Kediri – KPU Kota Kediri menghadiri acara rapat kerja penyusunan daftar inventaris masalah subtansi materi pencalonan Pemilu 2019 di Surabaya (27/12). Dihadiri oleh seluruh divisi teknis KPU Kab/Kot se-Jawa Timur. Komisioner KPU Kota Kediri Divisi Teknis, Pusporini Indah Palupi mewakili KPU Kota Kediri pada acara tersebut.

Acara dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Arif Budiman, dalam sambutannya Arif Budiman menyampaikan bahwa acara rapat kerja penyusunan daftar inventaris masalah subtansi materi pencalonan Pemilu 2019 juga dilaksanakan di seluruh KPU Provinsi di Indonesia. Hal tersebut bertujuan untuk menyamakan pemahaman KPU seluruh Indonesia.

Acara rapat kerja penyusunan daftar inventaris masalah subtansi materi pencalonan Pemilu 2019, banyak yang meminta membahas tentang PKPU No.15/2017  dan banyak masukan dan kritik. Salah satunya dari IDI (Ikatan Dokter Indonesia) menyampaikan bahwa untuk pemeriksaan kesahatan pasangan calon mungkin bias menggunakan RS (Rumah Sakit) tipe A. Jika menggunakan RS tipe B, apabila ada  pasangan calon yang membutuhkan follow up pengecekan kesehatan IDI tidak bisa mengakomodir dan terlebih lagi apabila RS tersebut menyatakn kesahatan pasangan calon memenuhi syarat, sehinggg surat keteragn dari RS tipe B tersebut dinyatakan palsu jika ada gugatan. Pesan yang harus dipegang oleh komisioner “Berhati-hati dalam mengeluarkan statement/pernyataan kepada extern”, karena keputusan selalu diambil secara bersama-sama. Sehingga nantinya tidak ada perselisihan dalam pelaksanaanya.

Acara dilanjutkn pemaparan materi oleh Ferry Kurnia, mantan Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur periode yang lalu. Ada poin penting dari hasil pemapararan Ferry kurnia, yaitu jika KPU ingin mendapatkan kepercayaan dari public maka KPU harus menjunjung tinggi transparasi, profesionalias, dan independensi. Terpenting lagi berkaitan dengan penyusunan daftar inventaris masalah subtansi materi pencalonan Pemilu 2019 adalah Mekanisme syarat calon perlu dipahami. (Puspo)