KPU Kota Kediri – Pimpinan PSI Cabang Kota Kediri yang terdiri dari Ronny Siswanto (Ketua), Dian Widi Asmoro (Wakil Ketua) dan Hasanuddin (Sekretaris) silaturrahim ke Kantor KPU Kota Kediri dalam rangka memperkenalkan kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Kediri yang baru (Senin, 4/1). Ditemui oleh ketua dan anggota KPU Kota Kediri, Wakil ketua PSI Kota Kediri (Dian Widi Asmoro) menyampaikan bahwasannya kepengurusan PSI Kota Kediri telah mengalami perubahan dan kantor sekretariat yang dulunya berada di Kelurahan kemasan, berpindah di daerah Tirtoudan Tosaren. “Saat ini, Kami (PSI) masih silaturrahim saja, Adapun SK nya akan Kita kirim pasca memperoleh hard copynya, karena saat ini masih menerima SK dalam bentuk soft copy” tutur Widi.

Sementara itu Ketua PSI Kota Kediri (Ronny Siswanto) menyampaikan dengan kepengurusan baru berharap informasi tentang kepemiluan dapat disampaikan secara berkala kepada PSI serta kedepan dapat bersinergi dengan KPU Kota Kediri. Selain itu Ronny juga menanyakan terkait hal-hal yang harus disiapkan dalam rangka verifikasi partai politik prosedur serta tata cara pencalonan Walikota melalui jalur perseorangan. “Kira-kira untuk calon perseorangan di Kota Kediri butuh berapa KTP dan apa yang harus dipersiapkan Partai menyongsong pendaftaran dan verifikasi partai” tanya Ronny.

Menjawab hal tersebut, Komisioner KPU Kota Kediri (Wahyudi) menjelaskan terkait persiapan pendafaran partai politik dan verifikasi untuk peserta pemilu 2024 sampai saat ini memang belum ada PKPU nya, tetapi bila mengacu pada Pemilu 2019 maka partai harus mempersiapkan sekretariat, kepengurusan serta anggota partainya. “Pastikan Partai mempunyai tempat sekretariat serta kepengurusan ditingkat kecamatan minimal 2/3 dari jumlah kecamatan serta anggota partai dibuktikan dengan Kartu tanda anggota” jawab Wahyudi. Terkait dengan pencalonan kepala daerah dari jalur perseorangan, wahyudi menjelaskan bila di Kota Kediri Daftar Pemilih pada pemilu terakhir sejumlah 201.850, sedangkan jumlah penduduk kurang dari 300.000 orang maka berdasarkan PKPU nomor 3 tahun 2017 Pasal 10, syarat minimal dukungan calon perseorangan 250 ribu sampai dengan 500 ribu jiwa, syarat minimal dukungannya sebanyak 8,5 persen dari jumlah pemilih pada pemilu terakhir. yud