Home / Opini / MENUJU PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK 2024

MENUJU PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK 2024

Oleh : Reza Cristian (Anggota KPU Kota Kediri, Divisi Hukum dan Pengawasan)

KOTA KEDIRI – Pada sidang putusan uji materi tentang keserentakan pemilu yang diatur dalam Pasal 167 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 201 Ayat (7) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang dimohonkan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), pada hari Rabu (26/2/2020) yang lalu, MK memberikan 6 alternatif model pelaksanaan Pemilu serentak yang dinilai konstitusional.

Dimana salah satu model ini sangat menarik untuk dibahas dan dirasa bisa diterima oleh berbagai pihak, terutama penyelenggara pemilu. Mengingat banyak jatuh korban dari penyelenggara pemilu (baik KPU maupun Bawaslu) pada pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019.

Salah satu alternatif model pelaksanaan pemilu serentak yang diberikan oleh majelis hakim MK saat itu ialah Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilu serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD provinsi, gubernur, dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilakukan pemilu serentak kabupaten/ kota untuk memilih DPRD kabupaten/ kota dan memilih bupati/ walikota.

kenapa model ini bisa dikatakan lebih menarik dan masuk akal? Hal tersebut dikarenakan, pertama, dapat lebih memberikan ruang kepada penyelenggara agar tidak terlalu lelah saat pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Bisa dibayangkan, pada pemilu 2019 yang lalu (dengan 5 surat suara saja), penyelenggara pemilu banyak bertumbangan, baik meninggal maupun sakit (petugas meninggal lebih dari 400 orang dan yang sakit lebih dari 3500 orang). Hal tersebut lebih disebabkan pembatasan waktu penghitungan suara dengan 5 jenis pemilhan surat suara. Maka bisa dibayangkan bagaimana jika ditambah lagi dengan 2 surat suara pemilihan (gubernur dan bupati/ walikota)?

Kedua, juga memberikan ruang bagi peserta pemilu agar ketika tahapan berlangsung, masyarakat pemilih tidak hanya fokus kepada satu pemilihan saja. Misalnya pada pemilu serentak 2019, perhatian pemilih lebih banyak tertuju kepada pemilihan presiden dan wakil presiden saja. Karena banyaknya berita, isu bahkan hoax yang meluas, baik melalui sosial media dan juga mass media. Sehingga untuk pemilihan DPR, DPD, dan DPRD seolah-olah hanya sebagai pelengkap dan terlihat tidak terlalu diminati oleh masyarakat pemilih. Hal tersebut tentu saja sangat merepotkan serta menyulitkan, baik bagi caleg maupun bagi partai untuk memfokuskan perhatian masyarakat pemilih terhadap caleg maupun partai (terutama pada tahapan kampanye).

Belum lagi jika nanti dilaksanakan berbarengan dengan pemilihan gubernur dan bupati/ walikota. Tentu bisa dibayangkan betapa repotnya partai pengusung untuk mempersiapkan semua itu.

Ini merupakan PR bagi pemerintah (eksekutif dan legislatif) untuk mewujudkan pemilu dan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai amanah dari Undang-Undang Dasar 1945 (pasal 22E), dengan cara merumuskan regulasi kepemiluan yang efektif dan efisien, serta tidak menutup mata terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Atau istilah yang sedang tren saat ini adalah Omnibus Law Kepemiluan (seperti yang pernah penulis tulis dalam opini yang berjudul Perlunya Omnibus Law Kepemiluan). Yaitu merumuskan dan menggabungkan undang-undang kepemiluan menjadi satu undang-undang, sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi, ketidak sepahaman, pasal-pasal yang tidak sejalan atau bertabrakan. dimana bisa dijadikan satu kesatuan undang-undang kepemiluan yang mudah dipahami, efektif dan efisien.

Kembali pada salah satu alternatif model pelaksanaan pemilu yang diberikan majelis hakim MK diatas. Maka wacana dan rencana untuk melaksanakan secara berbarengan pemilu dan pemilihan serentak di tahun 2024 sebaiknya memang dilaksanakan dengan memberikan jeda waktu dimana pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan 3 tahap yaitu : pemilihan DPR, DPD dan Presiden (serentak nasional), kemudian pemilihan DPRD Provinsi dan Gubernur (serentak provinsi), yang terakhir pemilihan DPRD Kabupaten/ Kota dan bupati/ walikota (serentak kabupaten/ kota). **Salam Demokrasi

Tentang admin

Lihat Juga

REVIEW PROSES DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN KPU KOTA KEDIRI TAHUN 2020

Perencanaan merupakan salah satu pilar penting organisasi dalam rangka mendefinisikan rencana pencapaian tujuan. Ada korelasi …