Home / Berita Terkini / Tugas Pengawasan Internal Wajib Dilaksanakan Sesuai Peraturan

Tugas Pengawasan Internal Wajib Dilaksanakan Sesuai Peraturan

JAKARTA-Bertempat di Grand Sahid Jaya Hotel (21/9), Pada acara pembukaan konsolidasi nasional 2019, Hasyim Ashari, anggota KPU RI div hukum dan pengawasan, memberikan materi awal yang nantinya dijadikan bahan diskusi oleh anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia divisi Hukum dan Pengawasan, yang akan dibagi dalam 5 kelas. Dimana 3 kelas terdiri dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada 2020, dan 2 kelas yang terdiri dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan Pilkada.
Dalam materi yang berjudul “Potret Hukum dan Pengawasan Internal Penyelenggara Pemilu dan Pilkada” tersebut, Hasyim Ashari lebih menekankan pada tugas Pengawasan divisi Hukum dan Pengawasan Internal sesuai dengan Peraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2019 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan Peraturan KPU RI Nomor 17 Tahun 2012.
Tugas pengawasan tersebut adalah tugas baru yang harus dijadikan perhatian khusus, agar slogan divisi Hukum dan Pengawasan sebagai “selimut” KPU bisa terwujud.
Dengan demikian wajib bagi anggota KPU divisi Hukum dan Pengawasan untuk mengetahui seluruh kegiatan di semua divisi dan sekretariat KPU.

Reza

Tentang admin

Lihat Juga

Dokumentasi Data Hasil Pemilu

KPU Provinsi Jawa Timur hari ini (17/10) melaksanakan Rakor Pengelolaan Data Calon Terpilih Hasil Pemilu …