Home / Berita Terkini / MEMOTRET PENEGAKAN HUKUM PEMILU DALAM PRESPEKTIF UU 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU

MEMOTRET PENEGAKAN HUKUM PEMILU DALAM PRESPEKTIF UU 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU

MEMOTRET PENEGAKAN HUKUM PEMILU

DALAM PRESPEKTIF UU 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU

Oleh : NURUL MAMENUN

(Divisi Hukum KPU Kota Kediri)

Salah satu syarat pokok demokrasi adalah adanya sistem pemilihan umum (pemilu) yang jujur dan adil ( free and fair election). Pemilu jujur dan adil dapat dicapai apabila tersedia perangkat hukum yang mengatur proses pelaksanaan pemilu. Karena itu, diperlukan peraturan perundang-undangan yang mampu mengatur seluruh kegiatan pemilu, sekaligus melindungi para penyelenggara, kandidat, pemilih, pemantau, dan warga negara pada umumnya dari segala macam ketakutan, intimidasi, penyuapan dan berbagai praktek curang lainnya yang akan mempengaruhi hasil pemilu.

Sesuai dinamika politik yang berkembang, peraturan perundang-undangan pemilu di Indonesia mengalami perubahan yang kian kompleks dalam mengatur berbagai macam kegiatan pemilu. Tulisan ini setidak-tidaknya akan memotret bagaimana sistem dan desain penegakan hukum pemilu jika dilihat dari prespektif undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. UU 7 tahun 2017 tentang pemilu, jika dilihat dari model dan sistem penegakan hukum pemilu, telah banyak mengalami perubahan yang cukup signifikan baik dari sisi tugas dan kewenangan penyelenggra pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang secara formal melaksnakan tugas pengawasan dan penegakan hukum pemilu, maupun dari sisi  proses serta mekanisme penegakan hukum pemilu itu sendiri.

Jika  kita bandingkan dengan UU sebelumnya, (UU yang mengatur pemilu sebelumnya adalah UU no 15 tahun 2011 tentang penyelanggara pemilu dan UU nomor 8 tahun 2012 tentang pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD) maka dapat dilihat telah terjadi perubahan perubahan mendasar terkait dengan peran bawaslu serta desain sistem penegakan hukum pemilu. UU 7 tahun 2017 tentang pemilu memuat terobosan penguatan kewenangan Bawaslu dalam menegakan hukum pemilu.

 

  1. TUGAS BADAN PENGAWAS PEMILU

Tugas Bawaslu dalam UU 15 Tahun 2011, pasal 73 ayat (2) disebutkan; Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis. Sementara itu di UU 7 Tahun 2017 pasal 93 huruf (b) disebutkan Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: a. Pelanggaran Pemilu; dan  b. Sengketa Proses Pemilu. Dengan demikian, Dalam UU 7 Tahun 2017 semakin diperjelas bahwa objek pencegahan dan penindakan ialah Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu, dimana pada UU 15/2011 hanya dilakukan pada pelanggaran Pemilu saja. Selanjutnya, Pada UU 15/2011 Bawaslu hanya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye. Sementara, rumusan di UU 7 2017 pasal 93 hurf d angka 5, disebutkan tugas Bawaslu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas pelaksanaan kampanye dan dana kampanye. Dengan demikian, terjadi perluasan atas objek pengawasan yang semula hanya mengawasi pelaksanaan kampanye menjadi mengawasi pelaksanaan kampanye dan Dana Kampanye.

Hal pokok yang penting, berkaitan tugas serta kewenangan Bawaslu adalah melakukan pencegahan terhadap pelanggaran Money Politics yang Terstruktur Sistematis Massif (TSM). Pencegahan Money Politics tidak dinyatakan secara eksplisit dalam UU 15/2011, sementara itu pasal 93 huruf e UU 7 Tahun 2017, disebutkan secara eksplisit Mencegah terjadinya praktik politik uang. Dengan demikian UU 7 Tahun 2017 memperkuat tugas Bawaslu dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran Money Politics yang Terstruktur Sistematis Massif (TSM). Selain itu, tugas baru Bawaslu adalah dalam hal pengawasan terhadap ASN, TNI, dan POLRI, dimana tugas ini tidak diatur dalam UU 15 Tahun 2011. Dalam UU 15 Tahun 2011 pasal 73 (3) huruf e, disebutkan bawaslu mengawasi pelaksanaan putusan Pelanggaran Pemilu. Sementara di UU 7 Tahun 2017 pasal 93 huruf g disebutkan, Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:…3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kab/Kota;4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota;5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas ASN, TNI, dan POLRI. Dengan demikian, Dalam UU 7/2017 disebut secara eksplisit apa-apa saja putusan/keputusan yang dapat diawasi pelaksanaannya, ditambah dengan keputusan mengenai netralitas ASN, TNI, dan POLRI.

Dalam UU 15/2011 tidak terdapat tugas untuk menyampaikan dugaan pelanggaran etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP. Sementara di UU 7 Tahun 2017, Bawaslu Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP (Pasal 93 huruf h. Dengan demikian Ada perluasan tugas dari Bawaslu, UU  7/2017 menyebutkan bahwa Bawaslu memiliki tugas untuk menyampaikan dugaan pelanggaran etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP, yang pada UU 15/2011 tidak ada tugas tersebut melainkan hanya mengawasi pelaksanaan putusan DKPP mengenai pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Pada UU 15 Tahun 2015 Belum ada pengaturan tentang  tugas penyampaian dugaan tindak pidana Pemilu kepada Sentra Gakkumdu. Di UU 7 Tahun 2017, Secara eksplisit disebutkan bahwa Bawaslu bertugas untuk menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), pasal 93 huruf I UU 7 Tahun 2017.

Berkaitan dengan pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu,  pada UU 15 Tahun 2011 Tidak ada pasal khusus yang menjelaskan tugas bawaslu dalam melakukan pencegahan; penindakan pelanggaran; dan sengketa Pemilu. Sementara di UU 7 Tahun 2017, pasal 94 jelas disebutkan bahwa Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu, Bawaslu bertugas: a.mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu; b.mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu; c.berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan d.meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. (2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu bertugas: a.menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu; b.menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu; c.menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu; dan d.memutus pelanggaran administrasi Pemilu. (3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu bertugas: a.menerima permohonan sengketa proses Pemilu; b.memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu; c.melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; d.melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu. Dengan demikian Terdapat pendetilan tugas Bawaslu dalam Pencegahan; Penindakan; dan Sengketa Proses Pemilu dimana pendetilan itu tidak diatur dalam UU sebelumnya. Sekaligus tugas ini menjadikan Bawaslu bertindak dan  peran baik sebagai penyelidik, penyidik, hingga pemutus pelanggaran.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terkait dengan tugas Bawaslu,  UU 7 Tahun 2017 memberikan penguatan tugas dan wewenang pada Bawaslu dalam menegakan hukum pemilu. Kewenangan kuat yang paling mencolok adalah menindak dan memutus pelanggaran.

 

  1. KERANGKA HUKUM PENEGAKAN HUKUM PEMILU

Membahas persoalan penegakan hukum pemilu, setidaknya membahas dua hal. Pertama,  pelanggaran pemilu, dan kedua, sengketa pemilu. Pelanggaran pemilu terdiri atas pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administrasi pemilu serta pelanggaran tindak pidana pemilu. Sementara itu sengketa pemilu terbagi atas sengketa hasil dan sengketa non hasil atau sengekta dalam proses pemilu.

 

  1. Pelanggaran Kode Etik Penyelengara Pemilu

Pelanggaran kode etik adalah pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Jika dicermati, rumusan UU 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang mengatur tentang pelanggraran kode etik penyelenggara pemilu tidak berbeda jauh dari UU sebelumnya. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) masih merupakan satu satunya lembaga yang diberikan kewenangan untuk memproses dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu. DKPP dalam UU 7 Tahun 2017 juga diberikan kewenangan untuk dapat membentuk Tim Pemeriksa Daerah (TPD) untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di daerah, meskipun pengambilan keputusan tetap dilakukan melalui rapat pleno DKPP.

 

  1. Pelanggaran Administrasi Pemilu

Pelanggaran Administrasi adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan  Pemilu. Pelanggaran administrasi ini tidak termasuk tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik. Jika dibandingkan dengan UU sebelumnya, ketentuan yang mengatur tentang pelanggaran Administrasi serta penyelesainnya mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dalam UU sebelumnya disebutkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya terkait pelanggaran administrasi pemilu. Sementara itu di UU 7 Tahun 2017 pasal 461 (1) menyebutkan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota  menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran adminatrasi. Dengan demikian, peran  Bawaslu untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran administrasi menjadi semakin kuat. Kewenangan kuat yang paling menonjol adalah menindak dan memutus pelanggaran administrasi.  Di UU sebelumnya, kesimpulan bahwa sebuah tindakan dianggap sebagai pelanggaran dikeluarkan dalam bentuk rekomendasi. Kini kesimpulan tersebut dikeluarkan dalam bentuk putusan. Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota  dapat berupa perbaikan administrasi, teguran tertulis, tidak diikutkan pada tahapan tertentu dan sanksi administrasi lainnya.

Disamping itu, Bawaslu juga mempunyai kewenangan mendiskualifikasi peserta pemilu yang melakukan pelanggaran politik uang. Pasal 286 ayat (1) UU 7 Tahun 2017 melarang peserta pemilu, pelaksana kampanye, dan/atau Tim Kampanye menjajnjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu atau pemilih . pasangan calon  atau calon legislator yang terbukti melakukan pelanggran tersebut dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai calon. Terhadap sanksi pembatalan ini, calon dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung (MA) dalam waktu paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak kepeutusan KPU ditetapkan. MA memutus upaya hukum paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh MA. Hal lain yang menarik adalah jika KPU tidak menindak lanjuti putusan Bawaslu, maka Bawaslu mengadukan KPU ke DKPP, dimana ketentuan ini di UU sebelumnya tidak muncul. UU sebelumnya hanya menyebutkan dalam hal KPU tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu maka Bawaslu memberikan sanksi berupa teguran lisan.

Dengan demikian, kontruksi penegakan hukum pemilu dalam hal ini terkait pelanggaran administrasi ada perkembangan dan keamajuan dari sisi eksekutorial. Hasil kajian dugaan pelanggaran administrasi yang dulu dalam bentuk rekomendasi, sekarang dalam bentuk putusan. Dan ada pengaduan ke DKPP oleh Bawaslu selaku yang membuat putusan dalam hal KPU tidak menindak lanjuti putusan Bawaslu. Posisi Bawaslu juga menjadi kayak peradilan semu (Quasi Justis). Dalam konteks ini, Bawaslu berwenang mengumpulkan barang bukti, membuktikan kesalahan pelaku politik uang, dan berwenang memutuskan kesalahan itu terbukti atau tidak. Kalau tindak pidana korupsi seperti KPK, kewenangan yang dimiliki hanya sampai penuntutan. Lembaga peradilan dalam ini hakim pengadilan yang akan memutus.

 

 

  1. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

Tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam UU pemilu. Di UU 7 Tahun 2017  dalam tindak pidana pemilu, lembaga pengawas paling bawah yang bisa meneruskan laporan tindak pidana pemilu ke kepolisian adalah panitia pengawas tingkat kecamatan (PANWASLU KECAMATAN). Di UU sebelumnya tidak jelas, pengawas tingkat mana yang kemudian boleh melaporkan ke kepolisian. Pasal 476  ayat  (1) UU 7 Tahun 2017 menyatakan Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan atau Panwaslu kecamatan kepada Kepolisian paling lama 1×24 jam sejak ditetapkan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pemilu. Sementara ayat (2) menyatakan penetapan suatu perbuatan adalah tindak pidana pemilu dilakukan setelah berkoordinasi dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Pasal 480 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga memberikan keleluasaan kepada penyidik dalam menyampaikan hasil penyidikan. Penyampaian hasil penyidikan disertai berkas perkara kepada penuntut umum  paling lama 14 hari sejak diterimanya laporan dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka. Penuntut umum dalam  melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri paling lama 5 hari sejak menerima berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka. Smentara itu Pengadilan negeri memeriksa, dan memutus perkara tindak pidana pemilu paling lama 7 hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa, dan dapat dilakukan upaya Banding ke Pengadilan Tinggi  paling lama 7 hari setelah permohonan Banding diterima. Putusan Pengadilan Tinggi merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

Dengan demikian,  sebenarnya UU 7 Tahun 2017 tentang pemilu dari sisi penegakan hukum dalam tindak pidana pemilu relatif  lebih baik dan maju, karena memberikan kewenangan yang mampu mempercepat proses penyelesaian tindak pidana pemilu dimana di UU sebelumnya tidak diatur.

 

  1. Sengketa Pemilu

Sengketa pemilu merupakan sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikelauarkannya Keputusan KPU. Sengketa ini terbagi menjadi dua, sengketa proses dan sengketa hasil. Apabila dicermati, ketentuan ketentuan norma yang ada di UU 7 2017 ada perubahan yang cukup baik dan maju, karena di UU ini lebih memberikan kewenangan dan keleluasaan peran dan tugas bawaslu untuk menangani dan menyelesaikan sengketa.

  1. Sengketa Proses (non hasil pemilu)

Jika di UU lama ( UU 8 Tahun 2012 tentang pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan UU 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu) kewenangan penyelesaian sengketa hanya ada di Bawaslu RI, di pasal 467 ayat (1) UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberikan kewenangan menyelesaikan sengketa sampai kepada Bawaslu Kab/Kota.  Proses penyelesaian sengketa pun  berbeda. Jika di UU sebelumnya disebutkan proses tahapan penyelesian sengketa adalah menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa, mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai mufakat, dan jika tidak mufakat maka Bawaslu mencari alternative lain, maka  di UU 7 Tahun 2017 ini, jika tidak mencapai mufakat maka dilakukan proses adjudikasi. Pasal 468 (4) secara jelas menyatakan; Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antar pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui adjudikasi. Disinilah kemudian lagi lagi menempatkan Bawaslu sebagai Peradilan Semu (Quasi Justice).

Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan verifikasi parpol peserta pemilu, penetapan daftar calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota serta penetapan calon presiden dan wakil presiden. Dan putusan itu bisa diajukan banding ke PTUN, sementara di  UU lama proses pengajuan banding dilakukan ke PT TUN.

  1. Sengketa Hasil Pemilu/ Perselisihan hasil pemilu

Sengketa hasil pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu yang dapat mempegaruhi perolehan kursi peserta pemilu atau mempengaruhi penetapan hasil Pemilu presiden dan wakil presiden. Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun hasil pemilu presiden dan wakil presiden, peserta anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun peserta pemilu presiden dan wakil presiden mengajukan permohonan pembatalan kepada Mahkamah Konstitusi. Hanya di UU 7 Tahun 2017 ini proses penyelesaian di MK tidak dijelaskan berapa hari harus diselesaikan. Tetapi di perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden dibatasi waktu 14 hari. Baik untuk persilishan hasil pemilu legislative maupun pemilu presiden dan wakil presiden terhadap putusan MK KPU wajib untuk menindaklanjuti.

Berdasarkan beberapa paparan diatas, untuk melihat bagaimana desain serta kerangka penegakan hukum pemilu, sebenarnya di UU 7 Tahun 2017 telah dibuat secara lebih lengkap terkait tata cara, mekanisme penegakan hukum pemilu. Rumusan-rumuan  norma UU pemilu dalam hal ini UU 7 Tahun 2017 merupakan rumusan norma yang disusun sebagai bagaian dari upaya penyempurnaan UU sebelumnya, dengan didasari bahwa penegakan hukum pemilu yang merupakan unsur utama pemilu demokratis, jujur dan adil tidak akan pernah terwujud jika model penegakan hukumya lemah. Pertama, tugas dan keweanagan Bawaslu sebagai lembaga formal/alat Negara untuk mengawasi pemilu diperkuat secara tugas pokok fungsinya, mulai dari kewenangan melakukan pencegahan, penindakan sampai kepada menjadikan Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan semacam peradilan semu, yaitu menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggran dan sengketa.

 

Tentang admin

Lihat Juga

MINGGU KE-4 NOVEMBER 2018, KPU KOTA KEDIRI MENGADAKAN RAPAT PERENCANAAN RUTIN

Kediri – Tepat pukul  09.00 WIB, Ketua KPU Kota Kediri membuka Rapat Rutin Perencanaan Minggu …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *