Home / Berita Terkini / Perlunya Omnibus Law Kepemiluan

Perlunya Omnibus Law Kepemiluan

Pemilihan kepala daerah yaitu pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota telah dilaksanakan secara serentak mulai tahun 2015, dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 kemudian dirubah menjadi UU Nomor 8 tahun 2015 dan terakhir UU nomor 10 tahun 2016 yang merupakan perubahan kedua UU Nomor 1 tahun 2015, maka pilkada sebenarnya sudah bisa dimasukkan dalam rezim pemilu.

Hal tersebut dikarenakan pemilihan kepala daerah merupakan pemilihan yang sudah dilakukan secara langsung oleh rakyat seperti pemilihan presiden dan wakil presiden. Juga bahwa pilkada dilakukan secara serentak dan KPU sebagai penyelenggara juga sudah diberikan mandat oleh undang-undang untuk melaksanakan penyelenggaraan pilkada. Yang berarti pilkada merupakan kegiatan nasional.
Dengan demikian pemilihan kepala daerah bisa dikategorikan kedalam rezim pemilu seperti halnya pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
Mengacu pada paparan diatas dan pemisahan regulasi antara pemilu serentak (Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) yang menggunakan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017, dan pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota menggunakan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015, maka sudah seharusnya pemerintah kedepannya juga perlu menyusun omnibus law kepemiluan. Seperti RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Perpajakan yang sekarang sedang dikerjakan oleh Pemerintahan Jokowi.
Hal tersebut dikarenakan regulasi tentang kepemiluan mengalami tumpang tindih yang dirasakan membingungkan, tidak efektif dan efisien, sehingga ketika mengalami keterbatasan waktu harus tergopoh-gopoh melakukan judicial review misalnya, seperti kasus dipermanenkannya panwaslu kabupaten/kota menjadi bawaslu kabupaten/kota untuk memenuhi Undang-undang pemilu, dan kemudian menjadi polemik saat harus kembali menggunakan Undang-undang pemilihan kepala daerah pada pemilihan serentak 2020. Atau harus diluncurkannya peraturan (baik itu peraturan KPU maupun peraturan Bawaslu) ataupun surat edaran untuk menutupi tumpang tindihnya kedua undang-undang tersebut.
Contoh lain yang lebih sederhana adalah perbedaan penggunaan hari kerja dan hari kalender. Terlihat sepele tapi ini bisa menimbulkan masalah ketika masyarakat tidak membaca dengan detail kedua undang-undang tersebut.
Juga didalam pasal yang mengatur tentang sanksi misalnya, jika kita tidak membaca dan memahami betul-betul, maka ini bisa menjadi perdebatan. Satu contoh pada pasal 73 UU Nomor 1 tahun 2015 yang mengatur tentang politik uang yang berhenti disitu saja tanpa ada kelanjutan pasal yang mengatur sanksi pidananya (seperti pasal 69 dan pasal 74 dimana sanksinya tertuang dalam pasal 187).
Hal tersebut berbeda sekali dengan UU Nomor 7 tahun 2017, dimana dalam pasal 523 diatur dengan jelas sanksi tentang politik uang. Dan masih banyak lagi pasal-pasal tumpang tindih dan butuh penyempurnaan agar tidak bertabrakan dan membuat permasalahan baru. Jadi memang sudah seharusnya pemerintah melakukan revisi terhadap regulasi pemilu dan pemilihan kepala daerah untuk disinkronkan dan digabungkan menjadi satu undang-undang yang sudah disesuaikan dengan perkembangan saat ini. Dan tidak kalah penting, juga harus mempertimbangkan permasalahan dan kendala yang sudah dihadapi pada pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah yang sudah dilaksanakan. Seperti banyaknya korban dari penyelenggara pada pemilu serentak 2019 yang lalu. *Salam Demokrasi (Ditulis Oleh Reza Christian, Komisioner KPU Kota Kediri div. Hukum dan Pengawasan)

Tentang admin

Lihat Juga

PILKADA SERENTAK MERUPAKAN VARIABLE DEPENDEN BUKAN INDEPENDENT SEHINGGA SANGAT TERGANTUNG PADA KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT PANDEMIC COVID-19

KPU Kota Kediri- Peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi August Mellaz menyampaikan bahwa PILKADA serentak merupakan …