Moch. Wahyudi, Komisioner KPU Kota Kediri divisi keuangan, umum, dan logistik (berbatik merah) menjadi moderator, dan untuk narasumber Komisioner KPU Kota Kediri divisi hukum, Nurul Mamnun, serta Drs. H. Achmad Maqsudi, MSi, Ak. dari Ikatan Akuntan Provinsi Jawa Timur dalam acar sosialisasi dan bimbingan teknis laporan dana kampanye (LPSDK dan LPPDK) dalam Pilwali 2018. Bertempat di kantor KPU Kota Kediri (13/3).

Kediri – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri melaksanakan sosilisasi dan bimbingan teknis laporan dana kampanye (LPSDK dan LPPDK) pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri tahun 2018, bertempat di kantor KPU Kota Kediri, Selasa (13/3). Acara ini dihadiri oleh Komisioner KPU Kota Kediri beserta secretariat dan jajaran, Drs. H. Achmad Maqsudi, MSi, Ak. dari Ikatan Akuntan Provinsi Jawa Timur, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Kediri, dan tim kampanye pasangan calon.

Pusporini Indah Palupi, Komisioner KPU Kota Kediri divisi teknis membuka acar dengan menyampaikan sambutannya. “Sedikit me-review Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) harus diserahkan pada tanggal 14 Februari 2018, dan semua pasangan sudah memenuhi. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) terakhir harus dikumpulkan terakhir tanggal 20 April 2018 dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) terakhir pada tanggal 24 Juni 2018. Saya berharap tim kampanye menyerahkan laporan tidak mepet dengan batas terakhir waku, karena takut nantinya masih ada perbaikan,”jelas Pusporini Indah Palupi. Bu Puspo sapaan akrabnya juga menyampaikan harapannya bagi tim kampanye pasangan calon untuk mengikuti acara dengan maksimal. “Saya berharap acar ini diikuti secara maksimal supaya nanti pada saat pembuatan laporan dana kampanye tidak ada kendala,” tandasnya mengakhiri sambutannya.

Komisioner KPU Kota Kediri divisi hokum, Nurul Mamnun yang juga selaku narasumber dalam acara memaparkan materinya.”Kewajiban peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri tahun 2018 ada tiga yaitu, LADK, LPSDK, dan LPPDK,”jelasnya.  “Tidak sekedar membuat laporan saja, namun pahami cakupan-cakupan di dalamnya,”lanjutnya.

Cakupan laporan LPSDK, harus mencantumkan seluruh penerimaan sumbangan setelah laporan LADK. Sedangkan cakupan untuk LPPDK, harus mencantumkan seluruh penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang disajikan melalui pendekatan aktifitas.

Nurul Mamnun juga menjelaskan tentang larangan sumber dana kampanye.”Negara asing, lembaga swasta asing, LSM asing dan warga negara asing. Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya, pemerintah dan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Desa atau sebutan lainnya,”terang Nurul Mamnun.

Selanjutnya, Achmad Maqsudi memaparkan materinya mengenai LPSDK dan LPPDK. “LPSDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima pasangan calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota,”jelas Achmad Maqsudi. “ LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran dana kampanye,”lanjutnya.

Achmad Maqsudi menyampaikan kebijakan KPU dalam pelaporan dana kampanye, antara lain meningkatkan pelayanan kepada peserta pemilihan untuk menyusun laporan dana kampanye yang transparan dan akuntabel, menerbikan alat bantu aplikasi untuk memudahkan peserta pemilu menyusun laporan dana kampanye. Kewajiban KPU Prov/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/kota sebagai penyelenggara pemilihan untuk membentuk desk layanan laporan dana kampanye dengan sumber daya manusia yang kapabel, dan memberikan layanan data dan informasi laporan dana kampanye.

Peserta osilisasi dan bimbingan teknis laporan dana kampanye (LPSDK dan LPPDK) pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri tahun 2018, bertempat kantor KPU Kota Kediri (13/3).

Selanjutnya, Achmad Maqsudi menjelaskan mekanisme penetapan jumlah batasan pengeluaran dana kampanye “KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota berkoordinasi dengan partai politik atau gabungan partai politik atau petugas yang ditunjuk pasangan calon untuk mendapatkan masukan. Pembatasan pengeluaran dana kampanye ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota dengan memperlihatkan hasil rapat koordinasi,”ujar Achmad Maqsudi.

Terakhir, Maqsudi menyampaikan pengalaman berharga Pilkada serentak sebelumnya. “Rekening khusus dana kampanye dibuka bukan atas nama paslon, pembatasana pengeluaran dana kampanye belum mencerminkan semangat efisiensi belanja kampanye. Pemenuhan syarata administrasi dan/atau peninjauan lapangan/klarifikasi dalam seleksi KAP, dan kualitas laporan dana kampanye paslon,”tandasnya. Acara dilanjutkan dengan tanya jawab dengan tim kampanye paslon.

untuk info mengenai contoh laporan LADK, LPSDK, dan LPPDK bisa meng-klik link berikut ini : https://pilkada2017.kpu.go.id/dana-kampanye