KPU Kota Kediri – KPU Kota Kediri menghadiri Rakor Daring Implikasi dan Tindak Lanjut Pengalihan Jabatan Administrasi Ke Jabatan Fungsional pada Jumat (11/12) Jam 09.00 WIB. Biro SDM KPU menyelenggarakan Rakor tersebut dimaksudkan untuk memberikan sosialisasi terkait jenjang karir para pejabat fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU. Acara yang digagas Biro SDM KPU RI tersebut menghadirkan Lucky Firnandy Kepala Biro SDM KPU RI sebagai Narasumber utama.

Dibuka oleh Ilham Saputra (Komisioner KPU RI) jam 09.15 WIB, beliau menyampaikan bahwa KPU RI merupakan salah satu lembaga Negara Non Struktural berusaha cepat, tanggap dalam Misi Menpan RB dalam menuntaskan agenda Reformasi Birokrasi. Salah satunya yakni melalui penyederhanaan Eselon. “Misi ini diharapkan dapat menjadikan wajah birokrasi kita menjadi ramping, Profesional dan memiliki Kompetensi yang lebih baik,” jelas Ilham Saputra. Lucky Firnandy sebagai narasumber utama mengungkapkan Penyetaraan Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional merupakan amanah Presiden RI untuk menyederhanakan birokrasi agar lebih ramping, professional dan kompeten. Implikasi dari penyederhanaan tersebut adalah dihapuskannya beberapa jabatan eselon IV dan Eselon III di tingkatan Satker tertentu. Meskipun penyederhanaannya melalui penyetaraan dalam Jabatan Fungsional bukan berarti kemudian penjabatnya kehilangan aspek manajerial, sebab aspek manajerial tetap ada dengan dilekatkannya fungsi Subkoordinator sebagai tugas tambahan. Lebih lanjut Lucky Firnandy juga menepis kekhawatiran terkait berkurangnya penghasilan akibat hilangnya tukin yang berganti menjadi tunjangan fungsional. “alih Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan tidak akan mengubah grade tukin Bapak/Ibu, tetap berada di grade 9 kita pastikan tidak akan ada perubahan signifikan. Penyesuaian hanya terjadi pada tunjangan sruktural” terangnya kemudian.

Melengkapai uraiannya Lucky Firnandy menambahkan bahwa segala terkait dengan Tata kerja dan SOTK sementara tetap mengacu pada Peraturan KPU 14 Tahun 2020 sampai dengan diterbitkannya Peraturan KPU tentang Tata Kerja yang baru hasil dari penyesuaian Jabatan Fungsional. Ars