Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri melaksanakan sosialisasi pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang akan datang, Selasa (6/3) bertempat di Balaikota Kediri

Kediri – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri melaksanakan sosialisasi pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang akan datang, Selasa (6/3) bertempat di Balaikota Kediri. Acara sosialisasi dihadiri oleh Ketua KPU Kota Kedir, Agus Rofiq beserta sekretariat dan jajaran, Kepala Kecamatan dan Kepala Kelurahan se-Kota Kediri.

Agus Rofiq menyampaikan bahwa Pileg dan Pilpres 2019 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. “Pileg dan Pilpres 2019 berbeda karena nanti pemilih khususnya di Kota Kediri akan mendapat 5 surat suara,”tutur Agus Rofiq. “Kalau sebelumnya kan terpisah antara Pileg dan Pilpres,”tambahnya.

Sesuai dengan tahapan yang ada, KPU Kota Kediri diberi amanah dari KPU RI untuk segera membentuk PPK dan PPS untuk Pileg dan Pilpres 2019 yang akan datang. Terkait hal tersebut, pembentukan PPK dan PPS diatur menjadi 2 mekanisme, yaitu mekanisme seleksi terbuka dan pengangkatan kembali.

Kepala Kecamatan dan Kepala Kelurahan se-Kota Kediri mengikuti sosialisasi pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang akan datang, Selasa (6/3) bertempat di Balaikota Kediri

“Mekanisme seleksi terbuka diperuntukkan KPU kabupaten/atau kota yang tidak menyelenggarakan Pilkada serentak 2018 dan mekanisme pengangkatan kembali diperuntukkan KPU kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2018, termasuk Kota Kediri,”terang Agus Rofiq saat memberikan sosialisasi di Balai Kota Kediri.

Mekanisme pengangkatan kembali tidak serta merta dilakukan terhadap PPK dan PPS yang sudah terbentuk sekarang, melainkan harus melalu mekanisme kembali. “Harus melalui mekanisme evaluasi, dimana anggota PPK dan PPS yang sekarang belum pernah menjabat pada posisi yang sama selama dua periode berturut-turut. Kedua, melalui mekanisme penilaian kinerja,”tutur Agus Rofiq. “Mengenai penilaian kinerja, rata-rata PPK dan PPS nilainya bagus, namun ada beberapa yang nilainya kurang memuaskan,”lanjutnya.

Ketentuan anggota PPK dan PPS pada Pilkada serentak 2018 dapat diangkat kembali dengan ketentuan sebagai berikut ; anggota PPK dan PPS masih memenuhi syarat sebagai PPK dan PPS, dilakukan evaluasi terhadap kinerja PPK dan PPS (evaluasi dilakukan menggunakan metode kuesioner)