Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2019 merupakan tingkat partisipasi tertinggi dalam gelaran pemilu di negeri ini pasca reformasi. Angka partisipasi masyarakat pada pemilu 2019 yang mencapai angka 82,15 % merupakan Prestasi yang membanggakan bagi KPU sebagai Lembaga yang bertugas menyelenggarakan Pemilu di Indonesia. Tetapi, hal tersebut menjadi beban berat bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota yang melaksanakan Pemilihan kepala Daerah serentak tahun 2020 untuk mempertahankan bahkan meningkatkannya.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pada pasal 448 menyebutkan bahwa Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi pemilu, Pendidikan politik bagi pemilih, survey atau jajak pendapat serta perhitungan cepat hasil pemilu. Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2018 tentang sosialisasi, Pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam pemilu mengartikan Partisipasi Masyarakat meruakan keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam Penyelenggaraan Pemilu.

Menurut Miriam Budiardjo, partisipasi politik (masyarakat) adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan itu mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct action-nya, dan sebagainya (Miriam Budiardjo: Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia, 2008).

Mengacu pada pengertian diatas memang dapat dikatakan bahwa tingkat kehadiran pemilih ke TPS bukanlah satu-satunya hal yang menunjukkan partisipasi masyarakat, ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat guna berpartisipasi dalam pemilu diantaranya menghadiri kampanye, menjadi pemantau, menjadi penyelenggara pemilu ataupun menjadi peserta pemilu. tetapi tidak bisa dipungkiri secara kuantitatif parameter keberhasilan pemilu dapat dilihat dari jumlah pemilih yang memberikan hak pilih dalam pemilu yang mewujudkan tingkat partisipasi masyarakat.semakin tinggi prosentase tingkat kehadiran pemilih yang menggunakan hak pilih, semakin berhadil pelaksanaan pemilu, begitujuga sebaliknya.

Berlawanan dengan hal tersebut, banyak hal yang menjadi penyebab seseorang tidak menggunakan hak pilihnya. Pada hari pencoblosan pemilih sedang sakit, ada kegiatan yang lain, ada diluar daerah, yang kesemuanya tidak sempat mengurus surat pindah memilih, pekerjaan sehari-hari yang memaksa pemilih untuk tidak hadir di TPS juga menjadi faktor teknis sehingga menghalanginnya untuk menggunakan hak pilihnya. Selain itu tidak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pemilu akan membawa perubahan dan perbaikan, ketidakpercayaan dengan peserta pemilu serta beredarnya kabar buruk tentang wakil rakyat dan kepala daerah yang terjerat korupsi memungkinkan untuk mempengaruhi masyarakat untuk menggunakan hak pilih. Selain itu, rentetan jadwal pemilu dan pemilihan yang berhimpitan mulai Pilkada 2015, 2017, 2018, Pemilu 2019 dikhawatirkan juga menimbulkan kejenuhan yang berakibat mengurangi keinginan untuk datang ke TPS.

Tahun 2020 KPU melalui KPU Provinsi dan KPU kabupaten Kota akan menggelar Pemilihan kepala daerah Serentak 2020, tepatnya tanggal 23 September 2020. Tugas berat bagi KPU Provinsi dan KPU kabupaten Kota  untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat diangka 82,15%. Untuk mewujudkan hal itu maka KPU Provinsi dan  KPU Kabupaten Kota harus bisa menyadarkan dan menggandeng semua elemen yang terlibat dalam Pemilihan Kepala Daerah, bahwasannya tugas untuk mempertahankan prosentase partisipasi masyarakat atau bahkan meningkatkan partisipasi masyarakat bukan hanya tugas KPU saja, tetapi juga tugas Pemerintah daerah, Bawaslu, partai politik, pasangan calon dan masih banyak lagi stakeholder yang harus bahu membahu melaksanakan tugas tersebut. Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pertisipasi masyarakat.

  1. Memberikan Pendidikan Pendidikan Politik  kepada Masyarakat

Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Memberikan pemahaman politik kepada masyarakat melalui Pendidikan politik tidak hanya saat tahapan pemilu, tetapi dilaksanakan secara terus menerus sehingga masyarakat dapat melek (memahami) politik. UU 2 Tahun 2011 perubahan atas UU 2 Tahun 2011 tentang partai politik menyatakan bahwa Partai Politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berkaca pada undang-undang tersebut maka partai politik wajib memberikan Pendidikan politik kepada masyarakat bukan hanya saat ada tahapan pemilu saja, tapi secara berkesinambungan sehingga masyarakat sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

  •  Meningkatkan Sosialisasi Tahapan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu

Kewajiban penyelenggara pemilu terutama KPU untuk melakukan sosialisasi Pemilu kepada Pemilih. Sosialisasi Pemilu merupakan proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program Penyelenggaraan Pemilu. beberapa hal yang dapat dilakukan untuk .

Pertama Menentukan segmen sosialisasi dengan menggolongkan pemilih dalam basis keluarga, Pemilih pemula, Pemilih muda, Pemilih perempuan, Pemilih penyandang disabilitas, Pemilih berkebutuhan khusus, kaum marjinal, komunitas, keagamaan, relawan demokrasi dan warga internet (netizen). Selain itu sosialisasi juga dilakukan kepada masyarakat umum, media massa, Partai Politik Peserta Pemilu, pengawas, Pemantau Pemilu Dalam Negeri dan Pemantau Pemilu Luar Negeri, organisasi kemasyarakatan, masyarakat adan serta instansi pemerintahan.

Kedua, pemilihan metode sosialisasi yang tepat sangat menentukan berhasil tidaknya sosialisasi pemilihan kepala daerah. Strategi Sosialisasi tahapan pemilihan kepada masyarakat adat tentunya berbeda dengan Pemilih pemula yang biasa juga disebut kaum milenial. Pada masyarakat adat, sosialisasi dapat menggunakan pendekatan kebudayaan dan adat istiadat sedangkan kaum milenial yang familiar dengan teknologi, sosialisasi dapat dengan pemanfaatan media sosial, daring, film kepemiluan serta hal-hal lain yang menarik bagi kaum milenial. Berbeda lagi strategi sosialisasi yang dilakukan kepada kaum marginal, komunitas, kelompok keagamaan dan segmen lainnya.

Ketiga, merubah pola kerjasama dengan lembaga pendidikan, Ormas, LSM untuk terus mengadakan sosialisasi dan pendidikan politik kepada semua level masyarakat yang biasanya hanya insidental menjelang tahapan pemilu atau pemilihan dan berbasis anggaran, menjadi bentuk kerjasama sosialisasi secara berkesinambungan.

Keempat,  mendorong elemen masyarakat yang berkompeten dibidang survey, jajak pendapat  serta hitung cepat untuk melakukannya dan menyebarluaskan informasi terkait dengan penyelenggaraan Pemilu. Kegiatan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat merupakan sarana proses pendidikan bagi para pemilih.

  • Menyusun Data Pemilih Tetap (DPT) yang berkualitas.

Pemilih yang terdaftar dalam data pemilih memang tidak berkaitan langsung dengan dengan kesadaran kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilih dalam pemilu atau pemilihan, tetapi daftar pemilih yang berkualitas akan berpengaruh terhadap angka tingkat kehadiran pemilih di TPS. Hanya pemilih yang memenuhi syarat yang dimasukkan dalam daftar pemilih tetap, sehingga mengurangi tingkat ketidakhadiran pemilih ke TPS.

Tugas berat diemban oleh KPU Provinsi dan Kabupaten Kota yang melaksanakan Pemilihan Kepala daerah di tahun 2020. Walau KPU RI belum me-release target partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah serentak 2020, tetapi dipundak mereka telah terpikul angka partisipasi masyarakat 81,15 %. “Barangsiapa yang harinya sekarang lebih baik daripada kemarin maka dia termasuk orang yang beruntung. Barangsiapa yang harinya sama dengan kemarin maka dia adalah orang yang merugi”. Kita semua berdoa Semoga KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota masuk dalam golongan mereka-mereka yang beruntung. (Ditulis oleh Moch. Wahyudi,MM Komisioner KPU Kota Kediri Div. Sosdiklih, SDM dan Parmas) DISADUR DARI BULETIN IDE KPU PROVINSI JAWA TIMUR EDISI DESEMBER 2019.