KPU Kota Kediri – Pelaksanaan pemilihan kepala daerah dimasa pandemi COVID-19 tidak hanya mengalami problem teknis saja tetapi juga mengalami problem legal, hal ini disampaikan oleh Komisioner KPU RI Hasyim Asy’ari dalam diskusi daring dengan tema “PILKADA ditengah PANDEMI, REALISTISKAH? Yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Bukit Tinggi Sumatera Barat. Selain KPU RI, sebagai narasumber juga dalam diskusi daring tersebut Komisoner Bawaslu RI Muhammad Afifudin, Pakar Hukum tata Negara UNAND Khaerul Fahmi, wakil ketua Komisi II DPR RI Muhamamd Arwani serta Dedy herman Wakil Satgas COVID-19 Kota Bukit Tinggi. KPU Kota Kediri melalui Moch. Wahyudi komisioner Divisi SDM menjadi salah satu peserta dalam diskusi tersebut

Hasyim Asy’ari menjelaskan bahwasannya bila pemilihan kepala daerah dilaksanakan di Bulan Desember dan masih dalam kondisi Pandemic COVID-19 maka secara teknis banyak hal yang akan terpengaruh misalnya pada saat pendataan daftar pemilih yang di peraturan KPU masih dengan cara sensus, maka dibutuhkan tatap muka antara pemilih dan petugas pemutakhiran walau ada wacana PKPU akan disesuaikan dengan pemutakhiran data pemilih melalui RT. Selain itu terkait distribusi logistik juga melibatkan banyak pihak dan banyak orang mulai proses pencetakan surat suara, sortir lipat dan distribusi logistik dari KPU Kabupaten Kota ke tingkat kecamatan, kelurahan dan TPS.
“Bagaimana seandainya dalam tahapan tersebut kemudian muncul atau ada penyelenggara atau pemilih yang kemudian terpapar covid-19, sehingga memunculkan istilah klaster KPU atau klaster pemilu, berapa orang yang akan di tracking untuk meminimalisir persebaran covidnya, belum lagi harus dilakukan karantinya 14 hari” kata Hasyim.

Dari sisi Legal, apabila semua dipastikan sehat kemudian proses pemungutan suara dilaksanakan dengan prosedur covid-19 maka pemilih yang datang ke TPS diperiksa suhu tubuhnya bila suhu tubuh normal maka dilanjutkan dengan pemberian surat suara tapi akan ada perlakuan khusus bila saat diperiksa suhu tubuh ternyata melebihi ambang batas normal. “Coba kita bayangkan bila ada pemilih datang ke TPS kemudian setelah di cek suhu tubuhnya ternyata 40 derajad, bagaimana perlakuannya, apakah disuruh pulang kemudian KPU memfasilitasi pemilih tersebut dengan standar penanganan pasien covid-19, mendatangi rumahnya dengan APD lengkap, surat suara dibungkus plastik, dan lain-lain. Hal ini menjadi rumit. KPU sebagai penyelenggara pemilu harus memegang azas akuntabilitas yang artinya penyelenggara pemilu harus bekerja sungguh-sungguh dalam memfasilitasi pemilih dan peserta pemilu serta penyelenggara pemilu harus dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya” ungkap Hasyim Asy’ari.

Ditambahkan oleh Hasyim Asy’ari selain hal diatas, bila Pilkada dilaksanakan di masa Pandemi COVID-19 maka KPU juga akan meninjau ulang terkait peraturan tentang kampanye yang sampai saat ini masih menggunakan metode tatap muka, rapat umum, pertemuan terbatas, penyebaran bahan kampanye dan lain-lain yang melibatkan orang banyak, maka perlu diatur jumlah orangnya begitu juga bila disuatu daerah diberlakukan pembatasan social berskala besar sehingga KPU harus benar-benar memikirkan yang detail-detail terkait penyelenggaran pemilihan kepala daerah.

Diakhir diskusi Hasyim asy’ari memberikan closing statemen bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020 harus mengutamakan Kesehatan dan keselamatan masyarakat baik sebagai penyelenggara, pemilih, peserta maupun pendukung. Untuk mencapai hal itu maka harus ada jaminan dari pihak yang berwenang bahwa Pandemi Covid-19 telah teratasi saat pemilihan dilaksanakan pada tahun 2020 dan bila ditahun 2020 ternyata Pandemi masih berlangsung maka harus dihitung ulang terkait anggaran dengan mengedepankan keselamatan dan Kesehatan masyarakat. yud