Kediri – Komisioner Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo berharap Tahapan Pemilihan Serentak di Indonesia khususnya di Jawa Timur semuanya berakhir di meja Pleno KPU. Hal ini disampaikan saat memberikan sambutan pada kegiatan Rapat Koordinasi Bawaslu Provinsi dan Panswalu Kab/Kota dengan KPU Propinsi dan KPU Kab/Kota se-Jawa Timur di Hotel Merdeka Madiun (Jumat, 15/12).

Meja Pleno yang dimaksud disitu merupakan pleno penetapan calon terpilih dalam pemilihan, dengan tidak ada sengketa didalamnya. Untuk mewujudkan hal tersebut maka dibutuhkan lembaga samping yang disebut dengan BAWASLU dan DKPP.

Komisioner Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo

Keberadaan BAWASLU dan DKPP dalam pemilu dan pemilihan merupakan perwujudan pelaksanaan salah satu pendekatan bahwa pelaksanaan kekuasaan negara harus ada pembagian kekuasaan. KPU sebagai pelaksana pemilu mempunyai kekuasaan mutlak terhadap pelaksanaan pemilu dan pemilihan. KPU menetapkan tahapan pemilu, melaksanakan tahapan yang telah ditetapan serta menetapkan calon terpilih. Untuk menjamin semua proses tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka dibutuhkan lembaga yang khusus mengawasi pelaksanaan tahapan tersebut. Lembaga itu adalah Bawaslu ditingkat pusat dan provinsi serta Panwaslu di tingkat Kab/Kota.

Selain dua lembaga tersebut, KPU dan Bawaslu juga butuh lembaga lain yang mengawasi sumberdaya manusia pelaksana pemilu dan pengawas pemilu tersebut. Peran mengawasi sumberdaya manusia itu merupakan peran dari Dewan Kehormatan penyelenggara Pemilu (DKPP). Dengan adanya tiga pilar tersebut (KPU, BAWASLU dan DKPP) maka diharapkan proses pelaksanaan demokrasi tidak ada lagi lembaga yang memiliki kewenangan mutlak.

Ratna Dewi Pettalolo juga menyampaikan bahwa pelaksanaan pemilu juga merupakan pelaksanaan penegakan Hak Asasi Manusia. “Pemuktahiran data Pemilih, Pencalonan, Kampanye sampai dengan Pemungutan suara merupakan perwujudan dari Penegakan Hak Asasi Manusia. Masyarakat berhak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap yang merupakan hasil dari pemuktahiran data pemilih, setiap warga negara yang memenuhi syarat berhak untuk mencalonkan diri dan melaksanakan kampanye saat telah ditetapkan sebagai pasangan calon serta setiap pemilih berhak untuk memberikan suaranya dalam pemungutan suara. Jadi semua tahapan tersebut harus berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menjamin pelaksanaan Hak Asasi manusia” ungkap Ratna Dewi. Untuk itu dituntut peran serta Bawaslu dan Panwaslu untuk menjamin melaksanaannya sesuai dengan regulasi yang berlaku. (Yud)