Srby, Panwaslu Kab/kota dapat melaksanakan pengawasan dalam bentuk audit dokumen pengadaan barang atau jasa yang digunakan dalam pelaksanaan pemilihan 2018 apabila dianggap dalam proses pengadaan barang dan jasa bermasalah. Hal ini disampaikan oleh Bernas Dermawan Sutrisno Ka. Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu (TP3) sekretariat Jendral Bawaslu RI pada Rapat Koordinasi Pengadaan Logistik Pemilihan 2018 tingkat nasional di Surabaya (21/11).

Disampaikan juga bahwa dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan pemilihan terutama menyangkut Pengadaan Logistik Pemilihan meliputi pelaksana logistik pelaksanaan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya.
Proses pengawasan oleh panwaslu meliputi tahap PERENCANAAN tentang Ketertutupan akses dan data perencanaan non tahapan logistik; Penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan anggaran; Penentuan standard dan spesifikasi kebutuhan tidak sesuai; Terlambat mengumunkan lelang; Lelang tidak terbuka; Pemenang tender diluar pulau.

Selain itu dalam PRODUKSI pengawasan oleh panwaslu terfokus pada Petugas KPU tidak melakukan verifikasi pencetakan secara cermat; Standard dan spesifikasi tidak sesuai; Jumlah yang dicetak tidak sesuai yang ditetapakan;
Jadwal Produksi tidak tepat waktu; Kondisi pabrik tidak terstandar.

Adapun untuk proses PENDISTRIBUSIAN logistik menyangkut Pengepakan tidak terstandar; Tidak ada pengawalan aparat; Moda Tranpotasi; Geografis dan Keamanan; Gudang KPU tidak layak; serta Sortir tidak benar.

Perlu diketahui bahwa sesuai UU 1 tahun 2015 yang dirubah dengan UU 8 tahun 2016 dan dirubah terakhir di UU 10 tahun 2016 pada pasal 30 disebutkan bahwa tugas pengawas pemilu diantaranya adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan termasuk didalamnya pengawasan terhadap perlengkapan pemilihan dan distribusinya. (YUD)