KPU Kota Kediri– KPU Kota Kediri bekerjasama dengan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Kediri menggelar acara Pendidikan Politik dalam rangka Menghadapi RUU Pemilu (Rabu, 18/11). Bertempat di Aula Kantor Kelurahan Banjaran, kegiatan tersebut di ikuti oleh perwakilan dari 46 Kelurahan di kota Kediri yang tergabung dalam Forum Komunikasi Deteksi Dini Masyarakat (FKPM).
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Kediri Tanto Wijohari, SPd. SH dalam sambutan pembukaan mewakili Walikota Kediri mengatakan, sebagai bagian dari FKPM diharapkan memahami perkembangan politik yang ada di lokal maupun nasional sehingga dapat mendeteksi aktivitas politik masyarakan dan membantu memberi wawasan politik kepada masyarakat.
Menurutnya, RUU Pemilu yang sekarang sedang disusun oleh DPR sangat penting untuk dipahami sehingga saat nantinya disahkan, tidak menjadikan gejolak dimasyarakat. “Jangan sampai RUU Pemilu yang nantinya disahkan oleh DPR menjadi gejolak seperti UU Omnibuslow Cipta Kerja, Kita harus memahami perubahan-perubahan dalam undang-undang tersebut” katanya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Kediri Tanto Wijohari, SPd. SH dalam sambutan pembukaan mewakili Walikota Kediri

Komisioner KPU Kota Kediri diivisi SDM, Parmas dan Sosdiklih (Wahyudi) saat mennyampaikan materi tentang Rancangan UU Pemilu menjelaskan bahwasannya dalam RUU Pemilu terdapat 4 tema besar dalam RUU Pemilu yaitu terkait sistem pemilu dan sistem kepartaian , Sistem akuntabilitas dan transparansi pembiayaan politik dan dana kampanye, Kelembagaan penyelenggara pemilu serta Sistem penyelesaian perselisihan pemilu. Terkait dengan sistem pemilu, Wahyudi menjelaskan ada wacana dalam RUU pemilu terkait penggunaan sistem proporsional tertutup yaitu pemilih akan memilih nomor urut partai dan gambar partai dalam pemilu. Selain itu kenaikan parlementari threshold dari 4 % pada pemilu 2019 menjadi 7 % pada pemilu berikutnya. “Kenaikan parlementary threshold ini dimungkinkan akan menyederhanakan/memperkecil jumlah partai politik yang didik di legislative serta ancaman terhadap representasi dengan pembatasan ambang batas parlemen yang tinggi dan perolehan suara yang gagal dikonversi menjadi kursi (suara yang sia-sia)” kata Wahyudi.

Moch Wahyudi, Komisioner KPU Kota Kediri divisi parmas, sosdiklih saat memberikan materi kepada peserta pendidikan politik

Sebagai narasumber lainnya Mansur, ST (Ketua Bawaslu Kota Kediri) menyampaikan bahwa di RUU Pemilu, Kewenangan Bawaslu di dana kampanye selain mengawasi tahapan pelaporan, Bawaslu juga proses pelaporan dana kampanye peserta pemilu. Selain itu Bawaslu Kota Kediri juga menghimbau kepada peserta Pendidikan politik untuk berperan aktif dalam pengawasan partisipatif dalam tahapan pemilu dan pemilihan. yud