KPU Kota Kediri- Sebagai wujud pelaksanaan lembaga negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta mewujudkan good governance sesuai amanat Undang Undang, KPU wajib melaporkan harta kekayaan yang dimiliki oleh Komisioner dan ASN.

Sesuai dengan Surat Edaran KPU RI no 1 Tahun 2019 tentang kewajiban penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, KPU Kota Kediri telah melaksanakan pelaporan secara online melalui elhkpn untuk komisioner dan aplikasi siharka untuk ASN terakhir pada tanggal 31 Maret 2020. “Masing masing sudah melaporkan secara online dengan menggunakan akun yang telah dikirimkan oleh inspektorat KPU, kemudian hasil dari pelaporan secara online yaitu surat pernyataan bermaterai untuk ASN dan barcode bukti laporan dari KPK untuk komisioner sudah dilaporkan ke KPU provinsi Jawa Timur,” terang Suroto Sekretaris KPU Kota Kediri. Pelaporan harta kekayaan ini dilakukan secara periodik yaitu tiap tahun selama masih menjabat sebagai Komisioner, sedangkan untuk Sekretaiat selama masih berstatus ASN.

Selaras dengan yang disampaikan bapak sekretaris, Ketua KPU Kota Kediri Pusporini Endah Palupi berharap agar harta kekayaan dapat dilaporkan secara tertib dan sesuai sebagai bukti bahwa KPU Kota Kediri mendukung terciptanya good governance. nhi