Dengan ponsel pintar mereka mencari kebutuhan informasi terkait covid-19 dan menjadi pintu masuk mengakses berbagai informasi lainnya. Termasuk informasi politik tentang Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota dan atau Bupati dan wakil Bupati

(Nia Sari, Komisioner KPU Kota Kediri Divisi Teknis Penyelenggaraan)

Pandemi covid-19 berdampak luar biasa pada kehidupan manusia. Pembelajaran saat situasi normal dilakukan di sekolah atau kampus, kini lebih banyak dengan menggunakan media jaringan (daring).  Begitupun ibadah  dan berbagai kegiatan yang dahulu berlangsung tatap muka, saat ini dilakukan dengan daring terkadang disiarkan secara streaming. Mobilitas fisik manusia juga mengalami penurunan. Sebaliknya, mobilitas virtual mengalami kenaikan yang signifikan.

Saat ini, lebih separuh manusia di belahan bumi berada pada usia produktif. Setiap hari, mereka menggunakan teknologi digital lebih lama dibandingkan sebelumnya. Dengan ponsel pintar mereka mencari kebutuhan informasi terkait covid-19 dan menjadi pintu masuk mengakses berbagai informasi lainnya. Termasuk informasi politik tentang Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota dan atau Bupati dan wakil Bupati. Di era kenormalan baru tentu ada kondisi baru yang memerlukan cara baru penyelenggaraannya.

Berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) komisi II DPR RI bersama pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP diputuskan tahapan Pemilihan Serentak dilanjutkan kembali dan dilakukan pemungutan suara Pilkada di 9 Desember 2020. Keputusan politik ini berimplikasi pada berbagai sejumlah proses politik lainnya. Kampanye pasangan calon diubah dilaksanakan tanggal 26 September – 5 Desember 2020. Hal tersebut didasarkan pada keputusan PKPU No 5 tahun2020, tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota.

Penggunaan media cetak, media elektronik dan media sosial dalam kampanye menjadi strategi penting dan utama bagi pasangan calon  dalam kondisi Pandemi. Kampanye yang aman karena tidak ada tatap muka langsung dengan pemilih sehingga tidak ada resiko tertular dan menulari covid 19. Dalam kondisi pandemi dan revolusi industri 4.0 tentunya penggunaan media sosial akan mendapatkan porsi lebih. Kampanye dengan menggunakan media sosial juga dirasa menghemat pembiayaan dan memiliki efektifitas tinggi serta daya jangkau yang luas. 

Dari sisi partisipasi politik, media sosial berperan dalam meningkatkan kesadaran pemilih. Sifat keterbukaan dalam media sosial membuat netizen sangat mudah memberikan komentar atau kritik secara langsung kebijakan politik pasangan calon. Lewat berbagai issue yang trending di facebook, instagram, dan twitter kebijakan politik bisa lahir. Suara netizen meskipun bukan pemilih menjadi suara yang bisa didengarkan.  Media sosial sebagai jembatan politik antara pemilih dengan pembuat kebijakan. Harapannya,  kesenjangan politik berkurang karena ada komunikasi langsung dan efektif antara pasangan calon dengan pemilih. Hal ini menjadi bagian dari demokrasi digital sebagai tuntutan yang tidak bisa dihindarkan.

Tidak bisa dimungkiri jika media sosial juga memiliki dampak negatif. Disinformasi dan misinformasi menjadi hal yang sering terjadi disaat proses pencarian informasi. Tersebarnya informasi yang bersifat SARA, peningkatan polarisasi pilihan , bias gender dan beredarnya hoaks  menjadi bagian dalam demokrasi digital itu sendiri. Keterlibatan pemerintah, tokoh masyarakat, politikus dan penyelenggara pemilu sangat dibutuhkan untuk mengurangi dampak negatif tersebut.

Maka, literasi digital bisa menjadi jawaban bagaimana menghadapi krisis informasi sehingga akan meminimalisir terjadinya disinformasi dan misinformasi. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran sosial kemudian cek dan ricek terhadap sebuah informasi sebelum kemudian membagikan informasi tersebut. Hal ini sebagai perwujudan dari salah satu elemen dalam konsep literasi digital yaitu bertanggung jawab  secara sosial terhadap informasi yang disebarkan.

Sebagai penyelenggara pemilu,  KPU memiliki peran dalam proses pendidikan pemilih  dan sosialisasi pemilihan. Prinsip pelaksanaan kampanye harus tetap adil untuk semua pasangan calon serta  tidak lalai pada keselamatan pemilih sekaligus penyelenggara. Ini semua demi terwujudnya  pemilihan kepala daerah serentak 2020 yang berintegritas.