KPU Kota Kediri – Ketua DPC Partai Nasdem Kota Kediri H. Nafis Qurtubi mendatangi Kantor KPU Kota Kediri (Kamis, 4/7) mengkonsultasikan terkait pergantian antar waktu atas Wakil Walikota Kediri yang berhalangan tetap. Ditemui oleh Komisioner KPU Kota Kediri Divisi SDM, Parmas dan SOSDIKLIH (Moch. Wahyudi), H. Nafis menyampaikan bahwa minggu depan DPRD Kota Kediri menjadwalkan rapat paripurna pemberhentian Hj. Lilik Muhibbah yang berhalangan tetap sehingga akan ada proses pergantian antar waktu untuk jabatan Wakil Walikota Kediri. “terkait prosedur dan tata cara bagaimana proses penggantian tersebut” tanya Nafis Qurtubi.

Dijelaskan oleh Wahyudi, bahwasannya sesuai dengan undang-undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No.1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang pasal 176 ayat satu mengatakan dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung. Sedangkan di ayat dua menyatakan Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. “Melihat pasal tersebut maka proses PAW Wawali mekanisme sepenuhnya ada di DPRD Kota Kediri. Tinggal nunggu usulan dari PAN dan NASDEM sebagai partai pengusung pada Pemilihan Serentak tahun 2018 kemaren” tutur wahyudi.

Terkait dengan mekanisme Pemilihan untuk mengisi jabatan wakil walikota yang kosong tersebut, Wahyudi menjelaskan bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau wakil kepala daerah, DPRD akan membuat tata tertib yang paling sedikit memuat ketentuan tentang tugas dan wewenang panitia pemilihan, tata cara pemilihan dan perlengkapan pemilihan, persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan, jadwal dan tahapan pemilihan, hak Anggota DPRD dalam pemilihan, penyampaian visi dan misi para calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dalam rapat paripurna, jumlah, tata cara pengusulan dan tata tertib saksi, penetapan calon terpilih, pemilihan suara ulang serta larangan dan sanksi bagi calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Perlu diketahui bahwa Wakil Walikota Kediri Hj. Lilik Muhibbah, S.Sos. M.Pd.I. telah meninggal dunia pada sabtu sore 15 Februari 2020 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Soetomo Surabaya. Sesuai dengan hasil rapat Badan Musyawarah (BanMus) yang di Gelar Rabu (1/7/20) di Gedung DPRD Kota Kediri Jalan Mayor Bismo dimana agenda rapat paripurna pemberhentian tetap Hj. Lilik Muhibbah yang sempat tertunda akibat Pandemi Covid-19 ini yang sebelumnya telah dijadwalkan pada 30 Maret 2020 lalu akan dilaksanakan pada 10 Juli Mendatang. Yud