KPU Kota Kediri – Menteri dalam negeri Tito Karnavian menyarankan kepada KPU untuk tetap melaksanakan pemilihan kepala daerah pada 9 Desember 2020. Hal ini disampaikan pada Rapat Kerja dan Rapat dengar pendapat Virtual Komisi II DPR RI, Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP (Rabu, 27/5).

Menteri Tito menjelaskan bahwasannya sampai saat ini tidak ada negara yang dapat menjamin sampai kapan pandemi covid-19 ini berakhir sehingga kementerian dalam negeri pasca komunikasi dengan kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas menyarankan Pemilihan Kepala daerah tetap dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 dengan tetap menerapkan protokol standar Covid-19. Disamping itu Tito juga menyarankan dilakukan penambahan bilik suara, penambahan TPS serta pemilih yang datang diberikan sarung tangan plastik dan masker untuk meminimalisir penyebaran Covid-19.

Dalam paparannya, Tito Karnavian menyampaikan terdapat 47 negara di dunia ini yang tetap melaksanakan Pemilu baik pemilu nasional atau regional ditengah pandemi covid seperti korea selatan yang melaksanakan pemilu pada 15 April 2020, Pemilu local di Prancis pada 15 Maret 2020 dan masih banyak lagi. Pelaksanaan pemilu di negara-negara tersebut dengan menerapkan protokol standar Covid-19 seperti menggunakan masker, penyediaan sanitasi/cuci tangan dan physical distancing sedangkan untuk lokasi beresiko tinggi, penyelenggara pemilu memakai APD. Selain itu beberapa negara juga menggunakan media/teknologi informasi untuk melaksanakan tahapan pemilihan guna mengurangi kerumunan massa serta menyediakan TPS khusus untuk pemilih diusia 60 tahun keatas yang rentan dengan covid-19 dan pelayanan khusus bagi ODP dan PDP Covid-19. Ditambahkan oleh Tito mengacu pada pendataan penerima Bansos yang dilakukan oleh kemendagri bahwa petugas pendata dilengkapi dengan masker, hand sanitizer bahkan APD di beberapa daerah bisa digunakan sebagai contoh saat KPU melakukan pemutakhiran data pemilih.

Sementara itu KPU RI melalui Ketua KPU RI Arif Budiman menyampaikan bahwa KPU pada tanggal 15 Mei 2020 telah melakukan uji publik terhadap rancangan PKPU tahapan pemilihan serentak 2020 yang mana dari uji publik tersebut 5 peserta dari unsur Kementerian koordinator POLHUKAM, Kemendagri, KIPP, PKPI dan Kamhar setuju Pemilihan dilaksanakan pada Desember 2020, sedangkan 10 peserta dari unsur PDIP, Demokrat, PKS, PPP, HANURA, PAN, UMJ dan perwakilan dari Universitas Trisakti mendukung Pemilihan tetap dilaksanakan bulan desember dengan syarat pelaksanaan dilapangan harus sesuai dengan protocol covid-19. Adapun 12 peserta dari unsur Kementerian Kesehatan, Komisi II, Bawaslu, PSI, DPD, PUSAKO, Perludem dan beberapa lainnya menyarankan pemilihan serentak tidak dilaksanakan pada Bulan Desember 2020.

Arif Budiman juga menjelaskan bila Pemilihan serentak dilaksanakan pada Bulan Desember 2020 dengan protokol Covid-19 paling tidak dibutuhkan tambahan anggaran sebesar 535,981 milyard untuk APD pemilih dan badan adhock dengan rincian pemberian masker bagi pemilih, APD di TPS yang meliputi Masker, baju pelindung diri, sarung tangan, pelindung wajah, sanitasi cuci tangan, Hand sanitizer/alkohol serta cairan desinfektan. Sedangkan ditingkat Pantarlih, PPS dan PPK terdiri dari masker, baju pemindung diri, pelindung wajah serta sarung tangan.

Terkait dengan kesiapan KPU Provinsi, Arif Budiman menyampaikan hasil rakor KPU RI dengan KPU provinsi /KIP Aceh seluruh Indonesia tanggal 26 Mei 2020 untuk memastikan kesiapan memulai Kembali tahapan Pemilihan Serentak yang sempat tertunda disimpulkan bahwa penambahan anggaran dari Pemerintah daerah tidak dimungkinkan lagi kecuali ada kebijakan dari pemerintah pusat, perkembangan data COVID-19 sampai dengan masih menunjukkan grafik meningkat, penambahan TPS dalam rangka physical distancing tidak mungkin dilakukan karena keterbatasan anggaran serta KPU Provinsi/KIP Aceh menunggu kebijakan penanganan protokol COVID-19 di setiap pelaksanaan tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Diakhir RDP, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengharapkan kepada KPU dan Bawaslu untuk sesegera mungkin mengajukan riil tambahan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan serentak 2020 kepada kementerian keuangan serta berharap ada peringkasan waktu dalam tahapan pemilihan sehingga ada waktu untuk sosialisasi oleh KPU terkait dengan perubahan aturan-aturan bila Pemilihan serentak dilaksanakan di Desember 2020. yud