KPU Kota Kediri- Peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi August Mellaz menyampaikan bahwa PILKADA serentak merupakan variable dependen bukan independent, sehingga pelaksanaan PILKADA serentak 2020 sangat tergantung pada kebijakan pemerintah terkait penanganan Pandemi COVID-19. Hal ini disampaikan pada Diskusi Online yang diselengarakan oleh KODE Inisiatif dengan tajuk “Perpu Pilkada: Bagaimana Skema Penundaan Pilkada 2020″. August Mellaz menegaskan bahwa proses penundaan PILKADA serentak 2020 dan sampai kapan penundaannya sangat tergantung sampai kapan dan bagaimana kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi pandemi covid-19. August juga menyampaikan bahwa Pemilu dan pemilihan merupakan kerja keras yang khas dalam artian pelaksanaannya dibatasi oleh waktu dan tahapan pemilu banyak yang berbasis absensi atau tatapmuka. “Mutarlih harus mempertemukan petugas dengan pemilih, Verifikasi dukungan juga seperti itu, sehingga kebijakan social/physical distancing akan menghambat proses tersebut, sehingga penundaan PILKADA bersifat harus” kata August.

Berbeda dengan August yang fokus ke sebab pembatalan atau penundaan Pimilihan, Muhammad Ihsan Maulana Koordinator Harian KODE Inisiatif justru mewacanakan Pilkada serentak 2024 tidka dilaksanakan sebab seandainya pemilu serentak dilaksanakan bulan April 2024 dan dalam prosesnya ada sengketa, maka tahapan pemilu bisa sampai Bulan Agustus sedangkan Pilkada serentak pada bulan September 2024 sehingga dikhawatirkan sangat merepotkan KPU maka pelaksanaan pilkada disistem region. “Untuk penyelenggaraannya seandainya 2024 Pemilu Nasional maka Tahun 2025 Pilkada Serentak region Barat, 2026 Pilkada serentak region tengah dan 2027 region timur, sehingga tahun 2028 tidak ada pilkada dan partai politik bisa focus mempersiapkan Pemilu serentak 2029” tutur Muhammad Ihsan.


Pramono Ubaid Tanthowi Anggota KPU RI saat ditanya terkait nasib sarat dukungan pasangan calon perseorangan yang saat ini telah terkumpul di KPU Provinsi atau Kabupaten Kota yang melaksanakan Pemilihan 2024 menjelaskan bahwa sarat dukungan pasangan calon perseorangan menjadi tanggungjawab KPU Provinsi atau Kabupaten Kota dibawah pengawasan Bawaslu serta bantuan petugas keamanan yang ditugaskan selain itu ada prosedur yang harus dipenuhi diantaranya tidak semua orang bisa mengakses dokumen tersebut serta disimpan di tempat yang aman. Terkait dengan wacana pengembalian anggaran pemilihan Mas Pram (panggilan akrab Pramono Ubaid Tanthowi) berpesan kepada KPU provinsi atau kab kota untuk tidak menyepakati dulu nilai pemangkasan dan pengembalian anggaran sampai adanya aturan resmi terkait proses tersebut.

Diskusi online hari ini (2/4) yang berlangsung sekitar 3 jam mulai pukul 13.00 sampai 15.00 tersebut selain August Mellaz, Muhammad Ihsan Maulana Koordinator Harian KODE Inisiatif, Pramono Ubaid Tanthowi Anggota KPU RI, sebagai narasumber juga Fritz Edward Siregar Anggota Bawaslu RI, serta Veri Junaidi Ketua KODE Inisiatif. Saat diskusi sedang berlangsung sempat bergabung juga Komisioner KPU RI Ilham Saputra. Tidak kurang dari 90 participant dari elemen media, bawaslu dan KPU serta masyarakat umum mengikuti diskusi tersebut tidak terkecuali Wahyudi Komisioner Divisi SDM, PARMAS dan Sosdiklih KPU Kota Kediri. Yud