Home / Berita Terkini / PEMBINAAN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KPU JATIM

PEMBINAAN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KPU JATIM

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) wajib dibuat dan disusun oleh pegawai setiap tahun. SKP merupakan kontrak kerja antara atasan dan bawahan dalam 1 tahun, dimana rencana dan target kinerja yang harus dicapai oleh pegawai dalam kurun waktu penilaian  dapat diukur.
Dalam menyusunan SKP harus mengacu dan berdasar pada tugas, jabatan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang diemban sesuai yang telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) lembaga. Cara menyusun dan menilai SKP harus mengacu pada PP 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS.
Sebagai evaluasi yang telah dilakukan oleh provinsi atas SKP yang ajukan KPU Kab/Kota, bahwa dokumen penyusunan dan penilaian SKP yang telah dilaksanakan oleh masing-masing KPU Kab/Kota ternyata masih  belum ada kesamaan.


Oleh karena itu, KPU Prov Jatim memandang perlu untuk diselenggarakan bimtek, dalam rangka untuk penyamaan persepsi dan  ada pemahaman yang sama terkait cara penyusunan dan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2019 di lingkungan KPU Prov. Jatim.
Demikian ucap Sekretaris KPU provinsi Jatim, saat membuka Acara Pembinaan Kepegawaian khusus Bimtek penyusunan SKP di Lingkungan KPU Prov Jatim, Selasa (10/9/2019) bertempat di Aula KPU Kota Surabaya dengan mengundang Sekretaris dan Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik se Jatim, dengan menghadirkan narasumber dari Biro SDM KPU RI.
Dalam acara sehari Bimtek penyusunan SKP di lingkungan KPU Prov. Jatim ini,  langsung  dipraktekan tata cara pengisian per item, kemudian hasilnya di print out dan dicermati langsung oleh Ibu EHA dari Biro SDM KPU RI.


Setelah diselenggarakan bimtek  menyusunan SKP ini, Mohammad Eberta Kawima selaku Sekretaris KPU Prov. Jatim berharap, agar nantinya sudah tidak ada lagi kesalahan dan kendala dalam menyusun SKP di Lingkungan KPU Prov Jatim. Semuanya harus sudah benar, tertib dan lancar. Demikian ucapnya saat menutup acara.

Srt

Tentang admin

Lihat Juga

TUNTASKAN USULAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA (RKBMN) TH. 2019 KPU PROV JATIM GELAR RAKERNIS AGAR 1 GERBONG PROV JATIM BISA SETOR SERENTAK KE KPU RI.

Malang – Lingkup dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) cakupannya tidak sederhana dan simpel, tetapi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *