KPU Kota Kediri– Hari ini (Rabu, 10/6) KPU Kota Kediri melalui Komisioner Divisi SDM Parmas (Moch. Wahyudi) dan Sekretaris (Suroto) mengikuti sosialisasi surat edaran KPU RI Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem kerja dalam tatanan normal baru dilingkungan Komisi Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur melalui aplikasi Daring. Selain diikuti oleh KPU Kota Kediri, sosialisai tersebut diikuti juga oleh seluruh komisioner divisi SDM Parmas dan Sekretaris KPU Kabupaten Kota se- Jawa Timur. Sebagai narasumber pada sosialisasi tersebut Komiisoner KPU Jawa Timur Divisi SDM (Rohani) dan Plt. Sekretaris KPU Jawa Timur (Suharto/totok)

Rohani menyampaikan bahwasannya Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2020 mengacu pada keputusan Presiden nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corova Virus Disease (COVID-19) dan keputusan Presiden nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran dalam rangka untuk Corova Virus Disease (COVID-19). Adapun KPU RI mengeluaran tersebut dengan tujuan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi di KPU berjalan efektif dalam mencapai kinerja, memastikan pelksanaan pelayanan publik berjalan efektif serta mencegak dan mengendalikan penyebaran serta mengurangi resiko COVID-19 di lingkukan KPU. Terkait dengan isi surat edaran Rohani menjelaskan ada tiga hal penting dalam surat edaran tersebut yaitu terkait dengan sistem kerja karyawan, protokol Kesehatan dan keselamatan dalam menjalankan tugas serta pencegahan dan pengendalian COVID-19. “Tiga hal tersebut poin penting dalam SE, terkait dengan jam kerja silahkan dicermati lagi SE KPU RI nomor 1999 tahun 2014 yang mengatur jam kerja pegawai dilingkungan KPU” ungkap Rohani.

Sementara itu Suharto (Totok) Plt. Sekretaris KPU Jawa Timur menghimbau kepada sekretaris KPU Kabutapen Kota untuk memahami betul-betul surat edaran tersebut dan mencermati anggaran di masing-masing satuan kerja untuk selanjutnya dilakukan revisi guna mendukung infrasturktur pelaksanaannya. Totok juga berpesan supaya KPU Kabupaten Kota membuat standar operating prosedur untuk pelaksanaan Surat edaran tersebut. “Pastikan infrastruktur terpenuhi, buat SOP supaya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tatanan normal baru di kasing-masing satker lebih mudah”. Di akhir sosialisasi, totok berpesan supaya KPU kabupaten kota segera membentuk Tim penanganan covid-19 di lingkukan KPU kabupaten Kota masing-masing, adapun struktur dan tupoksi tim dapat dicermati di Surat Edaran tersebut. yud