Terpenuhinya Kebutuhan anggaran sebelum tahapan dimulai menjadi hal yang krusial,” ujar Arief Budiman (Ketua KPU) dalam “Lunch Break Bersama Ketua KPU: Antara Pandemi dan Pilkada, Harus Bagaimana?” pada Kamis (28/5/2020) Jam 11.00 secara virtual bersama Charles Simabura dan Titi Anggraini.

Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi COVID-19 dengan penerapan protokol Corona berimplikasi terhadap penambahan belanja pilkada dan pihaknya meminta adanya dukungan penuh dari DPR dan juga pemerintah soal anggaran. Arief menjelaskan bahwa menjalankan protokol kesehatan tidak hanya dilakukan di hari H pemungutan suara tapi di seluruh tahapan pilkada sebelum dan sesudah pemungutan suara. Di antaranya, ada pemutakhiran data pemilih dan juga verifikasi calon perseorangan Untuk itu, pihaknya tengah membuat skema simulasi bagi penyelenggara pemilu di daerah, termasuk penyelenggara ad hoc. Hal tersebut diakuinya agak rumit karena bentuk kegiatan tahapan yang mengharuskan bertemu tatap muka dengan masyarakat seperti PPS yang lakukan verifikasi dukungan calon, tahapan pemutakhiran data pemilih sampai dengan rekapitulasinya, , berapa kali PPS dan PPK ini harus lakukan rapid test, dan PCR,” tutur Arief. Karena itu, harus ada anggaran untuk memenuhi kebutuhan logistik pilkada dengan Protocol Covid 19 ini.
Karena itu, Arief mengatakan kondisi tersebut menimbulkan kerisauan bagi dirinya dan Komisioner KPU lainnya. Kesehatan penyelenggara pemilu menjadi prioritas. KPU harus memastikan semua penyelenggara sehat. yang dihadapi saat ini adalah penyelenggaraan Pilkada ditengah pandemic virus dan pemerintah menetapkan status darurat. Oleh karena itu, negara sepatutnya membiayai sepenuhnya siapa pun penyelenggara pilkada yang terkena covid19. Ars