Kediri – KPU Kota Kediri melakukan supervisi ke kantor sekretariatan PPK Mojoroto (19/12). Kegiatan supervisi ini dilakukan oleh Agus Rofiq selaku Ketua KPU Kota Kediri, dan Pusporini Indah Palupi selaku Komisioner KPU Kota Kediri divisi Teknis.

Hasil dari supervisi tersebut, menghasilkan beberapa poin terkait kinerja PPS dibawah naungan PPK Mojoroto, antara lain ;

  1. PPS Lirboyo

PPS Lirboyo menjadi perhatian dikarenakan anggota dari PPS Lirboyo perlu pembinaan ekstra karena sama sekali anggotanya belum pernah menjadi penyelenggara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018 dan perlu ditinjau kembali perlengkapan kantor yang masih belum dipersiapkan oleh sekretariat seperti komputer dan printer.

  1. PPS Mojoroto

PPS Mojoroto menjadi perhatian dikarenakan daftar pemilih di Wilayah Kelurahan Mojoroto memiliki daftar pemilih terbanyak selain itu juga perlu diperhatikan untuk daftar pemilih yang berada di Lapas diwilayah Mojoroto perlu diadakan evaluasi mengenai daftar pemilih tersebut.

  1. PPS Bandar Lor

PPS Bandar Lor perlu diperhatikan karena perlu dievaluasi kembali mengenai daftar pemilih di wilayah Bandar Lor selain termasuk ke dalam daftar pemilih terbanyak juga trermasuk dalam daftar pemilih yang berada dilingkungan Pondok Pesantren dan Rumah Sakit Gambiran yang berada di Kelurahan Bandar Lor.

Ketua KPU Kota Kediri, Agus Rofiq (mengenakan batik dan peci) serta Pusporini Indah Palupi selaku Komisioner KPU Kota Kediri divisi Teknis (mengenakan kemeja merah) berinterksi/berdiskusi dengan anggota PPK Mojoroto

 

Selain hal itu, Supervisor juga menambahkan terkait Tupoksi ( Tugas Pokok dan Fungsi) Sekretariat perihal dukungan dan Kinerja Sekretariat dalam membantu PPK maupun PPS. Penambahan masukan juga diberikan mengenai Buku Aduan Masyarakat untuk segera dibuat yang dapat dipergunakan sebagai bentuk dari pengaduan masyarakat yang diterima oleh PPK Mojoroto terkait Tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018. Buku tersebut juga dapat digunakan sebagai suatu masukan yang diterima dari masyarakat baik itu saran maupun kritikan. Tak hanya itu saja, penamabahan masukan  terakhir mengenai laporan kegiatan serta dokumentasi kegiatan untuk segera dibuat setiap ada kegiatan karena jika tidak segera dibuatkan maka pekerjaan  yang lain akan menumpuk dan akan menambah beban untuk pekerjaan yang lainnya.

Hasil dari supervisi PPK Mojoroto bisa menjadi acuan bagi anggota PPK kecamatan lain untuk mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang ada baik di PPK maupun di PPS. Serta anggota PPK seluruh Kota Kediri dapat mengaplikasikan masukan tersebut dalam kegiatan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri serta Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.