Home / Opini / PILKADA KOTA KEDIRI 2018 SEPI PASLON PERSEORANGAN, NAMUN RAMAI KARENA SERENTAK

PILKADA KOTA KEDIRI 2018 SEPI PASLON PERSEORANGAN, NAMUN RAMAI KARENA SERENTAK

Drs. H. Agus Rofiq Ketua KPU Kota Kediri Div. SDM dan PARMAS KPU Kota Kediri

Kediri – Sepi…..itulah kata yang menggambarkan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri tahun 2018 pasca berakhirnya waktu penyerahan dukungan pasangan calon perseorangan pada 29 Nopember 2017. Hal ini menjadi suatu yang tidak biasa di Kota Kediri. Pengalaman Pilkada sebelumnya yang selalu ramai dengan pasangan calon perseorangan, tidak akan terjadi di Pilkada 2018.  Musnah sudah harapan KPU Kota Kediri yang telah menganggarkan empat pasangan calon dari jalur perseorangan.

Kota Kediri dengan tiga kecamatan dan jumlah penduduk dikisaran 300 ribuan, akan menggelar Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri pada 27 Juni 2018. Berbeda dengan Pilkada-pilkada Kota Kediri sebelumnya, pada Pilkada 2018 dipastikan tidak ada Calon Walikota dan Wakil Walikota dari unsur perseorangan. Ini yang menjadikan Pilkada Kota Kediri 2018 tidak seramai sebelumnya. Pada Pilkada Kota Kediri 2008, delapan pasangan calon menghiasai surat suara, tiga pasangan calon diantaranya dari unsur perseorangan. Walaupun perolehan suara mereka tidak signifikan dibandingkan dengan pasangan calon dari unsur patai politik, yaitu hanya 9,16% tetapi keberadaan pasangan calon perseorangan memberikan banyak pilihan bagi masyarakat Kota Kediri untuk memilih Walikota dan Wakil Walikotanya.

Begitu juga dengan Pilkada tahun 2013, tujuh pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU Kota Kediri, dua diantaranya dari unsur persorangan. Hasilnya pun juga tidak jauh beda dengan pilkada 2008, pasangan calon perserorangan memperoleh suara yang kurang signifikan. Total dua pasangan calon perseorangan hanya dapat meraup 1,9 % suara sah pemilih.

Tren semakin menurunnya jumlah pasangan calon perseorangan pada pilkada 2008 dan 2013 ternyata dibayar lunas pada pilkada 2018 yang tanpa pasangan calon perseorangan. Yang menjadi tanda tanya besar adalah apa penyebab dari penurunan jumlah calon perseorangan tersebut. Apakah karena semakin rumitnya regulasi yang ada ataukan karena semakin banyaknya jumlah dukungan yang harus dihimpun oleh pasangan calon perseorangan atau bahkan karena rasa pesimis dari mereka yang akan mencalonkan diri dari jalur perseorangan karena dua pengalaman pilkada terakhir yang perolehan suaranya tidak signifikan.

PKPU 15 tahun 2017 tentang perubahan atas PKPU 3 tahun 2017 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau walikota dan wakil walikota pada pasal 11 menyebutkan bahwa Penduduk yang dapat memberikan dukungan yaitu penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir danatau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan atau penduduk tersebut dapat memberikan dukungan sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih yang berdomisili di daerah Pemilihan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun. Pasal ini yang membedakan dengan regulasi di Pilkada sebelumnya. Selain hal tersebut dibutuhkan kemampuan teknologi informasi bagi Tim Pasangan Calon Perseorangan dikarenakan adanya kewajiban pasangan colon perseorangan untuk menginput terlebih dahulu identitas pendukungnya dalam sistem informasi pencalonan (SILON) KPU. Regulasi tersebut yang kemungkinan dianggap sulit bagi masyarakat untuk menempuh jalur perseorangan dalam Pilkada Kota Kediri 2018 sehingga urung mendaftarkan diri.

Senada dengan PKPU 15 tahun 2017, jumlah dukungan yang dibutuhkan oleh pasangan calon perseorangan untuk pilkada 2018 Kota Kediri meningkat drastis. Pada Pilkada 2008 dan Pilkada 2013, pasangan calon hanya butuh dukugan sejumlah 5 % dari jumlah penduduk Kota Kediri atau sekitar 13.000an pendukung, tapi di tahun 2018 pasangan calon perseorangan butuh 20.928 dukungan jumlah, itu merupakan nilai 10 % dari Jumlah Daftar Pemilh Tetap (DPT) Pemilu Presiden dan Wakil Persiden 2014 yang merupakan pemilu terakhir di Kota Kediri. Kenaikan yang lumayan banyak dibanding pilkada sebelumnya ini yang kemungkinan menjadi penyebab berikutnya masyarakat enggan mencalonkan diri dalam Pilkada Kota Kediri 2018 dari jalur perseorangan.

Kemungkinan ketiga penyebab lain selain regulasi dan jumlah dukungan adalah pengalaman hasil yang diperoleh pasangan calon perseorangan yang tidak bisa berbuat banyak dalam perolehan suara. Pilkada 2008 dengan delapan pasang Calon Walikota dan Wakil Walikota, calon perseorangan tertinggi hanya memperoleh 5,189 % dari total suara sah, sedangkan di pilkada 2013 dengan tujuh pasangan calon, calon perseorangan tertinggi hanya memperoleh 1,508 % suara sah. Perolehan suara yang tidak signifikan dibandingkan perolehan suara pasangan calon dari jalur partai politik yang rata-rata diatas 20 % suara sah.

Tidak adanya pasangan calon perseorangan dalam pilkada Kota Kediri 2018 menjadi pelajaran bagi KPU Kota Kediri bahwa banyaknya Pasangan calon perseorangan di pilkada-pilkada sebelumnya belum tentu sama polanya dengan Pilkada-Pilkada berikutnya. Butuh kajian mendalam untuk memprediksi kemunculan pasangan calon perseorangan. Paling tidak untuk saat ini angan-angan dan anggaran dengan empat pasangan calon menjadi hal yang mustahil dan menjadikan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018 sepi dari pasangan calon perseorangan. Semoga ketiadaan pasangan calon perseorangan tidak menjadikan menurunnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kota Kediri 2018 dan Pilkada Kota Kediri tetap semarak karena Serentak.

*DISADUR DARI BULETIN IDE : Inspirasi Demokrasi KPU Provinsi Jawa Timur Edisi 20 Desember 2017

Tentang admin

Lihat Juga

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DI KPU BEDA

Perempuan di Indonesia adalah sumber daya  potensial yang apabila diberi kesempatan akan maju dan meningkatkan  …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *