksanakan 2 kali, Ketua KPU Prov Jatim menyarankan agar KPU  Kota Kediri segera membuat surat permohonan ke Pemerintah Kota Kediri yang intinya agar penandatanganan NPHD nanti cukup dilaksanakan 1 kali saja. Hal ini sebagai tindaklanjut hasil rapat teknis yang di selenggarakan Dirjen keuangan daerah Kemendagri, dimana Dirjen mendorong agar Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota, NPHD-nya ditandatangani satu kali saja. Hasil jawaban dari Pemerintah Daerah nanti agar dilaporkan ke Pemerintah Provinsi dan KPU Provinsi, yang selanjutnya akan dilanjutkan ke Kemendagri.(srt).