Surabaya-KPU Kota Kediri yang diwakili Komisioner Divisi Teknis Pusporini Indah palupi dan Komisioner Divisi Keuangan Umum dan Logistik Moch. Wahyudi mengikuti workshop Formulir Alat Bantu Periksa Pelaksanaan Pemilu Akses bagi Pemilih Penyandang Disabilitas Kamis (20/7) di Hotel Santika Gubeng Surabaya.  Acara yang di diselenggarakan oleh JPPR dan Agenda (General Election Network for Disability Access) bekerjasama dengan KPU Provinsi Jawa Timur tersebut dihadiri oleh KPU Provinsi Jawa Timur , Perwakilan dari JPPR, Agenda serta KPU Kabupaten Kota se Jawa Timur. Ketua KPU Propinsi Jawa Timur Eko Sasmito dalam sambutan pembukaan menyampaikan bahwa Workshop Formulir Alat Bantu Periksa Pelaksanaan Pemilu Akses bagi Pemilih Penyandang Disabilitas merupakan kerjasama pertama KPU Jawa Timur dengan JPPR dan harapannya akan disusul kerjasama pada kegiatan-kegiatan lain dimasa yang akan datang terutama dalam pelaksanaan PILKADA 2018 di Jawa Timur.
Tolhas Damanik salah satu penasehat hak asasi penyandang disabiltas AGENDA diawal materinya Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak, pengertian tersebut sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2016 pasal 1. Dari pengertian tersebut beliau juga menyampaikan habwa hak kaum disabilitas dalam pemilu diantaranya adalah Memilih dan dipilih dalam jabatan public, Menyalurkan aspirasi politik, Memilih partai politik/individu , Membentuk/menjadi anggota/pengurus parpol atau ormas, Membentuk/bergabung/mewakili OPD, Berperan serta dalam kepemiluan serta Memperoleh aksesibilitas dalam pemilu. Terkait dengan hal tersebut maka AGENDA berharap KPU sebagai penyelenggara pemilu dapat memfasilitasi penyandang disabilitas disemua tahapan pemilihan baik pra election, election atau pasca election.

Dalam workshop tersebut para peserta juga diminta memberikan review form alat bantu periksa pelaksanaan pemilu akses bagi penyandang disabilitas yang diperuntukkan bagi penyelenggaran pemilu mulai PPDP, KPPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten Kota dan KPU Propinsi.
Perlu diketahui bahwa AGENDA merupakan buah kerjasama antara International Foundation for Election System (IFES), organisasi penyandang disabilitas (Disabel person organization, DPO) dan organisasi masyarakat sipil (civil society organization, CSO) yang bekerja pada bidang pemilu. Agenda saat ini didanai oleh Departemen Luar Negeri dan perdagangan Australia dan selama fase pertama proyeknya didanai United States Agency for International Development (USAID). Yud.