KPU Kota Kediri– KPU RI mengeluarkan Keputusan Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020. Keputusan KPU RI tersebut merupakan Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau yang biasa disebut dengan Badan Adhoc.

Pedoman teknis ini mengatur detail tentang mekanisme penanganan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas badan adhock dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, yang meliputi pengawasan internal, penerimaan aduan dan atau laporan, verifikasi dan klarifikasi, pemeriksaan, dan pengambilan keputusan.

Badan Adhock yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dijatuhi sanksi berupa peringatan tertulis atau pemberhentian tetap. Sanksi peringatan tertulis dalam rangka pembinaan terhadap yang bersangkutan sedangkan sanksi pemberhentian tetap menjadikan yang bersangkutan tidak dapat diangkat kembali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS apabila mendaftar kembali dalam seleksi anggota PPK, PPS, dan KPPS.

Terkait dugaan pelanggaran oleh badan adhock, masyarakat atau pihak yang mengetahui dapat melaporkan ke KPU Kabupaten Kota dengan mengisi formulir Model PE-2 yang memuat informai tentang identitas Pengadu dan/atau Pelapor, identitas Teradu dan/atau Terlapor, waktu dan tempat terjadinya peristiwa dan uraian dugaan pelanggaran. Selanjutnya KPU Kabupaten Kota melalui Tim pemeriksa akan melakukan kajian terhadap dugaan pelanggaran tersebut yang memuat fakta pemeriksaan, pendapat Tim Pemeriksa berdasarkan peraturan perundang undangan, kesimpulan dan rekomendasi. Kajian tersebut bersifat rahasia dan tidak boleh dipublikasikan.

KPU RI Mengeluarkan keputusan tersebut dengan tujuan disusunya agar terdapat standar penanganan dugaan pelanggaran yang terukur, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tercapai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang berintegritas. Yud

Keputusan Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 download disini