Terkait dengan pengaktifan Kembali Badan adhock, banyak hal yang perlu diperhatikan diantaranya adalah memastikan anggota PPK dan PPS serta sekretariat PPK dan sekretariat PPS masih memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.

KPU Republik Indonesia telah mengeluarkan keputusan Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 tertanggal 15 Juni 2020. Surat keputusan tersebut sekaligus mencabut SK NOMOR: 179/PL.02-Kpt/01/KPU /III/2020 tentang penundaan tahapan Pemilihan. Dengan keluarnya Surat Keputusan 258 tersebut menandai dimulainya tahapan yang tertunda meliputi Pelantikan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara, Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih. Walau tahapan Pemilihan serentak dimulai Kembali tapi yang harus diingat adalah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus menerbitkan menerbitkan Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil BupatiMalikota dan Wakil Walikota Lanjutan Tahun 2020 sesuai dengan Surat Edaran KPU RI Nomor 461/PL.02-SD/01/KPURI/2020.
Terkait dengan pengakifan Kembali Badan adhock, banyak hal yang perlu diperhatikan diantaranya adalah memastikan anggota PPK dan PPS serta sekretariat PPK dan sekretariat PPS masih memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal terdapat anggota PPK dan PPS serta sekretariat PPK dan sekretariat PPS yang tidak memenuhi syarat dalam pengaktifan kembali, KPU Kabupaten/Kota melakukan pergantian antarwaktu anggota PPK dan PPS.

KPU Kabupaten/Kota melaksanakan pelantikan anggota PPK dan PPS paling lambat pada tanggal 15 Juni 2020 melalui Daring atau tatap muka. Bila pelantikan dilaksanakan secara tatap muka, maka harus memenuhi ketentuan dan protokol Kesehatan yang berlaku. Terkait dengan pelaksanaan Pelantikan tatap muka, pelantikan dilakukan di masing-masing kecamatan dengan mekanisme 5 (lima) orang Ketua/Anggota KPU Kabupaten/Kota diberikan kewenangan masing-masing untuk melantik di kecamatan (berpencar di 5 (lima) titik yang berbeda). Pelantikan calon anggota PPK dan PPS dan bimbingan teknis (bimtek) PPS dilaksanakan secara bergelombang dengan waktu menyesuaikan kesiapan personil KPU Kabupaten/Kota dan anggota PPS dengan masa kerja dimulai pada tanggal 15 Juni 2020. Dalam hal KPU Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan pelantikan, maka KPU Kabupaten/Kota dapat melimpahkan wewenang pelaksanaan pelantikan dan bimtek PPS kepada Ketua PPK.

KPU RI Juga memberikan opsi penyerahan Salinan Surat Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Pengangkatan anggota PPK kepada masing-masing anggota PPK terpilih dan anggota PPS melalui anggota PPK dalam bentuk softfile melalui media komunikasi yang tersedia, apabila KPU Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan pelantikan anggota PPK dan PPS. Selanjutnya Anggota PPK dan PPS, sekretariat PPK dan sekretariat PPS, yang telah ditetapkan wajib mengisi Surat Pernyataan Sehat khusus terkait Covid-19 serta menandatangani Pakta Integritas.

Perlu diketahui bahwa KPU RI juga telah mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Bubernur, bupati, Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. (Ditulis oleh : Moch. Wahyudi Komisioner KPU Kota Kediri divisi SDM, Parmas dan Sosdiklih)

PKPU Nomor 5 Tahun 2020 dapan di download disini.

Sumber :

  1. Keputusan KPU RI NOMOR: 179/PL.02-Kpt/01/KPU /III/2020
  2. Surat Dinas KPU RI Nomor 461/P1.02-SD/01/KPU/VI/2020
  3. Surat Dinas KPU RI Nomor 488/PP.08.2-SD/07/SJ/VI/2020
  4. Surat Dinas KPU RI Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020
  5. Keputusan KPU RI Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020
  6. Peraturan KPU RI Nomor 5 Tahun 2020