DPR RI sedang menggodok Rancangan Undang-Undang Pemilu. RUU tersebut dimungkiankan disahkan di akhir tahun 2020 atau awal tahun 2021. Ada hal menarik dalam Rancangan undang-undang tersebut yang akan berimplikasi signifikan di Kota Kediri yaitu pasal  261. Dalam Rancangan undang undang tersebut menyebutkan (1) Daerah pemilihan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan atau bagian kecamatan. (2) Alokasi kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 8 (delapan) kursi).

Pasal ini memungkinkan untuk menambah jumlah daerah pemilih di Kota Kediri yang pada pemilu 2019 sejumlah 3 Daerah pemilihan menjadi 6 daerah pemilihan.

Kota Kediri terdiri dari tiga kecamatan dengan jumlah penduduk pada tahun 2018 sejumlah 292.768 jiwa (data BPS), Sesuai undang-undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 191 ayat 2 poin c kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) orang sampai dengan 300.000 (tiga ratus ribu) orang memperoleh alokasi 30 (tiga puluh) kursi maka jumlah kursi anggota DPRD Kota Kediri sejumlah 30 kursi dengan 3 daerah pemilihan yaitu Daerah Pemilihan 1 Kecamatan kota dengan 9 kursi, Daerah Pemilihan 2 Kecamatan Pesantren dengan 9 kursi serta Daerah Pemilihan 3 Kecamatan Mojoroto dengan 12 kursi.

Rancangan Undang-undang pemilu membatasi jumlah kursi maksimal 8 untuk masing-masing daerah pemilihan, maka semua daerah pemilihan di Kota Kediri melebihi ambang batas maksimal sehingga perlu dilakukan pemecahan daerah pemilihan. Dalam rancangan Undang-undang pemilu juga disebutkan bahwasannya daerah pemilihan adalah kecamatan atau gabungan kecamatan atau bagian kecamatan sehingga Kota Kediri yang terdiri dari tiga kecamatan mau tidak mau akan dibagi menjadi 6 daerah pemilihan. Selanjutnya bagaimana penentuan daerah pemilihan tersebut? Sesuai Peraturan KPU RI Nomor 16 Tahun 2017 mengatur bahwa Penataan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota memperhatikan 7 prinsip yaitu kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam satu wilayah yang sama, kohesivitas dan kesinambungan.  

Prinsip Kesetaraan Nilai Suara Prinsip kesetaraan nilai suara mengupayakan nilai suara atau harga kursi yang setara antara satu Dapil dengan Dapil lainnya dengan prinsip satu orang satu suara satu nilai.

Prinsip Ketaatan pada Sistem Pemilu yang Proporsional Prinsip ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional yaitu memperhatikan ketaatan dalam pembentukan Dapil dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi
yang diperoleh setiap Partai Politik dapat setara dengan persentase suara sah yang diperolehnya.

Prinsip Proporsionalitas Prinsip proporsionalitas memperhatikan kesetaraan Alokasi Kursi antar Dapil untuk menjaga perimbangan Alokasi Kursi setiap Dapil. Dalam penyusunan Dapil diupayakan agar kesenjangan Alokasi Kursi setiap Dapil tidak terlalu jauh

Prinsip Integralitas Wilayah Prinsip integralitas wilayah yaitu memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, kondisi geografis, sarana perhubungan dan aspek kemudahan transportasi dalam menyusun beberapa daerah kabupaten/kota atau kecamatan ke dalam satu Dapil

Prinsip Berada dalam Satu Wilayah yang Sama Prinsip berada dalam satu wilayah yang sama yaitu penyusunan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota harus tercakup seluruhnya dalam suatu Dapil Anggota DPRD Provinsi.

Prinsip Kohesivitas Pada prinsip kohesivitas penyusunan Dapil memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat, dan kelompok minoritas. Dalam penyusunan Dapil di satu wilayah, diupayakan mencakup kondisi social budaya, adat, dan sejarah yang sama. Hal ini untuk menghindari
permasalahan yang akan muncul di masyarakat.

Prinsip Kesinambungan Prinsip kesinambungan, yaitu penyusunan Dapil dilakukan dengan memperhatikan Dapil yang sudah ada pada Pemilu Terakhir.

Melihat Luas wilayah Kota Kediri adalah 63,404 km2, secara administratif terbagi menjadi tiga Kecamatan, yaitu Kecamatan Mojoroto dengan luas wilayah 24,6 km2 terdiri dari 14 Kelurahan, Kecamatan Kota terdiri dari 17 Kelurahan dengan luas wilayah 14,9 km2, dan Kecamatan Pesantren dengan luas wilayah 23,9 km2  terdiri dari 15 Kelurahan dibutuhkan kajian mendalam dan penuh kehati-hatian dalam pembagian daerah pemilihan di Kota Kediri terutama pada prinsip Intergralitas wilayah, Kohesifitas dan prinsip kesinambungan. Karena secara integralitas wilayah, keutuhan dan keterpaduan wilayah, kondisi geografis, sarana perhubungan dan aspek kemudahan transportasi di Kota Kediri sangat sulit dibedakan, begitu juga dengan pronsip kohesivitas dengan memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat, dan kelompok minoritas. Selain itu prinsip kesinambungan juga sulit diterapkan karena bila RUU tersebut terutama di pasa 261 disetujui, maka masing-masing daerah pemilihan dipastikan dibagi menjadi 2 Dapil.

Hal lain juga bisa terjadi bila batas maksimal kursi di Dapil DPRD Kabupaten Kota di Rancangan Undang-undang Pemilu tersebut dirubah dari maksimal 8 kursi menjadi 9 kursi atau ada tambahan klausul bahwa daerah pemilihan adalah gabungan bagian kecamatan. Sehingga Kota Kediri daerah pemilihan di Kota Kediri untuk DPRD Kota bisa menjadi 4 atau 5 daerah pemilihan. Apapun yang terjadi, Kita tunggu saja penetapan Rancangan Undang-undang Pemilu tersebut menjadi Undang-Undang sehingga bisa memberi kepastian apakah Kota Kediri akan menjadi 6, 5, 4 daerah pemilihan atau bahkan tetap seperti Pemilu 2019 yaitu 3 daerah pemilihan.
Penulis adalah Moch Wahyudi, SE, MM Komisioner Divisi SDM, Parmas Sosdiklih KPU Kota Kediri

Sumber :

  1. RUU Pemilu
  2. PKPU 16 Tahun 2017
  3. Keputusan KPU RI Nomor 18 Tahun 2028
  4. https://www.kedirikota.go.id/page/profil/4