Yogyakarta Materi Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Laporan Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) 2018 yang digelar di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hari kedua tanggal 11 Oktober 2017 dilaksanakan Diskusi panel Proses Register, Pengesahan dan pengelolaan dana Hibah serta Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Hibah secara serentak oleh Kanwil Jogja, dalam hal ini di jelaskan cara cara pengesahan hibah langsung dalam bentuk barang atau barang harus ada registernya. Dan menentukan estimasi pagu anggaran yang masuk ke DIPA,  SP3HL sekarang sudah bisa di lakukan di kanwil perbendaharaan setempat. (11/10)

DJN Keuangan, Bayu setiawan menyampaikan “hibah dan hutang berasal dari luar, hibah pemberian yang tidak dimintakan cicilannya dan bersifat sukarela tidak ada kewajiban dari penerima untuk mengembalikan, kalau hutang kita punya tanggungan untuk mengembalikan”. Di KPU ada 2 sisi pencatatan hibah dan sisi pencatatannya dengan cara pengeshan melaui SP2HL. Belanja yang ada di kita (APBN) adalah dicatat sebagai belanja biasa yang berasal dari penerimaan hibah. Evaluasi dari beberapa hal yang menjadi temuan BPK dalam pilkada 2016, antara lain penyajian kas dan setara kas di bendahara, catatan di rekening koran berbeda dengan yang tercatat dengan di laporan keuangan neraca.  Pada 78 satker senilai Rp.198,24 Milyar; tercatat selisih nilai dengan catatan pembuakuan dengan nilai kas yang sebenarnya senilai Rp. 566,49 juta; dan dan nilai sisa kas lainnya di 3 kpu senilai 2,08 miliar tidak dapat dipertanggungjawabkan,. Dan beberapa dari hal tersebut yang harus menjadi perhatian untuk pengelolaan dana hibah pemilu kedepan.

Saran dari BPK ke KPU belanja yang bersumber dari dana hibah dilakukan rutin perbulan. Dalam revisi DIPA menyesuaikan akun dengan rencana belanja ataupun dalam tahun yang bersangkutan. Bayu juga menyampaikan Antisipasi dari permasalahan permasalah tersebut

  1. Saat menerima kas hibah Pilkada dari Pemda, KPUD mencatat berdasarkan nilai dalam NPHD.
  2. Mencatat jasa Giro
  3. Jumlah belanja yang disahkan dalam SP2HL harus sama dengan jumlah belanja yang sebenarnya (didukung oleh dokumen sumber yang dapat dipertanggungjawabkan)
  4. Untuk kasus TGR bendahara arus segera segera diselesaikan dengan melakukan penggantian atau melaui jalur hukum sesuai peraturan dengan disertai surat/ bukti terlebih dahulu.
  5. Untuk menyikapi belanja tahun lalu yang belum di SPHLkan seharusnya disahkan pada tahun yang sama dengan belanja yang dilaksanakan.
  6. K/L yang tidak melaporkan Hibah yang diterimanya kepada Menteri keuangan sebagaimana yang dituangkan dalam LHP BPK selama 2 tahun berturt turut makan K/L terseburt dikenakan sanksi berupa tidak diperkenankan menerima hibah yang penarikannya melaui kuasa BUN pada tahun tahun anggaran berikutnya.

Rekening kementrian lembaga harus sudah di tutup jika kegiatan sudah selesai,  dan mengajukan nomor ijin rekening karena jika rekening belum ada ijinnya maka di anggap rekening liar. tutup Bayu.(free)