KPU Kota Kediri– Dalam rangka menindaklanjuti Surat keputusan KPU RI Nomor 364/KU.07-Kpt/01/Kpu/Viii/2020 Tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, Komisioner KPU kota Kediri (Wahyudi) dan Sekretaris (Suroto) koordinasi dengan Badan perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (BARENLITBANG) Kota Kediri guna pengajuan Hibah non Tahapan KPU Kota Kediri kepad Pemerintah Kota Kediri (Kamis, 12/11).

Komisioner KPU Kota Kediri (Wahyudi) menyampaikan bahwa dengan keluarnya SK KPU Nomor 364 tahun 2020 tersebut memungkinkan KPU Kota Kediri untuk menerima hibah langsung diluar tahapan Pemilihan Kepala Daerah. “Pedoman teknis ini mengatur tata cara penerimaan dana hibah non pemilihan tetapi Anggaran dana hibah tersebut akan di review terlebih dahulu olek KPU RI dan Inspektorat KPU RI baru kemudian dapat diajukan ke Pemerintah Daerah. Butuh waktu kurang lebih 1 bulan untuk hal tersebut” tutur Wahyudi.

Ditambahkan oleh Suroto, sekretaris KPU Kota Kediri, terkait dana hibah non pilkada ini menyangkut 2 poin yaitu kegiatan non operasional yang meliputi perjalanan dinas, sosialisasi, bimtek, pelatihan SDM serta rapat kerja. Adapun kegiatan operasional kantor meliputi pemeliharaan, BBM, tenaga pendukung dan belanja modal peralatan dan mesin.
Kasubag Perencanaan dan Keuangan Barenlitbang (Nyoman Triasmini Maya) mewakili kepala Barenlitbang menyampaikan bahwasannya dana hibah yang diberikan didahului dengan proposal permohonan dana hibah, maka diharapkan KPU Kota Kediri juga membuat proposal permohonan dan dikirimkan kepada Walikota Kediri dengan tembusan ke Kepala Barenlitbang serta dikirimkan sebelum Musrenbang Tingkat Kota.“Dibuat saja proposal dana hibahnya, sebagai acuan untuk penganggaran dan dikirimkan sebelum musrenbang tingkat kota yang biasanya digelar bulan Maret” kata Nyoman. srt