KPU Kota Kediri – KPU Kota Kediri hari ini Jum’at (18/9) hadiri undangan Walikota Kediri dalam rakor penegakan hukum pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 dalam masa pandemi covid- 19 melalui video conference. Sebagai nara sumber dalam acara tersebut adalah menkopolhukam Mahfud MD, Mendagri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu,BIN dan Ketua BNPB. Vidcon ini diikuti oleh seluruh kepala daerah di Indonesia beserta jajaran forkopimda, KPU dan Bawaslu. KPU Kota Kediri dalam hal ini diwakili oleh Ketua KPU Kota Kediri Pusporini Endah Palupi.

Dalam paparannya Mahfud MD Menkopolhukam menyampaikan bahwa daerah yang melaksanakan pilkada sebanyak 270 terdiri dari 9 prov, 224 kabupaten dan 37 kota. “Ini harus benar benar diklasifikasi menurut zona penyebaran covid-19 apakah masuk zona merah, kuning atau hijau. sehingga bisa dilakukan pemetaan dengan jelas. Berada di zona manapun, penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan harus tegas.” jelas Mahfud MD.

Kota Kediri sendiri meskipun saat ini sedang tidak melaksanakan pemilihan, berharap penegakan hukum terkait pelanggaran protokol kesehatan memang harus ditindak tegas. “Apalagi sebentar lagi memasuki tahapan kampanye dimana ini sangat rawan terjadi penyebaran covid-19, meskipun peraturan tentang pelaksanaan kampanye harus tetap menggunakan standart protokol kesehatan penanggulangan penyebaran covid-19 akan tetapi kemungkinan terjadinya pelanggaran sangat besar, ” imbuh Pusporini. pep