Kediri, kpu-kedirikota.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Penyelesaian Sengketa Hukum Pilkada pada TUN dan MK pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri 2018. Acara bertempat di Resto Keboen Rodjo Kediri, Minggu (10/6) dengan dihadiri oleh Komisioner KPU Kota Kediri beserta sekretariat, Kepala atau perwakilan Kejaksaan Negeri, Budi Hery Satrijo, SH selaku narasumber, perwakilan ketiga paslon Pilwali 2018, Ketua Panwaslu, Ketua Kesbangpol, Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Hukum dan Pemerintahan, serta akademisi.

Perwakilan Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Budi Hery Satrijo, SH

Komisioner KPU Kota Kediri Divisi Hukum, Nurul Mamnun memparkan materinya. Ia menyampaikan terkait dengan objek perkara perselisihan hasil Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. “Keputusan KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota yang mempengaruhi terpilihanya pemohon sebagai paslon gubernur dan wakil gubernur, paslon bupati dan wakil bupati, dan paslon walikota dan wakil walikota,”ujar Nurul Mamnun.

Terkait dengan pemohon, ada ketentuan pengajuan permohonan. Nurul Mamnun menjelaskan bahwa sesuai dengan pasal 158 ayat (2) UU 10/2016  juncto pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017. “Perbedaan antara  perolehan suara pemohon dengan perolehan suara calon peraih suara terbanyak ada batas minimalnya dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir,”jelasnya.

Ketentuan batas minimal untuk pengajuan permohonan berdasarkan jumlah penduduk dan perbedaan perolehan suara. Jumlah penduduk sebanyak 250.000 jiwa perbedaan perolehan minimal 2%. Jumlah penduduk 250.000 – 500.000 jiwa perbedaan perolehan suara 1,5 %. Jumlah penduduk 500.000 – 1 jt jiwa perbedaan perolehan suara minimal 1 % dan jika jumlah penduduk lebih dari 1 jt makan perbedaan perolehan suara minimal 0,5%.

Terakhir Nurul Mamnun menyampaikan mengenai tahapan penanganan perkara perselisihan hasil (vide pasal 3 PMK 7/2017), ada beberapa tahapan ;

  1. Pengajuan permohonan pemohon
  2. Pemeriksaan kelengkapan permohonan pemohon
  3. Perbaikan kelengkapan permohonan pemohon
  4. Pencatatatn permohonan pemohon dalam BRPK
  5. Penyampaian salinan permohonan pemohon kepada termohon dan pihak terkait
  6. Pemberitahuan sidang kepada para pihak
  7. Pemeriksaan perkara
  8. Pengucapan putusan
  9. Penyerahan salinan putusan